setelah kemerdekaan – Sejarah Lengkap

Upaya Pemerintah dalam Menghadapi Pemberontakan Andi Azis di Makasar

Henry Hafidz — Wed, 21 Aug 2019 02:56:05 +0000

Meskipun berhasil melalui banyak peristiwa sejarah di Indonesia sebelum merdeka, melepaskan diri dari belenggu era kolonial dan melalui kemerdekaan indonesia, Indonesia masih harus komitmen untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan dari gangguan luar maupun dalam. Gangguan luar adalah serangan dari negara asing contohnya seperti peristiwa 10 November yang menghasilkan sejarah monumen tugu pahlawan, peristiwa merah putih, peristiwa ambarawa, agresi militer belanda yang pertama dan kedua. Belanda berharap untuk menguasai Indonesia lagi. Biografi Jenderal Sudirman perlu dibaca karena beliaulah yang berjasa di peristiwa agresi militer belanda. Gangguan dari dalam adalah para tokoh-tokoh separatis yang tidak mau bergabung atau melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu gangguan dari dalam adalah Peristiwa Andi Azis yang ada di zaman orde lama.

Peristiwa Andi Azis atau dalam ilmu sejarah internasional disebut dengan Makassar Uprising adalah usaha pemberontakan yang dimulai oleh Andi Azis, yang menginginkan untuk mempertahankan Negara Indonesia Timur dan tidak mau kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Andi Azis yang seorang mantan perwira KNIL, para perwira APRIS (sebelum jadi ABRI) yang dulunya mantan anggota KNIL wajib bertanggung jawab untuk menangani gangguan keamanan yang terjadi di wilayah Negara Indonesia Timur Gangguan keamanan di Negara Indonesia Timur menurut Andi Azis sebenarnya didalangi oleh pemerintah. Gerakan ini berhasil dikalahkan oleh pemerintah dan Negara Indonesia Timur bergabung dengan NKRI. Berikut adalah proses atau upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan Andi Azis.

Latar Belakang Pemberontakan Andi Azis

Andi Azis adalah tentara mantan perwira KNIL yang langsung bergabung dengan APRIS dan perlahan-lahan akhirnya mampu menjadi perwira APRIS. Pelantikan Andi Azis disaksikan oleh Letkol Ahmad Yunus Mokoginta yang waktu itu menjabat sebagai Panglima Tentara Teritorium Negara Indonesia Timur.

Tapi sepertinya Andi Azis menyalahgunakan jabatan. Dia malah menggerakkan pasukan yang mantan perwira KL/KNIL dan menyerang markas APRIS dan malah menyandera para perwira APRIS. Bahkan Letkol A. Y. Mokoginta yang menyaksikan pelantikan Andi Azis juga ikut ditahan. Begitu berhasil menguasai Makassar, Andi Azis menyatakan agar Negara Indonesia Timur harus dipertahankan. Ia menuntut agar para pejabat APRIS yang dari mantan anggota KNIL harus bertanggung jawab terhadap gangguan keamanan di wilayah Indonesia Timur yang menurutnya didalangi oleh pemerintah.

Upaya Pemerintah dalam Menghadapi Pemberontakan Andi Azis

Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah melakukan tindakan. Ultimatum diserukan yang menuntu agar Andi Azis segera datang ke Jakarta dalam batas 4 x 24 jam. Selain itu juga agar Andi Azis mempertanggung jawabkan tindakan sembrononya. Pilihan lain juga ditawarkan, apabila Andi Azis tidak mempedulikan ultimatum tersebut, Kapal Angkatan Laut Hang Tuah akan datang dan melakukan bombardir ke kota Makassar. Tapi tetap saja Andi Azis tidak mempedulikan ultimatum tersebut.

Lewat 4 X 24 jam, Andi Azis yang tak menanggapi dinyatakan pemberontak oleh pemerintah pada tanggal 13 April 1950. Pemerintah pun langsung mengirimkan pasukan untuk mengamankan Makassar. Dan akhirnya, pada tanggal 14 April 1950 Andi Azis datang ke Jakarta setelah berunding dengan Sri Sultan Hamengkubuwana IX dengan syarat tidak akan ditangkap. Tetapi, ketika Andi Azis baru mendarat di Bandara Kemayoran, Andi Azis justru langsung ditangkap oleh Polisi Militer.

Anggota KL/KNIL kerap kali memprovokasi dan memancing konflik dengan pasukan APRIS. Pasukan KNIL terus saja mengganggu. Sedangkan pasukan APRIS yang mulai tergerak atas provokasi dipimpin oleh Mayor H. V Worang terus melanjutkan pelawanan di Sulawesi Selatan. Pasukan APRIS akhirnya berhasil menguasai Makassar tanpa adanya perlawanan dari pihak pemberontak pada tanggal 21 April 1950.

Kemudian anggota ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang turun di daratan Sulawesi Selatan. Keamanan yang diciptakan Mayor H. V. Worang di Sulawesi Selatan tidak bertahan lama karena para tentara KL-KNIL yang diam menunggu peralihan pasukan APRIS muncul dari Makassar. Para tentara KL-KNIL memprovokasi APRIS yang akhirnya menyebabkan terjadinya pertempuran antara pasukan KL-KNIL melawan APRIS pada tanggal 5 Agustus 1950. APRIS mengerahkan kekuatan dari darat, laut dan udara. Kondisi Sulawesi Selatan khususnya Makassar di konflik itu sedang berada di kondisi yang sangat seru dan menegangkan. Akhirnya pasukan APRIS berhasil mendesak para pasukan KNIL. Di akhir pertempuran, pasukan APRIS-pun memulai strategi pengepungan untuk mendesak para tentara KNIL yang membuat masalah.

Strategi pengepungan sangat sukses untuk membuat pasukan KNIL terdesak. Pada 8 Agustus 1950, pihak KNIL memohon untuk melakukan perundingan waktu menyadari bahwa situasi perang sudah sangat merugi dan tidak memungkinkan lagi untuk berperang melawan serangan dari APRIS. Pihak APRIS menyetujui perundingan. Perundingan dimulai oleh Kolonel A.E Kawilarang dari Indonesia dan Mayor Jendral Scheffelaar dari KNIL. Dari hasil perundingan, dua pasukan yang saling berseteru ini setuju untuk menyudahi baku tembak karena mereka menyadari terjadinya kegaduhan di daerah Sulawesi Selatan khususnya Makassar. Hasil persetujuan lain yaitu APRIS memberikan waktu dua hari untuk pasukan KNIL agar mereka meninggalkan Makassar.

Pengadilan Andi Azis

Untuk Andi Azis sendiri, dia baru disidang pada tanggal 25 Maret 1953. Dia langsung mengaku bersalah dan harus bertanggung jawab atas ulahnya. Dia juga mengaku bahwa dia sangat buta politik. Masalah buta politik juga diakui oleh Kolonel Alex Kawilarang di biografinya bahwa Andi Azis diakali oleh beberapa oknum pejabat NIT. Para oknum pejabat itu meyakinkan dan membujuk Andi Azis untuk melakukan coup pada tanggal 5 April 1950. Pengadilan tentara di Yogyakarta lalu menjatuhkan hukuman kurungan empat belas tahun dan dikurangi masa tahanan. Andi Azis sempat di penjara Wirogunan lalu pindah Yogyakarta selama tiga tahun dan akhirnya pindah ke Cimahi. Kasus Andi Azis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita orang biasa agar tidak buta politik. Jika kita buta politik, maka ada kemungkinan kita akan ditipu atau diakali oleh oknum yang ahli politik.

Demikian informasi tentang kasus pemberontakan Andi Azis dari KNIL di Makassar. Upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan Andi Azis perlu diketahui karena merupakan salah satu dari banyak lembaran sejarah perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan dari ancaman dalam negeri.

The post Upaya Pemerintah dalam Menghadapi Pemberontakan Andi Azis di Makasar appeared first on Sejarah Lengkap.

Sejarah Kota Semarang Lengkap Beserta Peninggalan Bersejarah

Adara Primadia — Tue, 30 May 2017 06:29:23 +0000

Sejarah Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota Semarang merupakan salah satu kota besar dengan jumlah penduduk yang padat sekitar 2 juta jiwa. Kota Semarang merupakan kota metropolis yang ditandai dengan semakin banyak dan tingginya gedung pencakar langit yang ada di Semarang. (Baca juga: Sejarah Candi Kalasan)

Semarang memiliki dua dataran yakni dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran rendah merupakan kawasan yang sempit dan berjarak kurang lebih 4 Km dari garis pantai atau disebut kota bawah. Dataran yang rendah memungkinkan datangnya bencana kiriman seperti banjir. Sejumlah kawasan yang berada di daerah dataran rendah ini jarang terdapat pemukiman. Sedangkan dataran tinggi berkembang menjadi pusat aglomerasi penduduk atau kota atas. Banyak aktivitas di kawasan ini, sehingga banyak penduduk yang bermukim di kawasan ini. Dengan banyaknya fasilitas yang menunjang membuat kawasan ini padat dengan perumahan penduduk. Tak hanya perumahan, pusat perbelanjaan, hotel, fasilitas pendidikan, transportasi, dan lain-lain.

Baca juga:

Sejarah Kota Semarang

Sejarah Kota Semarang dimulai pada abad ke-6, mulanya Semarang merupakan bagian kawasan Kerajaan Mataram Kuno dengan nama Pragota (kini menjadi Bergota). Dahulu daerah ini merupakan pelabuhan dengan gugusan pulau kecil di depannya akibat pengendapan, gugusan pulau kecil itu akhirnya meluas sehingga membuat sebuah kawasan baru yang kini disebut sebagai kota bawah. (Baca Juga : Sejarah Sepak Bola)

Pada abad ke-15 masehi, seorang utusan Kerajaan Demak Pangeran Made Pandan menyebarkan islam dari perbukitan Pragota. Seiring berjalannya waktu, wilayah tersebut menjadi subur dan di tanami pohon asam yang arang (bahada jawa “Asem Areng”) kemudian menjadi cikal bakal nama “Semarang”.

Setelah Kyai Ageng Pandan Arang meninggal dan digantikan oleh putranya yang bergelar Pandan Arang II Kota Semarang mengalami kemajuan yang pesat. Dengan alasan persyaratan peningkatan daerah dapat dipenuhi, bertepatan pada tanggal 2 Mei 1547 daerah Semarang berganti menjadi setingkat dengan kabupaten. Yang kemudian pada tanggal 2 Mei selalu diperingatai sebagai hari jadi Kota Semarang. (Baca Juga : Sejarah Benua Asia)

Di masa penjajahan Belanda, Semarang digunakan untuk menghapus hutang budi karena VOC berhasil membantu merebut Kartasura. Sejak itu, Semarang resmi menjadi milik VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1906 dengan stanblat nomor 120 tahun 1906 dibentuklah Pemerintah Gemeente. Dimana Pemerintahan Kota dipimpin oleh Burgemeester (Wali Kota). Sistem pemerintahan seperti ini berakhir pada tahun 1942 sejak kedatangan Jepang. (Baca juga: Sejarah Radio)

Pada Masa kependudukan Jepang sistem pemerintahan berubah menjadi sebuah daerah dipimpin oleh Shico dari Jepang dan dua orang wakil masing-masing dari Jepang dan Indonesia. Tak lama setelah Indonesia mengumandangkan proklamasi menandakan kemerdekaan RI, di Semarang terjadilah pertempuran yang cukup lama yakni tanggal 15 hingga 20 Oktober 1945 yang dikenal sebagai Pertempuran Lima Hari oleh para pemuda Semarang bertempur melawan balatentara Jepang. (Baca juga: Sejarah Olahraga di Indonesia)

Sejarah Kota Semarang Di Zaman Penjajahan Belanda

Semarang di tangan penjajahan Belanda cukup berkembang menjadi salah satu kota yang penting bagi perekonomian Belanda. Mulai dari aspek pertanian, ladang dan tentu saja perdagangan. Berbagai fasilitas penunjang pun banyak yang dibangun oleh Belanda, seperti Jalan, transportasi kereta api, pasar, perkantoran, dan masih banyak lainnya.

