Lembaga Dakwah Kampus, Cikal Bakal PKS

Asal usul Partai Keadilan Sejahtera atau sejarah partai PKS bisa ditelusuri dalam sejarah partai PKS mulai dari Gerakan Dakwah Kampus yang menyebar di berbagai universitas di Indonesia pada tahun 1980an. Bisa dikatakan pelopor gerakan ini adalah Muhammad Natsir, yaitu mantan Perdana Menteri Indonesia dan bagian dari sejarah Partai Masyumi yang dibubarkan pada tahun 1960. Muhammad Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada tahun 1967. Pada awalnya lembaga ini memfokuskan diri pada usaha untuk mencegah kegiatan misionari Kristen di Indonesia. Peran DDII yang paling penting adalah dalam memprakarsai kelahiran Lembaga Mujahid Dakwah sebagai afiliasinya, dengan dipimpin oleh Imaduddin Ibrahim yang aktif melakukan pelatihan keagaamaan bertempat di Masjid Salman, ITB.

Memasuki tahun 1985, Orde Baru mewajibkan semua organisasi massa atau Ormas menjadikan Pancasila sebagai asas sehingga sejumlah tokoh Islam marah dan menyebut bahwa Rezim Orba telah memperlakukan politik Islam sebagai ‘Kucing Kurap’. Di saat yang sama, Jamaah Tarbiyah mendapatkan momentum di kalangan mahasiswa yang menjadi kader Rohis dan mahasiswa yang menjadi aktivis dakwah di kampus – kampus. Pada tahun 1993 seorang kader dari Jamaah Tarbiyah yaitu Mustafa Kamal memenangkan pemilihan mahasiswa untuk Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI sebagai kader Jamaah pertama yang mendapatkan kekuasaan di tingkat Universitas. Setahun kemudian, Zulkieflimansyah yang juga seorang kader Jamaah Tarbiyah, terpilih menjadi Ketua Senat Mahasiswa UI.

Para anggota Jamaah Tarbiyah lalu mendirikan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang menjadi unit – unit kegiatan mahasiswa secara resmi di berbagai kampus sekuler di Indonesia, misalnya UI yang dilakukan terutama oleh para aktivis dari Forum Studi Islam. Pada saat itu, sebutan ‘usrah’ yang  berarti ‘keluarga’ kerap digunakan untuk menyebut kelompok – kelompok kecil pengajian di LDK mulai diasosiasikan menggunakan sistem sel seperti Ikhwanul Muslimin untuk merekrut kader – kadernya, dan juga mulai dilakukan berbagai pelatihan untuk anggota. Usrah adalah berbagai kelompok kecil yang saling berhubungan secara dekat, dan digabungkan melalui suatu struktur hierarkis. Kebanyakan anggotanya tidak saling mengenal anggota kelompok lainnya. Melalui struktur organisasi semacam ini, aktivitas dakwah kampus berkembang semakin pesat dan masjid – masjid kampus menjadi pusat aktivitasnya.

Pendirian Partai Keadilan

Berbagai faksi dan kubu di dalam LDK kemudian sepakat untuk membentuk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSDLK) pada tahun 1986. Sejarah partai PKS dimulai ketika FSLDK mengadakan pertemuan berkala setiap tahunnya. Pada pertemuan tahunan ke 10 di Malang tahun 1998, momentum tersebut dimanfaatkan untuk deklarasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). KAMMI yang dipimpin oleh Fahri Hamzah muncul sebagai salah satu organisasi yang paling vokal dalam menyuarakan tuntutan reformasi melawan Soeharto. Tidak lama setelah mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, para tokoh KAMMI mempertimbangkan pendirian sebuah partai Islam. Partai tersebut lalu dinamakan Partai Keadilan (PK). KAMMI dan PK menyatakan dengan tegas bahwa tidak memiliki hubungan formal, walaupun para tokoh elite KAMMI berkontribusi dalam pembentukan PK.