Hingga Pada tanggal 16 Juni 1864 dibangun jalan kereta api (rel) pertama di Indonesia. Rute awalnya dari Semarang menuju Ke Solo, Kedungjati, Surabaya, Magelang serta Jogja. Kemudian dibangun stasiun yang sekarang masih berdiri dan masih aktif yakni stasiun Tawang dan stasiun poncol. Perusahaan yang menaungi perkeretaapian di Semarang ialah Nederlandsch Indische Spoorwagen (NIS) yang berkantor di gedung lawang sewu. (Baca juga: Sejarah Jembatan Ampera)

Dari sektor perdagangan, pelabuhan adalah jantung utama perdagangan di Semarang. Seiring berkembangnya kapal-kapal pengangkut yang semakin besar, maka pelabuhan di Semarang pun diperbesar dan fasilitas yang semakin lengkap sehingga kapal-kapal pengangkut yang relatif besar dapat masuk ke pelabuhan. Dengan semakin ramainya arus perdagangan melalui air, maka semakin banyak pedagang yang datang entah dari Belanda, China, Melayu hingga Arab.

Walau Semarang tengah dijajah, namun agama islam tetap berkembang sehingga kebudayaan bernuansa islam masih bisa dirasakan hingga saat ini seperti tradisi “Dugderan”. Dugderan merupakan sebuah tradisi dimana pada masa pemerintahan RMTA Purbaningrat di tahun 1891 menyambut bulan Ramadhan. Diselenggarakanlah upacara sederhana dengan membunyikan suara bedugdan suara meriam sehingga disebut upacara “Dugderan” yang berasal dari bunyi yang dihasilkan bedug dan meriam. Seiring berjalannya waktu, agama-agama yang lain pun berkembang sedikit demi sedikit yang diajarkan oleh para pedagang. Hal ini dibuktikan mulai diberdirikannya tempat ibadah di beberapa daerah di Semarang.

Baca juga:

Sejarah Pelabuhan Di Kota Semarang

Pada tahun 1884, dibangunlah sebuah mercusuar di Pelabuhan Tanjung Emas. Bangunan yang masih kokoh hingga kini ini pun merupakan peninggalan Belanda terbukti dari tulisan yang berada di pintu masuk mercusuar. Mercusuar ini memiliki bentuk tugu setangkup. Masuk kedalam bangunan, ada tangga memutar dengan sembilan buah bodes untuk menuju ke atas bangunan. Pondasi bangunan menggunakan batu dengan bata sebagai struktur utama juga dinding yang dilapisi lempeng logam yang tahan karat. (Baca Juga : Sejarah Hari Ibu di Indonesia)

Tidak diketahui siapa yang merencanakannya, namun berdirinya mercusuar berkaitan erat akan pengembangan pelabuhan di Semarang. Pada akhir adab ke-19, Pulau Jawa menjadi penghasil gula terbesar di dunia nomor dua, sehingga semakin banyak kapal-kapal besar yang ingin berlabuh, namun kapasitas kapal yang dapat masuk ke pelabuhan di Semarang masih kapal-kapal kecil. Hingga suatu ketika pelabuhan dirombak, diperlebar agar kapal-kapal besar dapat berlabuh. Kompleks pergudangan di pelabuhan pun disempurnakan agar dapat menampung barang yang lebih banyak. (Baca juga: Sejarah Islam di Indonesia)

Oleh orang Belanda, pelabuhan Semarang memiliki fungsi utama yakni perdagangan impor dan ekspor. Semarang yang kini menjadi kota dengan perkebangan pesat membuat Belanda membuat kanal baru yang bernama Niuewe Havenkanaal atau Kali Baroe. pengerukan guna membuat kanal terus dilakukan hingga tahun 1872. Kanal ini kemudian ramai dan berfungsi untuk memudahkan pengiriman barang dari Semarang ke kota lain. Hingga kini PT. Tanjung Emas masih berfungsi dengan baik. Di zaman Belanda terusir pun, pelabuhan Semarang tetap berjalan dengan baik.

Baca juga:

1. Sejarah Pelabuhan Di Semarang Masa Jepang

Di masa pendudukan Jepang, Jepang mengambil alih segala pemerintahan Belanda yang dulu, Begitu pula Pelabuhan Semarang. Namun, ditangan penguasaan Belanda Pelabuhan Semarang tidak mengalami peningkatan alias stagnan. Namun, tetap saja pelabuhan di Semarang tetap menjadi salah satu gerbang ekspor dan impor barang ke luar negeri.

2. Sejarah Pelabuhan Di Semarang Masa Republik

Di era Republik, masa dimana kebebasan dan kemerdekaan Indonesia lepas dari tangan Jepang. Segala jenis pemerintahan dikembalikan kepada rakyat Indonesia, termasuk pelabuhan di Semarang. Di masa ini justru pelabuhan di Semarang mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan masa pendudukan Jepang. Masyarakat sekitar pelabuhan pun mendapat pekerjaan yang layak dan dibayar sesuai upah yang seharusnya. (Baca juga: Sejarah Alat Musik Angklung)

Pentingnya Pelabuhan di Semarang Zaman Belanda

Menurut catatan orang Portugis kira-kira pada tahun 1513 yang menyusuri pantai utara Pulau Jawa, menurutnya ada pelabuhan yang selalu ramai yakni di Losari, Tegal dan Semarang. Kemudian di tahun 1678, Cornelis Speelman menerangkan pula bahwa terdapat sebuah pelabuhan yang selalu ramai melebihi keramaian di daerah Jepara.

Dahulu, kapal-kapal besar banyak yang berlabuh di Jepara, namun yang paling banyak menurunkan pedagang asing juga lalu lalang kapal di Semarang membuat pelabuhan di Semarang memiliki pendapatan pajak yang lebih besar daripada Jepara. Sehingga menyebabkan petinggi-petinggi Belanda memindahkan segala perdagangan ke pelabuhan di Semarang. (Baca juga: Sejarah Runtuhnya Bani Umayah)

Bangunan Peninggalan Belanda

Sejarah kota Semarang di zaman kolonial Belanda juga sering disebut Little Nederland dimana banyak kawasan yang memiliki arsitektur perumahan di Belanda. Hal ini bertujuan agar orang Belanda yang berada di Indonesia merasa berada di rumah sendiri. Tak pelak bangunan-bangunan ini menjadi ikonik di masa sekarang.

1. SMA Negeri 1 Semarang

Didirikan pada tahun 1937 merupakan sekolah pada zaman Belanda atau Herger Berger School. Sekolah ini juga pernah beralih fungsi menjadi sebuah rumah sakit dan lalu berubah kembali menjadi sebuah sekolah. Sekolah ini, masih aktif hingga sekarang. (Baca juga: Sejarah Gitar)

2. Toko Oen

Dibanguan pada tahun 1936, Toko Oen menjadi restoran tertua di Semarang. Toko Oen merupakan restoran yang menyediakan makanan Belanda, Chinese dan Indonesia.

3. Lawang Sewu

Dibangun tahun 1904 awalnya merupakan area perkantoran perkeretaapian di zaman Belanda. Disebut lawang sewu karena banyaknya jendela-jendela besar yang mirip pintu. (Baca juga: Sejarah Sepak Bola)

4. Gereja Blenduk

Gereja Blenduk merupakan ikon atau landmark kota tua di Semarang. Bangunan yang didirikan pada tahun 1753 ini, kini menjadi tempat pemotretan yang populer.

Beberapa bangunan diatas merupakan peninggalan di Semarang yang populer dan membekas di hati masyarakat Semarang. Namun, tidak hanya ke-empat bangunan tersebuat saja. Masih banyak bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang dilestarikan oleh cagar budaya. Bahkan banyak pula bangunan cagar budaya yang kini beralih fungsi menjadi restoran ataupun tempat wisata baru guna melestarikan dan menjaga bangunan cagar budaya di Semarang. (Baca juga: Sejarah Benua Asia)

Perekonomian Kota Semarang

Statusnya sebagai kota Metropolitan tentu sektor perekonomian tertinggi berasal dari sektor industri dan perdagangan. Ditandai semakin banyaknya gedung-gedung tinggi pencakar langit.

1. Simpang Lima City Center

Terletak di jantung kota Semarang, banyak bangunan berdiri di area ini. Hotel-hotel di sektor pariwisata lebih mendominasi daripada di sektor industri. Berbagai gedung tinggi ini juga merupakan pusat pelayanan seperti bank.

2. Pemuda Central Bussines Distric

Didominasi objek wisata dan juga pusat pelayanan. Bangunan-bangunan kuno bersejarah dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata. Sedangkan pusat pelayanan, memberikan fasilitas bagi warga setempat untuk mempermudah transaksi. (Baca juga: Sejarah Benua Atlantis)

3. Gajahmada Golden Triangle

Kawasan budaya tionghoa (pecinan) atau yang dikenal sebagai Semarang Chinatown Heritage Complex ini merupakan bangunan cagar budaya yang menjadi objek wisata di Semarang.

Baca juga:

Daftar Wali Kota Semarang

Moch. Ichsan (1945-1949)
Koesoedibiyono Tjondrowibowo (1949-1 Juli 1951)
Hadisoebeno Sosrowerdoyo (1 Juli 1951- 1 Januari 1958)
Abdulmadjid Djojodiningrat (7 Januari 1958 – 1 Jnuari 1960)
Soebagyono Tjondrokoesoemo (1 Januari 1961 – 26 April 1964)
Wuryanto (25 April 1964 – 1 September 1966)
Letkol Soeparno (1 September 1966 – 6 Maret 1967)
Letkol R. Warsito Soegiarto (6 Maret 1967 – 2 Januari 1973)
Kolonel Hadijanto (2 Januari 1973 – 15 Januari 1980)
H. Imam Soeparto Tjakrajoeda SH (15 Januari 1980 – 19 Januari 1990)
H. Soetrisno Suharto (19 Januari 1990 – 19 Januari 2000)
Sukawi Sutarip SH (19 Januari 2000 – 19 Januari 2010)
H. Soemarmo HS, MSi (2010 – 2013)
Hendar Prihadi SE, MM (2013 – 2015, 2016 – sekarang)

Julukan Untuk Kota Semarang

1. Venetie Van Java

Seperti yang diketahui di atas, bahwa Semarang dulunya ialah sebuah pelabuhan. Maka tak heran bahwa Semarang dijuluki “Venesia dari Jawa” banyak sungai-sungai di seluruh area yang tersebar di Semarang. Julukan ini diberikan oleh Belanda. (Baca juga: Sejarah Benua Antartika)

2. Kota Lumpia

Lumpia adalah makanan khas dari Semarang. Lumpia sendiri merupakan perpaduan 2 budaya yakni China dan budaya jawa. Kulit lumpia terinspirasi dari lumpia China sedangkan isiannya didasarkan oleh makanan yang disukai oleh warga Semarang. Kini lumpia Semarang telah banyak ditemukan dibanyak wilayah di Indonesia.

3. Kota ATLAS

ATLAS merupakan sebuah semboyan Kota Semarang (Aman, Tertib, Lancar, Asri dan Sehat). (Baca juga: Sejarah Brunei Darussalam)

4. The Port Of Java

Merupakan sebuah julukan yang diberikan oleh pemerintah setempat. Sebab, Kota Semarang merupakan pelabuhan kapal-kapal dari dulu hingga sekarang maka tak heran Anda akan melihat banyak kapal yang singgah di Pelabuhan di Semarang.

Semarang juga dikenali sebagai Kota Tua dengan beragam peninggalan penjajahan yang masih dapat kita lihat hingga saat ini. Banyaknya peninggalan bersejarah membuktikan bahwa Semarang menjadi sebuah kota yang penting di masa penjajahan. Namun, seiring berkembang pesatnya kota Semarang tak sebanding dengan apa yang didapat oleh rakyat pribumi. Rakyat pribumi melakukan kerja paksa tanpa sepeserpun upah yang didapat. (Baca juga: Sejarah Konstantinopel)

Namun, segalanya berubah ketika proklamasi dikumandangkan. Segala yang seharusnya milik rakyat Semarang sudah berada di tangan rakyat kembali. Bahkan banyak objek vital pemerintahan yang semakin berkembang pesat.

[accordion]
[toggle title=”Artikel Terkait” state=”closed”]

[/toggle]
[toggle title=”Artikel Lainnya”]

[/toggle]
[/accordion]

The post Sejarah Kota Semarang Lengkap Beserta Peninggalan Bersejarah appeared first on Sejarah Lengkap.

Sejarah Pengembalian Irian Barat

Adara Primadia — Mon, 21 Nov 2016 07:17:36 +0000

Perjuangan untuk merebut kembali wilayah Irian Barat dari cengkraman pemerintah Belanda dilakukan dengan berbagai macam jalur. Jalur diplomasi salah satunya di tempuh demi pembebasan wilayah Irian Barat pun mulai dilakukan seperti yang dilakukan pemerintah kabinet Natsir juga kabinet-kabinet selanjutnya sellu berupaya membebaskan wilayah Irian Barat. Akan tetapi semua upaya diplomasi selalu berakhir dengan sebuah kegagalan. Hal tersebut disebabkan pemerintah Belanda selalu bersikukuh bahwa Irian Barat merupakan wilayahnya. Belanda bahkan secara terang-terangan menyebutkan Irian Baratsebagai salah satu wilayah kekuasaan kerajaan Belanda pada bulan Agustus 1952.

Pejuangan Pembebasan Irian Barat yang di upayakan oleh pemerintah Indonesia akhirnya berbuah simpati dari masyarakat dunia. Terutama pihak Amerika serikat dengan mengusulkan diadakanya sebuah pertemuan yang membahas tentang hal-hal dalam upaya pengembalian wilayah Irian Barat kembali ke kedaulatan Republik Indonesia. Elsworth Bunker di tunjuk sebagai wakil pihak Amerika Serikat untuk menjadi penengah di dalam pertemuan tersebut. Berikut usulan yang diberikan oleh Elsworth Bunker dalam pertemuan tersebut yang kemudian terkenal dengan sebutan rencana Bunker.

Wilayah pemerintahan Irian Barat yang dikuasai oleh pihak Belanda harus dikembalikan kepada pemerintah Indonesia.
Diadakannya Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera).
Pengembalian wilayah Irian Barat harus diselesaikan dalam tempo dua tahun.
Dilakukan masa Peralihan, yakni masa pengambil alihan kekuasaan atas wilayah Irian Barat

Usulan yang diutarakan Elsworth bunker tersebut mendapatkan sambutan yang positif oleh pemerintah Belanda dan juga Indonesia. Meski pemerintah Belanda sebelumnya belum memberikan respon terhadap usulan yang diungkapkan oleh Bunker tersebut, akhirnya karena desakan oleh pihak Amerika Serikat pemerintah Belanda pun menyetujui hal tersebut . Karena Amerika serikat beralasan tak menghendaki jika Belanda hancur karena ada dugaan Indonesia akan dibantu oleh pihak Uni Soviet.

Artikel terkait:

Perjanjian di kota New York

Dilatari oleh perjuangan pemerintah Indonesia untuk mengembalikan wilayah Irian barat ke pangkuan ibu pertiwi dari kekuasaan Belanda. Saat Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di kota Den Haag, Belanda, didalam keputusannya salah satunya mengenai permasalahan Irian Barat yng akan di tuntaskan dalam waktu satu tahun, namun berselang waktu berjalan hingga tahun 1961 Belanda tak kunjung merealisasikannya. Dan cnderung ingin mengingkari kesepakatan dalam konferansi tersebut.

Akhirnya 15 Agustus 1962 kesepakatan di adakan di kota New york dan diadakan di markas besar PBB. Dari pemerintah Belanda mengutus Dr. Van Roijen sebagai wakilnya dan Adam Malik mewakili pemerintah Indonesisa serta Elsworth Bunker sebagai mediator. Kesepkatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak pun berjalan dengan lancar, hal tersebut ditandai dengan ditandatanganinya persetujuan diantara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda. Perjanjian tersebut kemudian lebih sering disebut dengan persetujuan New York.

Berikut pokok-pokok kesepakatan dalam persetujuan New York, diantaranya.

Setelah perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak, paling lambat 1 Oktober 1962 pemerintah Belanda harus menyerahkan wilayah Irian Barat kepada PBB melalui United Nations Temporary Execative Auyhority atauUNTEA.
Wilayah Irian Barat sejak 1 Oktober 1962 sampai dikembalikan kepada pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963 berada dibawah tanggung jawab PBB dalam hal ini UNTEA sebagai pelaksananya.
Pasukan militer milik pemerintah Belanda meninggalkan wilayah Irian Barat sedikit demi sedikit dan tidak di ijinkan melakukan kegiatan yang bermuatan militer lagi dibawah pengawasan otoritas PBB dalam hal ini UNTEA.
Sejak 31 Desember 1962 disebelah bendera PBB akan dikibarkan pula bendera merah putih milik pemerintah Indonesia.
Secara resmi wilayah Irian Barat akan diserahkan oleh PBB pada 1 Mei 1963 kepada pemerintah Indonesia
Sebelum akhir tahun 1969 ,diadakannya Ascertainment of the wishes of the people atau Penentuan Pendapat Rakyat kemudian lebih dikenal dengan PEPERA di Irian Barat.
Pasukan militer Indonesia yang berada di wilayah Irian Barat tetap berada di Irian Barat akan tetapi begabung dengan pasukan milik PBB.

UNTEA merupakan pemerintahan sementara yang dibentuk oleh dewan PBB pada masa peralihan sebelum Irian Barat resmi diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Dan mulai saat itu bendera PBB pun dikibarkan menggantikan bendera Belanda. PBB mengirimkan CEO Jalal Abdoh dari Iran sebagai kepala UNTEA, dan menunjuk E.J. Bonay seorang putra asli Irian Barat untuk menjabat sebagai gubernur. Dan demi memberi jaminan keamanan di wilayah Irian Barat, PBB membuat United Nations Security Forces (UNSF). Dan NSF tersebut kemudian dikepalai oleh seorang berkebangsaan Pakistan bernama Brigadir Jenderal Said Uddin Khan.

Artikel terkait:

Penentuan Pendapat Rakyat atau PEPERA

Penyerahan wilayah Irian Barat yang kepada pemerintahan Indonesia dilakukan di kota Holandia (Kota Baru) pada 1 mei 1963. Untuk menindaklanjuti kesepakatan di dalam Persetujuan New York yang secara resmi telah ditandatangani kedua belah pihak baik pemerintah Belanda maupun pemerintah Indonesia. Maka segeralah dilaksanakan PEPERA sebelum menjelang akhir tahun 1969, dan hal tersebut dilaksanakan melalui tiga proses tahapan, sebagaimana berikut penjelasannya.

Tahapan pertama dimulai dengan mengadakan musyawarah terlebih dahulu mengenai tata laksana PEPERA yang diadakan pada 24 Maret 1969 dengan mengumpulkan dewan- dewan kabupaten yang ada di seluruh Wilayah Irian Barat.
Tahapan kedua diadakannya pemungutan suara guna memilih anggota Dewan Musyawarah PEPERA yang berakhir juni 1969. Dalam pemilihan tersebut telah berhasil mendapatkan 1.206 anggota terpilih, diantaranya 43 anggota wanita serta 983 anggota pria. Para anggota tersebut berasal dari delapan kabupaten di wilayah Irian Barat.
Tahapan terakhir atau yang Ketiga merupakan kegiatan utama yakni PEPERA itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan di seluruh kabupaten wilayah Irian Barat, yang bermula di Merauke pada 14 juli 19609 hingga berakhir 4 agustus 1969 di Jayapura.

Setiap kegiatan tersebut turut disaksikan pula oleh delegsi dari PBB yakni DR. Fernando Ortiz Sanz, pemerintah Belanda juga utusan dari Australia. Dari kegiatan PEPERA yang telah diselenggarakan di seluruh wilayah Irian Barat dengan di saksikan oleh utusan-utusan kedua belah pihak serta pihak netral yakni PBB, didapatkan sebuah hasil yang memperlihatkan jika rakyat yang tinggal di wilayah Irian Barat tetap menginginkan berada dan bersatu dibawah kedaulatan pemerintah Republik Indonesia. Dengn hasil tersebut pemerintah Belanda kemudian merelakan serta menerima hasil tersebut.

Ortis Sanz seorang duta besar perwakilan dari PBB membawa hasil dari diselenggarakannya kegiatan PEPERA tersebut yang kemudian dilaporkan serta di serahkan dalam sidang umum dewan keamanan PBB. Pada 19 November 1969 digelar Sidang Umum Dewan Keamanan PBB yang ke- 24. Di dalam sidang tersebut berisi persetujuan mengenai resolusi Belanda, Muangthai, Malaysia, Belgia, Luxemburg juga Indonesia, serta memutuskan untuk menerima hasil keputusan yang telah diambil dalam PEPERA yang semestinya telah sesuai dengaan jiwa dan isi dalam Persetujuan New York.

The post Sejarah Pengembalian Irian Barat appeared first on Sejarah Lengkap.

Sejarah PNI (Partai Nasional Indonesia) dan Perkembangannya

Adara Primadia — Wed, 16 Nov 2016 06:28:14 +0000

Sejarah mengenai PNI tidak dapat dipisahkan dari sejarah Indische Partij karena dari sanalah Ir. Soekarno mendapatkan ide mendirikan PNI. Memang, PNI bukan satu-satunya organisasi pergerakan yang tujuannya meraih kemerdekaan Indonesia. Namun PNI merupakan organisasi alias partai politik pertama di Hindia-Belanda yang mengurusi politik dalam rupa partai.

PNI merupakan salah satu partai paling berpengaruh di Indonesia sejak pertama kali berdiri tanggal 4 Juli 1927. Pada waktu itu, banyak organisasi pergerakan nasional yang didirikan untuk menyadarkan bangsa Indonesia akan pentingnya sebuah kemerdekaan. Salah satu organisasi tersebut adalah Perhimpunan Indonesia yang sebelumnya bernama Indische Partij.

Perhimpunan Indonesia menjalankan kegiatannya dari negeri Belanda yang jauh karena memang para pendirinya adalah kumpulan mahasiswa Indonesia yang merantau untuk belajar di Belanda. Namun kerasnya niat Perhimpunan Indonesia dalam menyebarkan semangat nasionalisme akhirnya sampai juga ke tanah air.