Deklarasi PK dilakukan di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta pada 20 Juli 1998 dengan Presiden pertamanya yaitu Nurmahmudi Isma’il. Pada pemilu 1999, PK mendapatkan perhatian dari banyak pihak sebagai satu – satunya parpol yang memiliki struktur kepengurusan yang transparan, terorganisir dengan rapi dan mempunyai agenda program yang jelas. Tidak seperti berbagai partai islam lain yang bergantung pada ketokohan satu figur, PK justru menegaskan pentingnya egalitarianisme dalam Islam dan kekuatan kolektif, juga tidak banyak memberi ruang untuk tampilnya seorang pemimpin kharismatik. Ciri khas PK adalah minimnya tokoh yang memiliki magnet yang berpotensi untuk dipilih, tetapi para kader dan simpatisannya dituntut untuk patuh terhadap norma – norma agama dan loyal pada garis partai.

Dalam keikutsertaan sebagai parpol pada Pemilu legislatif 1999, PK mendapatkan 1.436.565 suara atau sekitar 1,36% dari total perolehan suara nasional, dan mendapatkan jatah sebanyak 7 kursi di DPR. Walaupun mendapatkan suara, tetapi PK gagal untuk memenuhi ambang batas parlemen sebesar dua persen sehingga terpaksa bergabung melalui stembus accord dengan delapan parpol berbasis Islam lainnya pada bulan Mei 1999. Kemudian Nurmahmudi ditawarkan jabatan sebagai Menteri Kehutanan dalam Kabinet Persatuan Nasional yang dibentuk Presiden Abdurrahman Wahid pada bulan Oktober 1999. Tawaran tersebut diterima dan jabatan presiden PK diserahkan kepada Hidayat Nur Wahid, doktor lulusan Universitas Islam Madinah sejak 21 Mei 2000.

Kegagalan PK utuk memenuhi ambang batas parlemen di sejarah pemilu di indonesia pada tahun 1999 membuahkan konsekuensi penggantian nama sesuai dengan peraturan pemerintah. Maka pada tanggal 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyelesaikan seluruh proses verifikasi untuk Departemen Hukum dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) atau setingkat propinsi dan tingkat Dewan Pimpinan Daerah atau setingkat kabupaten dan kota. Sehari setelahnya, PK telah resmi mengubah namanya menjadi PKS. Simak juga sejarah dari beberapa parpol islam lain seperti sejarah partai PPP , sejarah partai PKB dan sejarah partai PAN.

Sepak Terjang PKS Pada Pemilu

Dalam sejarah partai PKS, dengan bergantinya nama PK menjadi PKS maka hal ini memungkinkan untuk kembali mengikuti dan berkompetisi pada pemilu legislatif 2004. Kali ini PKS mendapatkan total 8.325.020 suara atau sekitar 7,34% dari total perolehan suara secara nasional, sebanyak 45 dari 550 kursi yang merupakan pencapaian luar biasa. Dengan demikian, PKS berhak mendudukkan wakilnya di DPR dan menduduki peringkat keenam untuk partai dengan suara terbanyak setelah Partai Demokrat. Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid kemudian terpilih sebagai Ketua MPR dengan 326 suara mengalahkan Sutjipto dari PDIP yang mendapatkan 324 suara.

Jabatan Presiden PKS kemudian diserahkan kepada Tifatul Sembiring yang juga seorang mantan aktivis kampus dan pendiri PKS. Presiden PKS setelah Tifatul adalah Luthfi Hasan Ishaaq (2009 – 2010, 2010 – 2013), Anis Matta (2013-2015) dan Mohamad Sohibul Iman (2015 – 2020). Saat ini ketua Fraksi PKS di DPR adalah Jazuli Juwaini, Sekretaris Jenderal Mustafa Kamal, Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al- Jufri, dan wakil ketuanya Hidayat Nur Wahid. Memasuki pemilu 2009 dalam sejarah partai PKS, mereka meningkatkan pencitraannya sebagai partai terbuka mengambil hikmah dari kegagalan PK yang dianggap terlalu tertutup sebagai parpol. Misalnya dengan menampilkan sosok wanita tidak berkerudung, anak – anak punk pada iklan – iklan partainya, bahkan ada wacana untuk calon legislatif non muslim yang dinyatakan oleh beberapa elite partai.