Baca juga :

PNI lahir sebagai partai pembaharu yang membawa semangat dan harapan baru rakyat Indonesia setelah ISDV alias PKI melakukan aksi sepihak yang menimbulkan korban. Terlebih, ISDV ini sudah dilarang beroperasi oleh pemerintah Belanda. Sementara itu, organisasi pergerakan nasional yang lain kurang menggigit karena minim aksi nyata menuju Indonesia merdeka. Kiranya faktor-faktor inilah yang membantu PNI meraih simpati khalayak hingga menetapkan markas besarnya di Regentsweg nomor 8 kota Bandung.

Prinsip-prinsip PNI

Dalam bergerak, PNI memiliki trilogi yang lahir dari pendapat Bung Karno sebagai tumpuannya. Trilogi ini yaitu kesadaran nasional, kemauan nasional serta perbuatan nasional. Kegunaan trilogi ini dijadikan pedoman perjuangan pergerakan PNI dalam meraih tujuannya. Sementara itu, tujuan PNI untuk meraih kemerdekaan Indonesia bukanlah suatu keinginan remeh.

Kemerdekaan Indonesia harus diperjuangkan serius. Karenanya, Ir. Soekarno kembali menciptakan asas yang dijadikan landasan pergerakan PNI. Asas tersebut meliputi tekad PNI untuk berjuang secara mandiri tanpa bantuan siapapun, menolak bekerjasama dengan pemerintah Belanda dalam bentuk apapun dan bersikap antipati terhadap mereka.

Berbicara mengenai partai politik, tentunya setiap partai memiliki ideologi sendiri yang digotong. PNI membawa marhaenisme sebagai ideologi politiknya. Ideologi ini memang belum pernah ada sebelumnya. Ir. Soekarnolah yang menciptakan marhaenisme setelah terinspirasi dengan penderitaan seorang buruh tani di Bandung Selatan yang hidup bahagia, tidak pernah pernah mengeluh bahkan dapat menjadi penerang bagi orang lain meskipun dirinya sendiri sebenarnya butuh pertolongan karena terus dijajah. Petani malang tersebut bernama Marhaen. Karenanya, aliran politik Soekarno dinamakan Marhaenisme.

Perburuan Pemimpin PNI

Tidak gentarnya Soekarno beserta kawan-kawannya di PNI mengundang emosi pemerintah Belanda. Para tokoh PNI terus mempropagandakan kemerdekaan Indonesia yang harus diraih dari hasil usaha sendiri. Pemerintah Belanda pun terpaksa mengeluarkan surat penangkapan atas Ir. Soekarno dan beberapa petinggi PNI di Yogyakarta di tanggal 24 Desember 1929. Namun polisi Belanda baru berhasil menangkapnya 5 hari setelah terbitnya surat perintah tersebut.

Ir. Soekarno ditangkap bersama Soepriadinata, Maskun Sumadiredja, dan Gatot Mangkupradja yang nantinya menjadi pembuat sejarah PETA. Mulai akhir tahun 1929 ini hingga pertengahan tahun 1930, keempat tokoh PNI ini menunggu dihadapkannya mereka ke depan pengadilan. Yang paling menginspirasi dari tokoh politik tersebut adalah sikap mereka di dalam penjara.

Bung Karno menunjukkan kepada orang-orang bahwa penjara bukanlah batas yang mengurung diri dan pikiran seseorang. Ia terus bergerak aktif menelurkan ide-ide baru mengenai kemerdekaan Indonesia. Justru pemikiran brilliannya yang mendapat sambutan dunia karena gempar melihat karya Soekarno dihasilkan di balik jeruji besi selama masa menunggu pengadilan.

Baca juga :

Di dalam penjara Soekarno terus menulis dan menuangkan pikiran-pikirannya. Penjara yang sangat sempit, pengap dan bahkan harus bersatu dengan kotorannya sendiri yang tidak sempat disiram ternyata gagal menghentikan perjuangan Soekarno dari balik jeruji. Di sinilah Soekarno menghasilkan naskah pidato ‘Indonesia Menggugat’ yang terkenal itu.

Pembelaannya yang disusun dalam penjara dibacakan pula di muka pengadilan pada bulan Agustus 1930. Betapapun banyak pihak yang bersimpati dengan Indonesia Menggugat, Soekarno dan rekan-rekannya tetap dinyatakan bersalah dan dijebloskan ke penjara Sukamiskin di Bandung.

PNI Tanpa Soekarno

Karena kehilangan sosok Soekarno sementara perjuangan harus tetap berjalan, PNI memutuskan mengangkat pemimpin baru. Mr. Sartono didaulat menggantikan Soekarno pada tanggal 25 April 1931 dan mengubah PNI menjadi gerakan baru bernama Partindo. Di sisi lain, Moh. Hatta yang juga berpengaruh di PNI mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI Baru di tahun yang sama.

Soekarno yang terus mengamati perkembangan luar dari penjara, beliau memilih menorehkan sejarah Partindo bersama Mr. Sartono. Namun di tahun 1933, beliau malah diasingkan Belanda ke Ende, pulau Flores hingga tahun 1942. Sementara itu, Moh. Hatta dengan Syahrir juga dianggap sebagai tokoh yang berbahaya jika dibiarkan hidup bebas di Jawa. Mereka pun diasingkan ke Bandaneira hingga tahun yang sama seperti Ir. Soekarno.

Baca juga :

PNI terus berkembang dan berjalan apapun yang terjadi. Hebatnya, rakyat terus percaya dengan partai ini meskipun para pemimpinnya banyak yang dijebloskan ke penjara atau justru dibuang jauh. Hingga pada akhirnya PNI menjadi pemenang dalam Pemilihan Umum tahun 1955 yang membuktikan nyatanya sejarah demokrasi di Indonesia.

Di tahun 1973, PNI menjadi payung dari 4 partai politik lainnya yang ikut Pemilu tahun 1971. Kelima partai politik ini bernafaskan nasionalisme. Mereka pun disatukan dengan nama Partai Demokrasi Indonesia. Seorang Soekarnois bernama Supeni yang pernah menjabat sebagai duta besar keliling Indonesia membangkitkan kembali PNI di tahun 1998 dan membuat PNI ikut dalam Pemilu tahun 1999.

Selanjutnya, tampuk kepemimpinan PNI kembali ke tangan keturunan Soekarno. Rachmawati Soekarnoputri menjadi penguasa PNI yang kemudian merubah namanya menjadi PNI-Marhaenisme. Sekarang ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri dianggap sebagai jelmaan PNI yang dulu didirikan oleh ayahnya.

The post Sejarah PNI (Partai Nasional Indonesia) dan Perkembangannya appeared first on Sejarah Lengkap.

Perundingan Hooge Valuwe – Latar Belakang dan Hasil Perundingan

Adara Primadia — Mon, 14 Nov 2016 04:22:17 +0000

Perundingan ialah sebuah kegiatan diplomasi yang merupakan satu dari sekian strategi yang dijalankan demi mempertahankan sebuah kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut dipilih demi menghindari jatuhnya korban jiwa diantara kedua belah pihak yang sedang bertikai, dalam hal ini Bangsa Indonesia yang meminta haknya sebagai negara berdaulat. Dan Belanda yang enggan melepaskan masa penjajahannya karena potensi alam yang dimiliki bangsa Indonesia sangatlah besar jika dibandingkn dengan di negeri Belanda sendiri.

Artikel Terkait:

Latar Belakang

Perubahan iklim politik di Vietnam pada kenyataannya membawa sebuah pemikiran pada Van Mook, melihat Vietnam dan Perancis yang kemudian terjadi sebuah kesepakatan yang membawa Vietnam menjadi negara yang merdeka berada didalam kekuasaan federasi Indo-Cina. Maka Van Mook pun memberikan usulan secara pribadi agar Indonesia setuju menjadi wakil Jawa dalam upaya membentuk negara yang bebas dalam lingkup kerajan Belanda.

Pada 27 Maret 1946 Syahrir memberikan balasan terhadap usulan yang dikemukakan olek Van Mook tersebut dalam bentuk traktat yang merupakan konsep persetujuan. Berikut pokok-pokok isi konsep tersebut, diantaranya ialah.

Kedaulatan Republik Indonesia secara penuh atas pulau Jawa dan Sumatra diakui oleh pemerintahan Belanda.
Kedua belah pihak bersama-sama membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS)
RIS secara bersama-sama dengan Suriname, Netherland dan Curacao menjadi anggota kenegaraan dibawah kendali kerajaaan Belanda.

Dengan tercapainya usulan tersebut, kedua belah pihak yang diwakili oleh Syahrir dari Indonesia dan Van Mook yang mewakili pihak Belanda yang dihadiri juga oleh Archibald Clark Kerr selaku pihak yang menengahi pertemuan tersebut. Yang kemudian hasilnya akan dibawa ke pemerintahan Belanda untuk memperoleh persetujuan karena Van Mook mengungkapkan bahwa dirinya tak memiliki kekuasaan untuk memenuhi usulan dari pemerintah Indonesia tersebut.

Perundingan

Sir Archibald Clark Kerr sekali lagi ikut serta dalam sebuah perundingan yang di laksanakan di kota Hooge Valuwe Belanda pada 14 April hingga 25April 1946. Perundingan tersebut merupakan perundingan lanjutan yang dilakukan antara bangsa Indonesia dan Belanda. Menyusul beberapa perundingan sebelumnya yang mengalami kebuntuan dan pengingkaran oleh pihak Belanda, seperti yang terjadi dalam Sejarah Perjanjian Renville. Perjanjian kali ini yang dilaksanakan di kota Hooge Valuwe berisi sebuah konsep tentang pengakuan Belanda terhadap kedaulatan bangsa Indonesia atas wilayah Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatra.

Berikut beberapa delegasi yang turut serta dalam perundingan yang dilaksnakan di kota Hooge Veluwe tersebut diantaranya pihak Indonesia diwakili oleh:

dr. Sudarsono (menteri Dalam Negeri),
Mr. Suwandi (Menteri Kehakiman) serta
Mr. A.K. Pringgodigdo (Sekertaris Kabinet)

Dan dari pihak Belanda mengirimkan wakilnya diantara sebagai berikut:

Dr. Van Mook,
Dr. Idenburgh,
Prof. Logemann,
Dr. Van Royen,
Prof. Van Asbeck,
N. St Pamuncak dan Rm Setyajid (anggota perlemen Belanda)
Maruto Darusman (Perhimpunan Indonesia)
Sultan Hamid II, dan
Surio Santosa Kolonel KNIL

Serta Pihak sekutu yang mengutus Sir Archibald Clark Kerr sebagai wakilnya, pihak Sekutu bertindak menjadi penengah diantara pihak yang melakukan perundingan, dalam hal ini bangsa Indonesia dan pemerintahan Belanda. Para utusan delegasi dari Indonesia tersebut pada 4 April 1946 mulai diberangkatkan dengan menumpang pesawat terbang milik Maskapai Penerbangan Belanda KLM. Perundingan yang dilaksanakan di kota Hooge Veluwe ini pada kenyataannya mengalami kebuntuan. Hal ini karena disebabkan oleh pihak Belanda tidak bersedia bahkan menolak kesepakatan yang telah dilakukan antara Sjahrir, Van Mook dan juga Archibald Clark Kerr.

Artikel Terkait:

Hasil Perundingan

Dengan tidak mengakui kedaulatan bangsa Indonesia secara de facto atas Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Namun Belanda hanya mengakui kedaulatan bangsa Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura beserta daerah yang sebelumnya telah berada dibawah kependudukan Sekutu. Dengan terjadinya kebuntuan atas perundingan yang dilakukan tersebut membuat hubungan Indonesia dan Belanda menjadi terputus dan semakin memburuk.

Belanda yang tidak sungguh-sungguh melaksanakan setiap perjanjian yang dibuat, membuat Belanda selalu ingin memecah belah bangsa Indonesia. Dan dengan melakukan politik adu domba (devide et impera) ditengah-tengah konflik internal bangsa Indonesia yang baru memulai pemerintahan. Perpecahan ditujukan dalam upaya guna memuluskan usaha Belanda dalam menguasai bangsa Indonesia, ini terlihat dari beberapa utusan bangsa Inonesia yang berbalik arah dan bergabung dengan pihak Belanda.

Ditengah memburuknya keadaan hubungan bangsa Indonesia dan juga pihak Belanda, pada 2 mei 1946 Van Mook datang kembali dengan membawa sebuah usulan yang ditujukan pada pemerintahan Indonesia. Ada beberapa pokok dari usulan tersebut, diantaranya sebagai berikut.

Pihak pemerintahan Belanda memberikan pengakuan pada Republik Indonesia menjadi bagian dari negeri persemakmuran (gemennebest) yakni Republik Indonesia menjadi negara yang berbentuk federasi atau perserikatan.
Indonesia yang menjadi negeri federasi persemakmuran Indonesia menjadi negeri persemakmuran Belanda yang lain seperti Nederland, Suriname, dan Curacao yang akan menjadi bagian dari kerajaan Belanda.
Pemerintahan Belanda bersedia mengakui bangsa Indonesia secara de facto atas wilayah pulau Jawa, Madura, dan Sumatera tidak termasuk wilayah yang dikuasai oleh tentara Inggris dan Belanda (sekutu).

Usulan yang dibawa oleh Van Mook tersebut ditolak secara keras oleh bangsa Indonesia karena selain tidak membawa keuntungan untuk rakyat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan hal tersebut juga hanya akan menguntungkan bagi pihak Belanda saja. Bangsa Indonesia menjawab usulan tersebut dengan mengajukan usulan baru kepeda pihak pemerintahan Belanda, berikut beberpa isinya menurut Mawarti Djoened Poesponegoro (1984:127).

Republik Indonesia akan berkuasa secara de facto atas pulau Jawa, Madura, Sumatera, dan juga ditambah dengan beberapa wilayah yang dulunya berada dibawah kendali tentara Sekutu (Inggris dan Belanda).
Republik Indonesia dengan sangat tegas menolak dijadikan negara boneka atau negara federasi seperti gemeennebest, rijkverband, koloni, trusteenship territory atau federasi ala Vietnam maupun bentuk-bentuk federasi lainnya.
Republik Indonesia meminta pasukan Belanda yang dikirim ke wilayah Indonesia segera dihentikan, dan pemerintah Indonesia pun tidak akan melakukan penambahan pasukan.
Republik Indonesia tidak akan menyetujui adanya periode peralihan atau over-gangs-periode yang berada dibawah kekuasaan kedaulatan pemerintah Belanda.

Karena upaya perundingan mengalami kebuntuan yang membuat suasana politik semakin memanas, akhirnya para delegai pun kembali ke tanah air dengan tangan kosong tanpa ada kesepakatan apapun. Dalam kepulangan delegasi Indonesia tersebut ikut pula Rm Setyajid, Sugondo dan Maruto Darusman. Yang kemudian hri menjadi otak dari pemberontakan yang terjadi di Madiun.

The post Perundingan Hooge Valuwe – Latar Belakang dan Hasil Perundingan appeared first on Sejarah Lengkap.

Agresi Militer Belanda 1 dan Latar Belakangnya

Adara Primadia — Sat, 12 Nov 2016 03:29:57 +0000

Operatie Product yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti Operasi Produk merupakan sebutan dari Agresi Militer yang dilakukan oleh Tentara Militer Belanda terhadap wilayah negara Republik Indonesia, terutama di wilayah pulau Jawa dan Sumatra. Operasi militer tersebut dilancarkan pada 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947, yang merupakan bagian dari aksi polisional pihak Belanda demi mempertahankan pemahamannya terhadap hasil dari perjanjian Linggarjati. Agresi militer yang dilancarkan pihak Belanda ini merupakan sebuah pelanggaran yang fatal dan tidak dapat dibiarkan oleh bangsa Indonesia.

Latar belakang

Belanda menafsirkan isi dari perjanjian Linggar Jati berasarkan pidato Ratu Wihelmina pada 7 Desember 1942, yang pada intinya menginginkan bangsa Indonesia menjadi anggota Commonwealth dan akan dibentuk menjadi negara federasi, lantas Belanda yang akan mengatur hubungan luar negeri bangsa Indonesia. 15 Juli 1947, van Mook sebagai Gubernur Jendral Belanda di Indonesia mengultimatum bangsa Indonesia agar menarik pasukannya untuk mundur dari garis batas demarkasi sejauh 10 km, yang tentu saja ditolak dengan tegas oleh para pemimpin bangsa Indonesia waktu itu.

Belanda memiliki tujuan saat melancarkan agresi militer terhadap bangsa Indonesia, yakni ingin menguasai secara penuh wilayah-wilayah Indonesia yang memiliki potensi kekayaan alam, hasil perkebunan berupa rempah-rempah dan juga minyak. Untuk menghalalkan aksinya tersebut dimata dunia Internasional Belanda menyatakan bahwa agresi militer tersebut hanyalahaksi polosional dan merupakan urusan dalam negeri.

Berikut ini tujuan utama Pihak Belanda melancarkan Agresi Militernya terhadap bangsa Indonesia :

Militer : Belanda menggunakan agresi militer demi memusnahkan TNI sebagai ujung tombak pertahanan bangsa dengan begitu Indonesia akan lemah dan mudah dikendalikan.
Politis : dengan agresi militer yang dilancarkan pihak Belanda terutama mengepung titik-titik strategis seperti ibu kota negara secara tidak langsung akan menghapuskan kedaulatan bangsa Indonesia.
Ekonomis : wilayah Indonesia yang terkenal akan hasil rempahnya yang berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi membuat Belanda enggan melepaskan dan melihat bangsa Indonesia merdeka.

Melalui radio van Mook menyampaikan sebuah pidato yang menyatakan, jikalau Belanda sudah tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. Dan pada waktu itu tentara Belanda berjumlah sedikitnya lebih dari 100.000 tentara bersenjata lengkap, dan dilengkapi dengan peralatan tempur yang modern temasuk senjata berat yang diperoleh dari tentara Inggris dan tentara Australia.

Artikel terkait:

Awal Mula

J. A. Moor, didalam bukunya mencatat bahwa agresi militer Belanda I terhadap Indonesia mulai dilancarkan pada 20 Juli 1947. Gubernur Jenderal HJ Van Mook didalam sebuah konferensi pers pada malam 20 Juli di istana menyatakan kepada wartawan mengenai kapan aksi Polisionil oleh Belanda pertama kali dilancarkan. Agresi telah dimulai di beberapa wilayah di Jawa Timur, dan bahkan telah dimulai sejak 21 Juli malam. Tujuan utama wilayah yang ingin dikuasai oleh Belanda ada di tiga wilayah Indonesia yang strategis yakni, Sumatera bagian timur, Jawa Tengah juga di Jawa Timur.

Belanda menyasar wilayah dengan perkebunan tembakau di Sumatera Timur. Dan di wilayah Jawa Tengah Belanda ingin menguasai pantai utara seluruhnya, serta perkebunan tebu beserta pabrik gula yang ada di wilayah Jawa Timur. Belanda, dalam agresi militernya mengirim dua pasukan khusus, yakni sebagai berikut:

Korps Speciale Troepen (KST) yang dipimpin oleh Westerling dengan pangkat Kapten
Pasukan Para I (1e para compagnie) dan dipimpin oleh Kapten C. Sisselaar.

Pasukan KST merupakan pengembangan dari pasukan DST, pasukan yang melakukan pembantaian di Sulawesi Selatan. Dan ditugaskan kembali untuk melancarkan agresi militer di pulau Jawa dan juga di wilayah Sumatra Barat. Dalam agresi tersebut Belanda berhasil menaklukan wilayah-wilayah strategis Republik Indonesia, terutama wilayah yang kaya hasil rempah-rempahnya, hasil tambang serta dan wilayah pesisir yang memiliki dermaga pelabuhan.

Artikel terkait:

Sebuah pesawat milik Republik Dakota dengan simbol Palang Merah yang tertera di badan pesawat membawa bantuan obat-obatan dari Singapura, yang merupakan sumbangan dari Palang Merah Malaya pada 29 Juli 1947 ditembak jatuh oleh tentara Belanda. Serangan tersebut membut pasokan obat-obatan milik para pejuang hancur dan juga telah menewaskan Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adisucipto yang merupakan Komodor Muda Udara dr. Abdulrahman Saleh yang juga seorang Perwira Muda Udara I Adisumarmo Wiryokusumo.

Peran serta Dewan Keamanan PBB

Secara resmi bangsa Indonesia melaporkan tindakan agresi militer yang dilakukan oleh Belanda ke Dewan Keamanan PBB, sebab agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda sudah melanggar dan mengingkari perjanjian Linggarjati yang merupakan sebuah perjanjian yang disaksikan dunia Internasional. Tindakan agresi militer Belanda pun mendapat kecaman yang luar biasa dari dunia internasional, bahkan Inggris pun juga bereaksi dengan tidak lagi menyetujui segala macam tindakan penyelesaian masalah secara militer.

Untuk pertama kalinya pada 3 Juli 1947, masalah mengenai agresi militer Belanda terhadap Indonesia dimasukkan ke dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut karena dorongan dari pemerintah India dan Australia yang termasuk anggota PBB, dan dalam sidang tersebut dikeluarkanlah sebuah Resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang didalamnya berisi seruan kepada kedua belah pihak agar menghentikan konflik bersenjata tersebut. Secara de facto pemerintahan Republik Indonesia diakui oleh Dewan Keamanan PBB, ini terbuukti dari semua resoluusi yang dikeluarkan oleh PBB yang secara resmi memakai nama Indonesia bukannya Netherlands indies.

Dewan keamanan menyebut konflik antara Belanda dan Republik Indonesia dengan sebutan The Indonesian Question. Berikut beberapa resolusi yang didalamnya membahas mengenai konflik antara Belanda dan Republik Indonesia.

Resolusi No. 27 tanggal 1 Augustus 1947,
Resolusi No. 30 dan 31 tanggal 25 Agustus 1947,
Resolusi No. 36 tanggal 1 November 1947, serta
Resolusi No. 67 tanggal 28 Januari 1949.

Karena desakan dari Dewan Keamanan PBB, pada akhirnya pihak Belanda menyatakan akan menghentikan pertempuran dengan bangsa Indonesia demi resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Dengan diterimanya resolusi dari Dewan Keamanan PBB pada 17 Agustus 1947 oleh pihak Belanda dan pemerintah Republik Indonesia pun melakukan gencatan senjata. Setelah gencata senjata dilakukan, Dewan Keamanan PBB pada 25 Agustus 1947 pun membentuk sebuah komite yang nantinya memiliki fungsi sebagai penghubung dan penengah konflik idantara Indonesia dan Belanda.

Komite tersebut pada mulanya hanya berfungsi sebagai Committee of Good Offices for Indonesia (Komite Jasa Baik Untuk Indonesia) dan kemudian lebih sering dikenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara (KTN). Hal ini karena memang hanya beranggota tiga negara, diantaranya Australia yang ditunjuk oleh Indonesia diwakili oleh Richard C. Kirby, dan Belgia ditunjuk oleh Belandadiwakili oleh Paul van Zeeland, serta Amerika Serikat ditunjuk sebagai pihak netralyang diwakili oleh Dr. Frank Graham.