Berbagai usaha kampanye masif PKS ini berhasil meningkatkan dukungan elektoral di beberapa wilayah yang sebelumnya tidak menjadi basis PKS di Jatim, Jateng dan Sulteng. Akan tetapi di sisi lain, kampanye tersebut justru menjadi bumerang bagi PKS karena seluruh basis harakah yang menopangnya justru menyetujui isu – isu inklusif tersebut. Walaupun demikian, perolehan suara PKS bisa naik pada pemilu 2009 jauh lebih baik daripada partai lainnya yang mengalami guncangan akibat suara Partai Demokrat yang naik secara tajam. PKS mendapatkan 57 dari 560 kursi atau sekitar 7,88% dan menjadi urutan 4 dari partai suara terbanyak. Sedangkan pada pemilu 2014, PKS mendapatkan 40 kursi dari 560, mengalami penurunan suara dengan 6.79% dan 17 kursi, menempati urutan ketujuh.

Menjelang pemilu 2019 dalam sejarah dari partai PKS, mereka harus berkoalisi dengan parpol lain untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen untuk kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional. PKS masih setia sebagai parpol oposisi bersama Gerindra sehingga kerap diprediksi bahwa keduanya masih akan berkoalisi di pilpres 2019. PKS telah resmi ditetapkan sebagai peserta pada pemilu 2019 dan mendapatkan nomor urut 8. Simak juga sejarah partai politik di Indonesia lainnya seperti sejarah partai gerindra dan sejarah partai demokrat.

The post Sejarah Partai PKS (Partai Keadilan Sejahtera) appeared first on Sejarah Lengkap.

Sejarah Partai Gerindra

Sejarah Partai Gerindra berawal dari keprihatinan para tokoh pendiri Partai Gerindra atas jerat kemiskinan yang dialami rakyat Indonesia akibat permainan orang-orang yang tidak peduli atas kesejahteraan. Fadli Zon dan Hashim Djojohadikusumo, dalam sebuah perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta pada November 2007, membicarakan tentang politik terkini yang jauh dari nilai demokrasi sesungguhnya. Rakyat hanya menjadi alat dan siapapun yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan politik akan dengan mudah menjadi korban. Fadli Zon kemudian mengutip kata-kata politisi Inggris abad kedelapan belas, Edmun Burke: ”The only thing necessary for the triumph [of evil] is for good men to do nothing” atau “kalau orang baik tidak berbuat apa-apa, maka para penjahat yang akan bertindak.” Terinspirasi dengan kata-kata tersebut, Hashim pun setuju jika ada partai baru yang memberikan haluan baru dan harapan baru. Tujuannya adalah agar negara ini bisa diperintah oleh manusia yang memerhatikan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan golongannya saja.

Akhirnya gagasan pendirian partai diwacanakan di lingkarang orang-orang Hashim dan Prabowo. Tidak semua setuju dengan pendirian partai. Mereka beralasan jika ingin ikut terlibat dalam proses politik, maka ikut saja dengan partai politik yang ada. Setelah mengalami perdebatan cukup panjang dan alot, maka disepakati pembentukan partai baru yang benar-benar memiliki manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat. Pada Desember 2007, demi mematangkan konsep partai maka berkumpulah sejumlah nama di sebuah rumah yang menjadi markas IPS (Institute for Policy Studies) di Bendungan Hilir.