The post Agresi Militer Belanda 1 dan Latar Belakangnya appeared first on Sejarah Lengkap.

Kerusuhan Mei 1998 – Latar Belakang dan Kronologinya

Adara Primadia — Sat, 12 Nov 2016 02:56:46 +0000

Kita tentunya pernah mendengar tentang kerusuhan mei 1998 bahkan mungkin ada yang merupakan saksi mata peristiwa kerusuhan tersebut. Rentetan peristiwa yang menyeramkan dan menyedihkan terus bergulir pada mei 1998. Kerusuhan mei 1998 merupakan peristiwa yang teramat menyakitkan bagi etnis Tionghoa Indonesia yang terjadi pada 13-15 Mei 1998.

Berbagai bentuk penindasan ditujukan kepada mereka baik itu penjarahan, penghancuran toko dan rumah, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, pelecehan dan lainnya. Kerusuhan mei 1998 terbesar terjadi di Jakarta, Medan dan Surakarta.

Sejarah PKI –Awal Berdiri dan Perjalanan Karirnya

Adara Primadia — Wed, 09 Nov 2016 08:30:54 +0000

Sejarah mengenai Partai Komunis Indonesia sangat komplek. Mulanya partai ini berdiri dengan tujuan-tujuan yang baik bagi perkembangan Indonesia. Dalam bentuk organisasi, Partai Komunis Indonesia didirikan tidak langsung menggunakan nama tersebut. Karenanya, sebelum tahun 1966 PKI memiliki banyak kader pendukung.

Orang-orang Indonesia mengenal PKI lewat kudetanya pada tahun 1965. Namun sepak terjang PKI tidak hanya itu saja. PKI sudah pernah memberikan pengaruh besar terhadap Indonesia. Tidak mudah untuk memadamkan pengaruhnya, bahkan hingga saat ini. Kuku-kuku PKI masih menancap di beberapa jiwa kadernya yang meski kelihatannya telah dibunuhi selalu menyisakan beberapa orang militan PKI.

Kebesaran PKI tidak hanya terdengar di dalam negeri saja. Nama besarnya menempati urutan partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah partai komunis di Uni Soviet dan Cina. Partai ini bukan merupakan partai milik pemerintah. Namun ia berhasil menggalang sekira 3 juta rakyat Indonesia pasca kemerdekaan untuk bergabung di bawah sayap-sayapnya.

Awal Berdiri

Partai Komunis Indonesia (PKI) awalnya berdiri dengan nama Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV) yang didirikan oleh Henk Sneevliet. Organisasi ini merupakan gabungan dari Partai Sosialis Belanda dengan SDAP yang kemudian bersatu di bawah nama SDP Komunis yang beranggotakan 85 orang sosialis di Hindia-Belanda. Pembentukan ini dilaksanakan pada tahun 1914 sebelum Indonesia melakukan persiapan matang menuju kemerdekaan karena belum ada sejarah BPUPKI, sejarah PPKI, dan sejarah perumusan UUD 1945.

Ketika Indonesia ingin merdeka namun belum melakukan persiapan yang cukup untuk meraihnya, ISDV datang sebagai pihak yang mendidik para pribumi. Didikan mereka bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan menjadi jiwa yang merdeka di atas kaki sendiri. Mereka mengajari orang-orang Indonesia membebaskan diri mereka sendiri dari belenggu kolonialisme yang saat itu masuk masa penjajahan Belanda di Indonesia. Ide yang digunakan mendidik adalah ide dari paham Marxisme.

Pada tahun-tahun awal berdirinya ISDV, dari 100-an anggota yang tergabung, hanya 3 orang yang merupakan pribumi asli Indonesia. Pada saat itu merupakan tahun 1915 ketika ISDV masih meletakkan kantornya di kota Surabaya dan setelah melakukan pembentukan di Pelabuhannya setahun lalu.

Partai ini mulai membesar ketika markasnya pindah ke Semarang, Jawa Tengah. Di sana mereka mendapatkan lebih banyak kader pribumi sebagaimana yang diinginkan para sosialis Belanda ISDV. Para pribumi ini datang dari kalangan agamis hingga nasionalis. Mereka tidak langsung menuntut kemerdekaan Indonesia.

Beraninya, Sneevliet memimpin tanpa basa-basi. Setelah mendapatkan banyak kader pribumi, Sneevliet menyatakan terang-terangan kekecewaannya terhadap SDAP Belanda. Pria tersebut juga tanpa sungkan mengungkapkan ketidaksetujuannya bergabung dalam Volksraad –sebuah Dewan Masyarakat Hindia Belanda.

Perpisahan dengan ISDV

Karena terjadi reformasi di tubuh ISDV, lahirlah sebuah partai baru hasil pemisahan diri dari ISDV bernama Partai Demokrat Sosial Hindia di tahun 1917. Jika sebelumnya ISDV berbicara lewat surat kabar berbahasa Belanda yang berlabel Het Vrije Woord (kata yang merdeka), setelah menjadi Partai Demokrat Sosial Hindia, Sneevliet mendirikan surat kabar sendiri yang diberinya nama Soeara Merdeka. Pecahan ISDV ini memutuskan hubungan dengan ISDV dan pemerintah Hindia-Belanda yang kolonial.

Karena memang sejak awal berkiblat ke Uni Soviet, Partai Demokrat Sosial Hindia terus menggaungkan pemikirannya akan kemerdekaan Indonesia dan merasa harus mengikuti jejak Uni Soviet melakukan Revolusi Oktober. Karena partai baru ini bertekad keras, mereka dengan cepat meraup sekitar 3000 anggota yang di antaranya mencakup para militer Belanda dalam kurun waktu kurang dari setahun.

Baca juga :

Pemberontakan menjadi jalan mereka mengekspresikan opininya. Para tentara, pelaut dan anggota partai dari beberapa profesi lain tersebut melakukan pemberontakan di pangkalan laut Surabaya yang menjadi sentralnya pangkalan laut nusantara pada waktu itu. 3000 anggota Partai Demokrat Sosial Hindia yang memberontak tersebut diberi nama ‘Pengawal Merah’ yang kemudian membentuk dewan Soviet setelah pemberontakan Surabaya.

Tentu saja diakibatkan pemberontakan kepada pemerintah, para boss PDSH berurusan dengan polisi Belanda. Tidak hanya dijebloskan ke penjara, Sneevliet bersama beberapa sahabatnya dibuang ke negeri Belanda. Sementara orang-orang militer Belanda yang terlibat dalam pemberontakan dipenjarakan selama 40 tahun kehidupannya.

Mewarnai Sarekat Islam

Meskipun dibendung oleh pemerintah, ISDV dan pecahannya yang sudah menyebar luas di kalangan masyarakat Hindia Belanda (Indonesia) tidak dapat begitu saja dimusnahkan. Sneevliet yang sempat mengeluarkan pemikiran mengenai blok dalam untuk gerakan revolusioner meraih kemerdekaan ternyata tidak dilupakan begitu saja. Beberapa tokoh Sarekat Islam yang waktu itu memiliki pengaruh sangat besar di seluruh nusantara merasa tertarik dengan pikiran Sneevliet. Waktu itu memang Sarekat Islam berpusat di Surabaya, dengan begitu ada beberapa interaksi yang berlangsung dengan ISDV maupun partai pecahannya.

Semaun dan Darsono merupakan 2 tokoh Sarekat Islam yang datang dari Solo. Mereka sangat tertarik dengan Sneevliet. Selanjutnya, Sarekat Islam menjadi rekan PDSH dalam bergerak. Mereka terus berjalan meskipun beberapa pemimpinnya sudah dibuang ke Belanda. Di tahun 1919, Sarekat Islam dengan PSDH telah beranggotakan sekira 400, di antaranya adalah 25 orang Belanda.

Setahun setelahnya, PSDH dan Sarekat Islam mendeklarasikan diri di Semarang dengan sebuah label bernama Perserikatan Komunis di Hindia yang disingkat PDH. Tepatnya bulan Mei tahun 1920, kongres pembentukan itu mengangkat Semaun dan Darsono menjadi pemimpinnya. Selanjutnya, PDH ini bergabung menjadi partai pertama di Asia yang melebur dalam komunis internasional.

Baca juga :

Bergabungnya PDH dengan komunis internasional membuat mereka bertemu Sneevliet di sebuah kongres tahun 1921. Di tahun yang sama, KH. Agus Salim yang menjabat sebagai Sekretaris Sarekat Islam merasa harus mengeluarkan tindakan tegas terhadap anggota SI yang menjadi anggota ganda karena juga bergabung dengan PDH milik Semaun.

Sarekat Islam menjadi pecah karena setiap anggotanya harus memilih satu keanggotaan saja. Mengikuti Sarekat Islam yang memilih memperhatikan agama atau memperjuangkan kemerdekaan dengan cara nasionalis bersama Semaun dan partainya. Karena sudah tidak terikat dengan Sarekat Islam, Semaun mempertegas organisasinya dalam bentuk mengubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) di tahun 1924.

Perjalanan Karir PKI

Perjalanan PKI yang sebelumnya sering berubah nama mulai dikenal orang dengan satu identitas saja, PKI. PKI melakukan banyak pemberontakan terhadap pemerintah. Berikut adalah perjalanan PKI dari awal terbentukanya.

Pemberontakan Tahun 1926

Pemberontakan pertama atas nama PKI ini dilaksanakan di Jawa Barat dan Sumatra Barat. Sayangnya, pemerintah Belanda menanggapi terlalu emosional. Boven Digul di Papua menampung para pemberontak yang dibuang. Beberapa orang yang dianggap berpotensi membahayakan dibunuh oleh pemerintah dan sisanya dipenjara secara tidak manusiawi.

Bahkan pemerintah Belanda sudah seperti keblingsatan menyikapi PKI yang menunjukkan jiwa pemberontak kental. Di tahun 1927 pemerintah menyatakan dengan tegas bahwa PKI merupakan organisasi terlarang yang setiap aktivitasnya dilarang. Karena peraturan itulah, para kader PKI malah menyiapkan rencana pemberontakan di bawah tanah (back street).

Menyusup ke Organisasi Lain

Karena banyak pemimpinnya yang dibuang pemerintah Belanda, PKI menjadi tidak garang lagi. Berama itu, Muso kembali ke Indonesia di tahun 1935 untuk mempersiapkan kebangkitan PKI. Ia menggerakkan kader PKI agar menyusup ke organisasi pergerakan lainnya dan ikut menciptakan sejarah bersama mereka. Misalkan sejarah Perhimpunan Indonesia, sejarah Gerindo, sejarah Partindo, dan sejarah Parindra.

Perpolitikan Papan Atas

Di tahun 1948, sejarah perjanjian Renville menghasilkan kesepakatan yang sangat merugikan wilayah Indonesia karena semakin dipersempit. Kekecewaan ini menurunkan Amir Syarifudin dari jabatannya di kabinet dan harus rela digantikan oleh kabinet Hatta.

Amir Syarifudin yang kecewa meluapkan dengan cara membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) tanggal 28 Juni 1948. FDR merencanakan kudeta terhadap pemerintahan yang berkuasa dengan menggandeng PKI. Bahkan Muso kembali ke Indonesia dan mengendalikan PKI secara penuh setelah lama melindungi diri di Moskow, Uni Soviet.

Aksi yang dilaksanakan oleh kolaborasi FDR bersama PKI adalah teror, pemogokan, propaganda anti pemerintah, adu domba antar anggota dan pejabat militer. Semua aksi yang dilakukan bertujuan memperburuk kondisi politik agar merugikan Presiden Soekarno. Gabungan ini menginginkan hancurnya NKRI yang susah payah memproklamasikan kemerdekaan sendiri agar terlepas dari masa penjajahan Jepang di Indonesia.

FDR-PKI menghendaki sebuah negara Indonesia baru yang menggunakan asas komunis. Mereka melakukan aksi kerusuhan di Madiun tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini berhasil memperparah keadaan karena para militer resmi di TNI sedang menghadapi agresi dari Belanda. Bersamaan dengan itu, rakyat Indonesia berbalik membenci PKI akibat kenekatannya membunuh para alim ulama, dan beberapa tokoh.

Setelah berperang melawan PKI dengan keras, TNI dan polisi berhasil menghilangkan nyawa Muso sebagai tokoh utama yang mendalangi peristiwa Madiun. Sementara Amir Syarifudin dan beberapa pejabat FDR-PKI dibunuh melalui hukuman mati.

Tahun 1950

Setelah vakum dari dunia perpolitikan Indonesia, PKI bangkit lagi dengan wajah baru. Mereka hadir lewat surat kabar Harian Rakyat dan Bintang Merah. Mereka pun mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menentang keras kolonialisme dan beberapa kebijakan negara Eropa.

PKI 1950 tampil dengan pemimpin baru, Dipa Nusantara Aidit yang membelokkan PKI menjadi partai nasionalis lagi. Para pemuda seperti D.N Aidit memimpin PKI dengan semangat membara hingga berhasil meraup simpati rakyat sampai ratusan ribu. PKI pun mulai berani melakukan pemogokan dan aksi-aksi sepihak lainnya. Akibatnya, nama PKI kembali redup.

Di tahun 1955, tanpa disangka-sangka PKI menempati urutan keempat dari hasil Pemilu. Kemenangan ini mengantarkan PKI menjadi partai yang berperan secara nasional di dunia politik resmi Indonesia. Di tahun 1957-an PKI membuat para buruh menguasai unit-unit ekonomi yang sebelumnya dipegang Belanda. Mereka berhasil menunjukkan perannya sebagai partai nasional. Kemudian PKI terus menunjukkan prestasinya sebagai partai kepercayaan rakyat.

Tahun 1960

Di tahun 1960 PKI semakin besar kepala karena Presiden Soekarno membuat konsep NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis). Dengan begitu, konsep komunisme di Indonesia menjadi terlembaga. PKI semakin dekat dengan Soekarno dan merasuk ke tubuh pemerintahan. Pendukungnya mencapai seperlima dari seluruh penduduk Indonesia waktu itu.

Namun pada perkembangannya, PKI menghendaki para buruh dan tani dipersenjatai. Keinginan ini jelas mencurigakan. TNI AD merasa was-was atas keinginan PKI yang merasa harus sama dengan partai komunis di negeri Tiongkok. TNI AD takut PKI menyalahi amanah senjata jika dikabulkan.

Berlanjut atas ketidakpuasan PKI atas beberapa kebijakan Presiden Soekarno, mereka merencanakan suatu pengkhianatan besar. Di tahun 1965 tanggal 30 September dini hari, PKI di bawah pimpinan D.N Aidit dan Syam Kamaruzzaman melakukan pembunuhan berencana terhadap 7 dewan jenderal yang menjadi pahlawan revolusi Indonesia.

Aksi pembantaian di lubang buaya tersebut menewaskan 7 orang Jenderal besar Indonesia kecuali Jenderal Ahmad Haris Nasution. Sejarah G30SPKI ini membuat nama PKI buruk lagi di mata masyarakat. TNI AD pun segera mengambil tindakan permusuhan terang-terangan kepada PKI.

Puncaknya adalah pelarangan organisasi PKI serta aksi pembersihan PKI sampai ke akar-akarnya di tahun 1966 oleh Presiden Soeharto dan orde barunya yang sangat sensitif terhadap PKI. Dengan demikian, berakhirlah riwayat PKI di Indonesia karena siapapun yang tertuduh PKI akan dihukum tanpa diadili sebelumnya.

The post Sejarah PKI –Awal Berdiri dan Perjalanan Karirnya appeared first on Sejarah Lengkap.

15 Faktor Penyebab Runtuhnya Orde Baru

Adara Primadia — Sat, 05 Nov 2016 02:34:39 +0000

Orde baru identik dengan nama Soeharto, salah satu presiden di Indonesia dengan masa pemerintahan yang cukup lama yakni antara tahun 1966 sampai 1998. Pada rentang waktu yang begitu panjang negara Indonesia tumbuh dan berkembang sangat pesat di berbagai sektor kehidupan, mulai dari sektor ekonomi, sektor pendidikan maupun sektor pembangunan. Pada masa pemerintahan orde baru Indonesia memng mengalami masa kejayaannya, namun begitu pasti ada fase kemunduran dari sebuah rezim.

Ada banyak hal yang membuat rezim pemerintahan orde baru mengalami kejatuhan, ini karena banyaknya masalah yang kompleks terjadi di masyarakat. Dan pada puncaknya terjadilah berbagai macam usaha untuk melengserkan pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dengan julukan The Smiling General tersebut. 21 mei 1998 merupakan momentum penting bagi rakyat Indonesia, sebab pada tanggal tersebut Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya dan menuruti permintaan rakyat untuk mundur.

Faktor Penyebab

Pada akhir masa orde baru terjadi banyak kekerasan, kasus pelanggaran HAM dimana-mana, krisis moneter melanda, Kegagalan panen akibat kemarau dahsyat yang belum pernah terjadi selama lebih dari 50 tahun terakhir. Krisis keuangan yang melanda kawasan Asia pun menambah deretan masalah yang mendukung runtuhnya pemerintahan rezim orde baru. Beberapa faktor penyebab runtuhnya orde baru tersebut diantaranya:

1. Krisis Moneter

Krisis keuangan merupakan faktor terpenting yang menjadi sebab rezim orde baru mengalami keruntuhan, Krisis ini pertama kali melanda wilayah Asia Timur sekitar juli 1997. Yang menyebabkan terjadinya kepanikan global. Dalam sejarah ASEAN, Thailand merupakan negara pertama yang mengalami krisis keuangan hingga hampir disebut sebagai negara bangkrut. Akibat yang timbul dari krisis tersebut menyebabkan pelemahan diberbagai sektor keuangan termasuk di Indonesia.

Sebelumnya tak ada indikasi krisis tersebut akan sampai ke Indonesia, ini karena inflasi yang cukup rendah, devisa negara yang dirasa masih cukup besar dan karena nilai surplus berada dikisaran USD 900 juta. Perkembangan dunia usaha pun masih stabil karena banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Krisis yang menghantam Thailan dan membuat mata uangnya merosot tajam, tak pelak ini pun ikut mengguncang perekonomian di Indonesia.

Sekitar juli 1997 nilai tukar rupiah yang turun dari angka Rp 2.575 per USD menjadi Rp 2.603 per USD. Justru merosot tajam di angka Rp 5.000 per USD pada akhir desember, dan justru sangat terpuruk tajam di angka Rp 16000 per USD pada maret 1998. Ini membuat seluruh masyarakat di indonesia dan seluruh penanam modal merasa panik yang akhirnya membuat mereka menarik semu saham yang telah ditanam di Indonesia. Keadaan ekonomi yang kacau menyebabkan masalah dimana-mana stabilitas nasional sungguh terguncang dan kacau.

2. Utang Luar negeri

Ditengah perekonomian yang dilanda krisis, utang dari luar negeri yang dimiliki Indonesia semakin memperparah kondisi keuangan Indonesia. Walaupun sesesungguhnya utang tersebut bukanlah utang pemerintah saja namun juga utang yang dimiliki pihak swasta. Utang Indonesia hingga 6 februari 1998 mencapai USD 63,462 milliar, sedangkan utang yang dimiliki pihak swasta mencapai USD 73,962 milliar. Dengan melemahnya mata uang rupiah terhadap dollar Amerika akibat krisis yang melanda Asia Pasifik, utang luar negeri yang dimiliki pemerintah Indonesia yang kebanyakan menggunakan mata uang tersebut semakin memperburuk keadaan ekonomi Indonesia dan terjebak alam putaran utang yang seolah tak ada habisnya.

3. Penyimpangan UUD

Menurut UUD 1945, terutama dalam pasal 33 bahwa sistem perekonomian dijalankan dengan asas demokrasi ekonomi. Namun dalam kenyataannya yang terjadi justru dikusai oleh sebagian orang saja yakni para konglomerat dan terjadi monopoli ekonomi, atau dengan kata lain sistem ekonomi yang dijalankan merupakan sistem kapitalis.

4. Pola Pemerintahan Terpusat

Sistem pemerintahan yang terpusat pada satu tempat yakni di Jakarta sebagai pusat pemerintahan membuat segala pemerintah pusat memegang peranan penting dalam mengatur masyarakat secara keseluruhan. Namun disisi lain membuat pembangunan tidak merata yang akhirnya mengakibatkan kesenjangan. Dampaknya seperti yang terjadi di Irian jaya, penduduk lokal merasa dianak tirikan sebab sumber daya alamnya diambil secara besar-besaran dan di bawa semua ke pemerintah pusat tanpa meninggalkan manfaat apapun.

Artikel terkait:

5. Masalah Politik

Sistem politik di Indonesia pada masa orde baru yang sarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pada masa orde baru, kekuatan politik pun dibatasi. Seperti terlihat pada penyederhanaan partai politik yang hanya menjadi tiga partai saja yakni PPP, PDI dan Golongan Karya. Dengan dalih untuk menciptakan stabilitas dan keamanan bangsa dan negara yang lebih terjaga. Ini menyebabkan banyak aspirasi rakyat yang seolah terbungkam dan secara tidak langsung wajib menuruti kehendak penguasa tanpa boleh membantah.

Adanya dualisme fungsi ABRI yang menjadi kekuatan utama pemerintahan orde baru. Ini sangat bertentangan dengan sejarah lahirnya Pancasila yang selama ini di junjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Misalnya saja ada seorang yang mengkritik kebijakan pemerintah pada masa orde baru saat itu, konsekuensinya adalah hukuman penjara karena dianggap menciptakan keresahan dan mengganggu stabilitas negara. Ini hanya upaya pemerintahan untuk tetap menjaga eksistensinya pada masyarakat.

6. Kepercayaan

Berkurangnya rasa simpati masyarakat akibat praktek-praktek KKN yang seolah dihalalkan oleh pemerintah tanpa ada rasa sungkan ataupun malu. Krisis ini pun membuat para investor menarik seluruh modal yang ditanamkan di Indonesia secara besar-besaran yang semakin membuat Indonesia terjebak dalam krisis berkepanjangan. Aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan kalangan mahasiswa yang berubah menjadi tragedi kekerasan menghilangkan rasa percaya terhadap pemerintah yang akhirnya memicu gelombang demonstrasi yang luar biasa menuntut lengsernya Soeharto.