Nama-nama yang hadir adalah Fadli Zon, Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi, Hari Bobihoe, Sufmi Dasco Ahmad, Muchdi Pr, Widjono Hardjanto, dan Prof Suhardi. Pada pertemuan tersebut dibicarakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang akan dibentuk. Pembahasan dilakukan siang dan malam. Pada saat pembahasan tersebut, salah satu tokoh pendiri Partai Gerindra yaitu Fadli Zon, jatuh sakit hingga dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Namun, pembahasan terus berlanjut. Hingga suatu hari, Hasyim mengabarkan kepada Fadli Zon bahwa pembahasan mengenai Partai Gerindra sudah berhasil diselesaikan.

Hingga pada akhirnya, nama Gerindra muncul yang diciptakan oleh Hashim sedangkan lambang kepala burung garuda diusulkan oleh Prabowo Subianto. Pendirian Partai Gerindra terbilang mendesak karena dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum, yaitu 6 Februari 2008. Deklarasi Partai Gerindra pada 6 Februari 2008 menyuarakan visi, misi, dan manifesto perjuangan partai Gerindra yakni terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur serta beradab dan berketuhanan berlandaskan Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Penentuan Nama dan Lambang Partai

Pemberia nama partai didasarkan pada karakter dan ideologi nasionalis dan kerakyatan sebagai manifesto Gerindra. Pada awalnya disebutlan nama “Partai Indonesia Raya”. Nama tersebut tepat, tetapi sayangnya suda pernah digunakan di masa lalu, yaitu PIR (Partai Indonesia Raya) dan Parindra. Hashim pun akhirnya mengusulkan penambahan kata GERAKAN, maka disebutlah nama Gerakan Indonesia Raya. Gerindra mudah diucapkan jika disingkat dan mudah diingat. Anda dapat membaca sejarah Parindra Partai Indonesia Raya.

Penentuan lambang diawali dengan munculnya ide menggunakan burung garuda. Namun, lambang ini sudah banyak digunakan partai lain. Begitu pula dengan simbol Pancasila yang tergantung di dada garuda, mulai dari bintang, padi kapas, rantai, kepala banteng, dan pohon beringin sudah digunakan oleh partai politik lain. Fadli Zon akhirnya melakukan survey kecil-kecilan untuk menemukan lambang yang tepat. Hasi survey menyukai lambang harimau untuk Gerindra karena harimau adalah binatang yang sangat perkasa dan menggetarkan lawan bila mengaum. Prabowo memiliki ide lain, yaitu kepala burung garuda. Gagasan tersebut disampaikan Prabowo sendiri yang kemudian disetujui oleh pendiri partai yang lain. Lambang Partai Gerindra yang berupa kepala burung garuda memiliki makna sebagai berikut:

• Kotak persegi panjang bergaris hitam dan dasar warna putih, melambangkan kesucian dan keikhlasan.
• Pada bagian tengah terdapat gambar kepala Burung Garuda yang berwarna kuning keemasan, melambangkan kemakmuran.
• Kepala Burung Garuda menghadap kanan, melambangkan keberanian dalam bersikap dan bertindak.
• Pada lambang kepala Burung Garuda, bagian leher kepala Burung Garuda memiliki sisik berjumlah 17; jengger&jambul sebanyak 8; bulu telinga sebanyak 4; bingkai gambar kepala Burung Garuda berbentuk persegi 5 sejatinya melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, 17-8-1945.
• Bagian atas tertulis PARTAI berwarna hitam, di bawahnya tertulis GERINDRA yang berwarna merah dengan tepi tulisan berwarna hitam, dan di bagian bawahnya lagi tertulis GERAKAN INDONESIA RAYA yang berwarna hitam.

Adanya sejarah Partai Gerindra tersebut, menampilkan perpaduan antara nama dan lambang yang tepat sebab keduanya menggambarkan semangat kemandirian, keberanian, dan kemakmuran rakyat. Pada perjalanannya, Partai Gerindra terbukti mendapatkan tempat di hati masyarakat. Saat iklan kampanye Partai Gerindra dilakukan, burung garuda dan suaranya ikut memberi latar belakang, sehingga para penonton merasa tergugah dengan iklan Partai Gerindra.