7. Tragedi Trisakti

Aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa trisakti beserta dosen dan staf kampus yang diikuti oleh lebih dari 10.000 mahasiswa dan digelar pada 12 mei 1988 yang pada intinya meminta pemerintah melakukan reformasi disegala bidang baik pemerintahan, ekonomi maupun politik yang menginginkan diadakannya sidang istimewa MPR. Namun aksi damai ini dinodai dengan adanya penembakan oleh aparat terhadap empat mahasiswa Trisakti yakni Hendriawan Sie, Heri Hartanto, Elang Mulya Lesmana, dan Hafidin Royan. Yang memicu aksi kekerasan meluas di berbagai penjuru wilyah saat itu. Dan semakin membuat Indonesia jatuh terpuruk dalam krisis yang seolah tanpa akhir, yang menjadi catatan terburuk dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

9. Kerusuhan di Kota Besar lainnya

Masalah keamanan timbul sebagai bagian dari beberapa masalah telah lebih dulu timbul sebelumnya. Pemerintah pada masa orde baru sering kali melakukan intervensi terhadap seseorang maupun kelompok yang menentang maupun melakukan kritik. Kebebasan pers dibungkam, keberadaan oposiss pun dilarang dan setiap ada warga negara yang bependapat melawan kebijakan pemerintah pun konsekuensinya adalah hukuman penjara. Ini membuat rakyat geram dan terjadilah demonstrasi besar-besaran.

Bukan hanya di Jakarta, di berbagai kota besar lainnya seperti di Semarang, Medan, Solo, Surabaya pun terjadi aksi demo serupa yang menuntut reformasi. Dan di Yogyakarta, pada 19 Mei 1998 bersamaan dengan aksi demo di Jakarta di Yogyakarta pun tidak kurang dari satu juta manusia berkumpul di alunalun utara Keraton Yogyakarta untuk menghadiri pisowanan agung, guna mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam VII.

Artikel terkait:

10. Sosial

Keadaan sosial masyarakat yang majemuk menghadirkan masalah yang kompleks. Pembangunan yang tidak merata pada sebagian besar masyarakat pun menjadi pemicu terjadinya diskriminasi. Masalah sosial ini bersumber dari kesenjangan sosial yang ada dimasyarakat, terutama dengan adanya program transmigrasi. Meningkatnya transmigrasi penduduk pulau jawa ke wilayah pulau kalimantan, sulawesi dan irian jaya yang difasilitasi oleh pemerintah ternyata memiliki dampak negatif.

Penduduk lokal merasa termajinalkan dan menjadi sebuah kecemburuan sosial yang pada akhirnya mencetuskan konflik terbuka diantara para transmigran asal pulau jawa dengan penduduk lokal. Dan program transmigrasi tersebut memunculkan sentimen yang menganggap program tersebut sebagai program jawanisasi oleh pemerintah pusat.

11. Diskriminasi

Sikap diskriminatif pemerintah terhadap masyarakat keturunan Tiong hoa, sejak 1967 warga Tiong hoa dilarang mengeluarkan pendapat dan dianggap sebagai orang asing serta tak diakui sebagai warga negara Indonesia dan bahkan kedudukan mereka berada dibawah warga asli atau pribumi. Ini secara tersirat telah menghapuskan hak-hak mendasar yang dimiliki warga Tiong hoa. Dan tentu saja mencederai sejarah HAM dan juga tentunya sangat merusak makna dan sejarah bhinneka tunggal ika itu sendiri.

Dengan semakin kacaunya kondisi di Indonesia waktu itu, dan semakin menguatnya desakan dari berbagai pihak pada Soeharto untuk mundur. Dan pada 20 mei 1988 akhirnya digelar sidang istimewa MPR, dan 21 mei 1988 Soeharto pun resmi mengundurkan diri yang diumumkan di Istana Merdeka Jakarta dan menyerahkan kepemimpinan pada wakilnya yaitu BJ. Habibie.

The post 15 Faktor Penyebab Runtuhnya Orde Baru appeared first on Sejarah Lengkap.

Masa Penjajahan Jepang di Indonesia

Adara Primadia — Wed, 02 Nov 2016 03:26:52 +0000

Tahun 1942, Jepang melakukan penaklukan terhadap Asia Tenggara. Memasuki Nusantara, Jepang memberikan bantuan kepada penduduk, yaitu faksi Sumatera untuk melakukan revolusi dan serangan kepada pemerintah kolonial Belanda. Belanda yang sebelumnya sudah diduduki oleh Nazi Jerman pada awal Perang Dunia II, akhirnya kalah dan memutuskan untuk menyerah. Dengan demikian, pada tahun inilah Jepang mulai melakukan penjajahan di Indonesia. Tiga setengah tahun berikutnya, penjajahan Jepang berakhir, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu hari dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Kekuasaan Jepang di Indonesia

Secara resmi Jepang telah menguasai Indonesia sejak 8 Maret 1942 ketika Panglima Tertinggi Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Jepang berhasil menduduki Hindia-Belanda dengan tujuan untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dijadikan sebagai pusat penyediaan seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera menjadi sumber minyak utama.

Artikel Terkait:

Jepang tanpa banyak menemui perlawanan berhasil menduduki Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menyambut kedatangan bala tentara Jepang dengan perasaan senang dan gembira karena berpikir Jepang telah membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan kolonial Belanda.

Pada awal pergerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Tetapi akhirnya sikap baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang seolah mendukung kemerdekaan Indonesia. Padahal sebenarnya Jepang berlaku demikian demi kepentingan pemerintahannya yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Apalagi setelah Jepang mengetahui harapan yang besar dari Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, mereka mulai menciptakan propaganda-propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia. Jepang pun terlihat seolah-olah memihak pada kepentingan bangsa Indonesia.

Untuk memengaruhi masyarakat Indonesia, agar mau membantu Jepang maka Jepang melakukan berbagai cara antara lain sebagai berikut:

Mendera merah putih diizinkan berkibar.
Lagu Indonesia Raya diizinkan untuk dinyanyikan.
Bahasa Indonesia diizinkan digunakan sebagai bahasa pengantar.
Mendirikan berbagai organisasi.

Selain upaya-upaya berlaku manis, Jepang juga membentuk organisasi yang akan memperkuat keyakinan Indonesia bahwa Jepang berada di pihaknya. Organisasi-organisasi tersebut antara lain:

Gerakan Tiga A, merupakan organisasi pertama yang didirikan Jepang pada 29 April 1942 yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddin.
Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) atau Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) dibentuk pada 22 November 1943, dibawah pimpinan K.H Hasyim Asy’ari, menjadi organisasi Islam yang didirikan oleh Jepang.
Putera (Pusat Tenaga Rakyat), didirikan pada 1 Maret 1942. Organisasi ini dipimpin oleh empat serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansyur.
Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa), didirikan pada 8 Januari 1944. Organisasi ini dipimpin oleh pejabat-pejabat Jepang.

Propoganda terkenal yang diusung Jepang adalah gerakan tiga A. Propoganda gerakan tiga A tersebut yaitu:

Jepang pelindung Asia
Jepang pemimpin Asia
Jepang cahaya Asia

Pada awal gerakan tiga A dikenalkan kepada masyarakat Indonesia, terlihat bahwa pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Tetapi gerakan Tiga A hanya bertahan sementara. Penyebabnya adalah kurangnya simpati masyarakat Indonesia terhadap gerakan itu. Sebagai gantinya, pemerintah Jepang menawarkan kerja sama yang menarik, yaitu membebaskan pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditahan Belanda, seperti Ir. Soekarno, Drs. Moch. Hatta, Sutan Syahrir dan lain-lain.

Pengalaman dari penjajahan Jepang di Indonesia sangat beragam, tergantung di mana penduduk itu tinggal dan bagaimana status sosial orang tersebut. Jika tinggal di daerah yang berkepentingan dalam perang, akan mendapat siksaan, yang wanita akan dijadikan budak seks, penahanan liar atau sembarangan, memberikan hukuman mati, hingga kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda adalah sasaran utama dalam penguasaan Jepang.

Sebagai negara imperialis baru, Jepang membutuhkan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan pasar bagi barang-barang industrinya. Mereka dapat memenuhi industri dengan mengolah tanah atau daerah jajahan itu. Demikianlah jelasnya tujuan kedatangan bala tentara Jepang ke Indonesia. Mereka ingin menanamkan kekuasaannya, dengan kata lain untuk menjajah Indonesia.

Jepang semakin jelas menjajah Indonesia setelah sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang. Pengontrolan ini dilakukan untuk kepentingan perang dan kemajuan industri Jepang. Cara-cara yang mereka lakukan adalah:

Mengadakan romusha. Tidak sedikit para pemuda yang ditangkap dan dijadikan romusha. Romusha adalah tenaga kerja paksa yang diambil dari para pemuda dan petani untuk bekerja paksa pada proyek-proyek yang dikembangkan pemerintah pendudukan Jepang. Banyak rakyat kita yang meninggal ketika menjalankan romusha, karena umumnya mereka menderita kelaparan dan berbagai penyakit.
Para petani diawasi secara ketat dan hasil-hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintah Balatentara Jepang.
Hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa untuk dipotong guna memenuhi kebutuhan konsumsi perang.

Selain itu, Jepang memberlakukan sistem kerja paksa atau romusha untuk membangun jalan, jembatan, dan lapangan udara. Mereka tidak hanya dipekerjakan di dalam negeri tetapi juga dikirim ke Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Thailand. Mereka bekerja tanpa upah dan tanpa makanan yang cukup. Meskipun Jepang hanya berkuasa selama tiga setengah tahun di Indonesia, namun beban penderitaan yang dirasakan penduduk Indonesia seperti dijajah ratusan tahun.

Artikel Terkait:

Pada tahun 1943, Jepang memerlukan tambahan tentara untuk membantunya melawan kekuatan Amerika dan sekutunya karena tentara Jepang sendiri mulai terdesak. Hal tersebut mendorong Jepang untuk memberikan latihan kemiliteran. Jepang berharap organisasi kemiliteran yang telah dibentuk akan dapat membantu Jepang melawan sekutu. Organisasi kemiliteran yang dibentuk Jepang, di antaranya sebagai berikut.

Seinendan (Barisan Pemuda), beranggotakan pemuda berusia antara 14-22 tahun.
Keibodan (Barisan Pembantu Polisi), beranggotakan pemuda berusia 26-35 tahun.
Heiho (Pembantu Prajurit Jepang), anggota Heiho ditempatkan dalam kesatuan tentara Jepang sehingga bannyak dikerahkan ke medan perang.
Pembela Tanah Air (PETA), dibentuk pada 3 Oktober 1943. Calon perwira PETA mendapatkan pelatihan di Bogor. Tujuan didirikannya PETA adalah untuk mempertahankan wilayah masing-masing.
Fujinkai (Barisan Perhimpunan Wanita), Suishintai (Barisan Pelopor), Jibakutai (Barisan Berani Mati),
Seinentai (Barisan Murid Sekolah dasar), Gakukotai (Barisan Murid Sekolah dan Lanjutan), dan Hizbullah (Organisasi pemuda-pemuda Islam yang dididik militer).

Menyerahnya Jepang Kepada Sekutu

Amerika Serikat membalas serangan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. Berikutnya, pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat melakukan pengeboman lanjutan di kota Nagasaki, Jepang. Jepang mengabarkan bahwa pasukannya berada di ambang kekalahan. Jepang kemudian berjanji akan segera menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia.

Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu. Setelah mendengar kabar menyerahnya Jepang, golongan muda Indonesia segera mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang kemerdekaan Indonesia telah melakukan persidangan-persidangan BPUPKI (badan bentukan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia), hanya pernyataan proklamasi saja yang belum dilakukan.

Bahkan, pada 16 Agustus 1945, PPKI (panitia yang melanjutkan tugas BPUPKI) menggagalkan persidangan karena adanya desakan dari golongan muda untuk segera memerdekakan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, setelah melewati peristiwa-peristiwa bersejarah demi mencapai kemerdekaan, akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan demikian berakhirlah penjajahan Jepang di Indonesia.

The post Masa Penjajahan Jepang di Indonesia appeared first on Sejarah Lengkap.