Visi Dan Misi Partai Gerindra

Visi Partai Gerindra:

Menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

Misi Partai Gerindra:

1. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
2. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
3. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
4. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di hadapan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan/atau latar belakang golongan.
5. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif , Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih disetiap tingkat pemerintahan.

Susunan Kepengurusan Partai Gerindra

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Periode Kepengurusan 2015-2020 :

• Ketua Dewan Pembina: Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto
• Anggota Dewan Pembina :
  • Jenderal Djoko Santoso
  • Letjen Yunus Yusfia
  • Sandiaga S. Uno
  • Fuad Bawazier

• Ketua Dewan Penasehat: Mayjen TNI (Purn) Dr. Haryadi Darmawan
• Ketua Dewan Pakar: Dr. Ir. Burhanuddin Abdullah, MA
• Ketua Umum: Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto
• Ketua Harian: Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA
• Wakil Ketua Harian: Widjono Hardjanto, SH
• Wakil Ketua Umum Bidang Politik Dalam Negeri, Hubungan Antar Partai dan Pemerintahan:Fadli Zon.SS,M.Sc
• Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri: Mayjen TNI (Purn) Yudi Magio Yusuf
• Wakil Ketua Umum Bidang Pertananan & Keamanan Nasional: Mayjen TNI (Purn) Chaerawan Nusyirwan
• Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia: Dr. Sumarjati Arjoso
• Wakil Ketua Umum Bidang Buruh dan Ketenagakerjaan: Fx. Arief Poyuono, SE
• Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri: Murphy Hutagalung, MBA
• Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Energi: Edhy Prabowo, MM., MBA
• Wakil Ketua Umum Bidang Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif: Marwah Daud Ibrahim, Ph.D
• Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan: Widjono Hardjanto, SH
• Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Massa: Ferry Joko Yuliantono, SE., AK., M.Si
• Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi: Rahmawati Soekarno Putri
• Wakil Ketua Umum Bidang Kaderisasi dan Informasi Strategis: Sugiono
• Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi: Ir. Sufmi Dasko Ahmad, SH.,MH
• Wakil Ketua Umum Bidang Pemuda dan Olahraga: Purnomo
• Sekretaris Jenderal: H. Ahmad Muzani
• Bendahara Umum: Thomas A. Muliatna Djiwandono, MA

Partai Gerindra di Pemilu Indonesia

1. Pemilihan umum 2009

Pada Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia tahun 2009, Partai Gerindra menempati 26 kursi (4,64%) di Dewan Perwakilan Rakyat. Partai ini berhasil meraih 4.646.405 suara (4,5%).

2. Pemilihan umum 2014

Pada Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia tahun 2009, Partai Gerindra meraih posisi ketiga dan mendapatkan 73 kursi di DPR. Partai Gerindra berhasil meraih 14.760.371 suara atau 11,81%.

3. Pemilihan umum 2019

Partai Gerindra akan berpartisipasi dalam Pemilu 2019 mendatang. Partai ini mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga S. Uno sebagai pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Inilah uraian mengenai sejarah Partai Gerindra. Semoga pembahasan mengenai sejarah Partai Gerindra ini bermanfaat bagi Anda. Selain sejarah Partai Gerindra, Anda dapat juga membaca sejarah partai lainnya seperti sejarah Partai Demokrat, sejarah Partai Golkar, dan sejarah Partindo Partai Indonesia. Semoga bermanfaat.

The post Sejarah Partai Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya) appeared first on Sejarah Lengkap.

Sejarah Berdirinya PDIP

Sejarah Partai PDIP tidak terlepas dengan Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada 1927. Kebijakan fusi partai politik pada masa order baru dianggap sebagai awal mula terbentuknya PDIP. Anda dapat membaca sejarah PNI (Partai Nasional Indonesia). Pada 27 Februari 1970, Soeharto mengundang pimpinan lima partai politik, yaitu PNI (Partai Nasional Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), dan Murba. Selanjutnya pada 7 Maret 1970 di ruang kerja Wakil Ketua MPRS M. Siregar, 5 tokoh parpol tersebut kembali bertemu dalam rangka membicarakan pengelompokkan partai. Pertemuan pun berlanjut pada 9 Maret 1970 dengan agenda pokok untuk penyelesaian deklarasai atau pernyataan bersama. Pertemuan dengan antara 5 partai politik dan Presiden Soeharto kembali dilakukan pada 12 Maret 1970.

Setelah melalui proses yang panjang, maka pada 10 Januari 1973 pukul 24.00 WIB, lima parpol sepakat melebur menjadi satu wadah bernama Partai Demokarsi Indonesai (PDI) pada pertemuan di Kantor Sekretariat PNI di Jalan Salemba Raya 73 Jakarta. Deklarasi ini ditandatangani oleh wakil kelima partai, yaitu MH Isnaeni dan Abdul Madjid (PNI), A. Wenas dan Sabam Sirait (Parkindo), Beng Mang Rey Say dan FX Wignyosumarsono (Partai Katolik), S. Murbantoko R. J. Pakan dan  Achmad Sukarmadidjaja (Partai Murba), dan Drs. M. Sadri (IPKI).

Pertemua pertama dilaksanakan sesudah fusi, yaitu musyawarah nasional yang digelar pada 20-24 September 1973 di Jakarta. Tidak ada hasil signifikan yang didapat dari pertemuan ini.  Keinginan untuk melaksanakan kongres terus tertunda akibat konflik internal yang terus bergejolak. Kongres PDI pun akhirnya  bisa digerlar pada 12-13 April 1976. Intervensi pemerintah sangat kuat pada kongres ini, sehingga terpilihanya Sanusi Hardjadinata sebagai Ketua Umum DPP PDI secara aklamasi. Susunan DPP disempurnakan atas kesepakatan antara MH Isnaeni dan Sunawar.

Kongres PDI terus berlanjut hingga Kongres PDI ke-IV, tetapi konflik dan intervensi pemerintah masih terus berlanjut. Soerjadi kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI. Namun pada Kongres IV PDI di Medan, kericuhan terjadi dengan adanya demonstrasi yang dipimpin Jacob Nuwa Wea yang mencoba menerobos masuk ke area sidang Kongres. Akhirnya pemerntah mengambil alih melalui Mendagri Yogie S. Memed dan mengusulkan membentuk caretaker. Rapat formatur yang dipimpin Latief Pudjosakti (Ketua DPP PDI Jatim) pada tanggal 25-27 Agustus 1993 memutuskan susunan resmi caretaker DPP PDI.

Kegagalan Kongres IV PDI di Medan, memunculkan nama Megawatai Soekarnoputri yang didukung warga PDI untuk menjadi ketua umum karena dianggap sanggup menjadi tokoh pemersatu PDI. Pemerintah merasa khawatir dengan fenomenan tersebut. Pemerintah mengadang langkah Megawati dengan menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

Namun hasil yang diperoleh adalah sebaliknya, keinginan sebagian besar peserta KLB untuk menjadikan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI tidak dapat dihalangi. Megawati pun dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 secara de facto. Pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, secara de jure Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDI.

Konflik internal PDI tetap terjadi setelah berakhirnya Munas. Kelompok Yusuf Merukh membentuk DPP PDI Reshuffle yang tidak diakui pemerintah, tetapi aktivitasnya tidak pernah dilarang. Kelompok Soerjadi pun sangat gencar mencari dukungan ke daerah-daerah untuk mendapatkan dukungan menggelar Kongres. Sebanyak 16 orang anggota DPP PDI dari 28 pengurus berhasil dirangkul untuk menggelar Kongres.

Meskipun mengalami penentangan, kelompok Fatimah Achmad yang mendapatkan dukungan pemerintah tetap menyelenggarakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan dengan penjagaan sangat ketat dari aparat keamanan lengkap dengan kendaraan panser. Warga PDI yang setia mendukung Megawati berunjuk rasa besar-besaran pada 20 Juni 1996 dan berakhir bentrok dengan aparat. Peristiwa ini dikenal dengan Peristiwa Gambir Berdarah.

Masa pendukung Megawati menolak keras hasil Kongres Medan, tetapi pemerintah tetap mengakui hasil Kongres tersebut. Soeharto menerima 11 pengurus DPP PDI Kongres Medan yang dipimpin Soerjadi (Ketua Umum) dan Buttu Hutapea (Sekretaris Jenderal) pada 25 Juli 1996. Posisi Megawati pun semakin terpojok.

Akhirnya pada 27 Juli 1996, masa pendukung Megawati menggelar Mimbar Demokrasi di halaman Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro. Kantor DPP PDI didatangi ratusan orang berkaos merah yang bertujuan mengambil alih kantor DPP PDI. Sejarah Partai PDIP tidak terlepas dari Peristiwa 27 Juli yang menelan banyak korban jiwa.

Setelah peristiwa tersebut, Megawati beserta pengikut setianya tetap eksis walaupun dengan berpindah-pindah kantor dan aktivitas yang dilakukan di bawah pantauan pemerintah. Megawati pun menyatakan bahwa PDI di bawah pimpinannya tidak ikut kampanye atas nama PDI. PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi tetap mengikuti Pemilu 1997. Namun hasil Pemilu menunjukkan kuatnya dukungan warga PDI kepada Megawati, karena suara PDI merosot tajam sehingga hanya berhasil meraih 11 kursi DPR.

Peristiwa reformasi tahun 1998 membawa angin segar bagi PDI Megawati. Setelah lengsernya Soeharto, kepimpinan Megawati semakin kuat dan PDI di bawah kepemimpinannya semakin berkibar. Tanggal 8-10 Oktober 1998, PDI Meagawati menyelengarrakan Kongres V PDI di Denpasar, Bali. Megawati pun terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 secara aklamasi.

Pemerintah masih tetap mengakui PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea. Megawati pun mengubah nama PDI menjadi PDI perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999 supaya dapat mengikuti Pemilu 1999. Nama ini disahkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta.

PDI Perjuangan melaksanakan Kongres I pada 27 Maret – 1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah. Megawati ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005 secara aklamasi tanpa pemilihan. Hingga saat ini, kendali PDI Perjuangan tidak pernah terlepas dari peran Megawati. Pada Kongres IV PDI Perjuangan di Bali tanggal 8-12 April 2015, sosok Megawati kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020.

Visi Partai PDIP

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan Partai adalah:

1. alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
2. alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
3. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
4. wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
5. wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Misi Partai PDIP

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8, 9 dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu :

Pasal 7 Partai mempunyai tujuan umum:

1. mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
2. berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pasal 8 Partai mempunyai tujuan khusus:

1. membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
2. membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
3. memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
4. berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
5. menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Pasal 9 Partai mempunyai fungsi:

1. mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
2. melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, LembagaLembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
3. membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
5. menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan
6. membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Pasal 10

Partai mempunyai tugas:

1. mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
3. menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;
5. memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
6. mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
7. mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;
8. sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

Struktur Kepengurusan PDIP

Susunan DPP PDI Perjuangan untuk masa kerja 2015-2020 hasil Koongres IV di Bali adalah:

• Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
• Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun
• Pemenangan Pemilu: Bambang Dwi Hartono
• Ideologi dan Kaderisasi: Idham Samawi
• Keanggotaan dan Organisasi: Djarot Syaiful Hidayat
• Politik dan Keamanan: Puan Maharani (Non-Aktif)
• Hukum HAM & Perundangan: Trimedya Pandjaitan
• Bidang Perekonomian: Hendrawan Supratikno
• Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Muhammad Prakosa
• Kemaritiman: Rohmin Dahuri
• Pemb. Manusia & Kebudayaan: Andreas Hugo Pareira
• Penanggulangan Bencana: Ribka Tjiptaning
• Buruh Tani dan Nelayan: Mindo Sianipar
• Kesehatan dan Anak: Sri Rahayu
• Pendidikan dan Kebudayaan: I Made Urip
• Koperasi dan UMKM: Nusirwan Sujono
• Pariwisata: Wiranti Sukamdani
• Pemuda dan Olahraga: Sukur Nababan
• Keagamaan dan Kepercayaan: Hamka Haq
• Ekonomi Kreatif: Prananda Prabowo
• Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto
• Bendahara Umum: Olly Dondo Kambey
• Wabendum Internal: Rudiyanto Chen
• Wabendum Program: Yuliari Peter Batubara
• Wasekjen Bidang Internal: Utut Adianto
• Wasekjen BIdang Kerakyatan: Erico Sotarduga
• Wasekjen BIdang Pemerintahan: Ahmad Basarah

Partisipasi PDIP Pada Pemilu di Indonesia

1. Pemilu 1999

Sejarah pemilu di indonesia menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tampil sebagai pemenang Pemilu 1999 dan berhasil menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 153 orang. Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi KH Abdurahman Wahid yang terpilih dalam Sidang Paripurna MPR sebagai Presiden Republik Indonesia ke-4.

2. Pemilu 2004

PDI-P medapat 109 kursi di Pemilu 2004. PDI-P menempati posisis ke-2 setelah mendapatkan suara sebanyak 21.026.629 suara.

3. Pemilu 2009

Pada Pemilu 2009, PDI-P mendapat posisi ketiga dalam perolehan suara serta kursi di DPR. PDI-P mendapat 95 kursi (16,96%) di DPR dari hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009.

4. Pemilu 2014

 PDI-P berhasil mendapat 109 kursi di DPR dan menempati posisi pertama. Pada Pemilu 2014 ini pun, PDI-P berhasil mengantarkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.

5. Pemilu 2019

Pada Pemilu 2019 mendatang PDI-P akan kembali berpartisipasi. Partai ini mengusung pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin untuk pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Inilah penjelasan mengenai sejarah Partai PDI-P. Semoga Anda dapat mengambil manfaat dari sejarah pendirian partai ini. Semoga bermanfaat.

The post Sejarah Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) appeared first on Sejarah Lengkap.

• Masa Penjajahan Belanda

Pada tahun 1908, berdirilah organisasi pergerakan nasional eksklusif untuk priyayi yang bernama Boedi Oetomo. Organisasi ini kemudia menjadi embrio pergerakan organisasi lainnya. Hal ini menyebabkan bermunculannya organisasi-organisasi kemerdekaan lainnya. Partai modern pertama yang secara tegas memperjuangkan Hindia bagi orang Hindia adalah organisasi Indische Partij (Desember 1912). Setelah itu berdirilah partai politik lainnya seperti ISDV (Indische Sosial Democratishe Vereniging) pada Mei 1914, Indische Katholike Partij pada November 1918, PKI (Mei 1920), PNI (Juli 1924), Partai Rakyat Indonesia (September 1930), Parindra (Januari 1931), Partai Indonesia (April 1931), dan Gerindo (Mei 1937). Organisasi tersebut berasal dari bermacam-macam ideologi seperti Islam, sekuler, nasionalis, dan komunis.

Pada 1939, Belanda membentuk dewan rakyat (Volksraad) yang merupakan badan seperti DPR. Oleh karena itu, pada tahun tersebut di Hindia Belanda sudah terdapat beberapa fraksi yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi-Putera (PPBB) di bawah Prawoto, dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Terdapat usaha untuk mengadalan gabungan dari partai-partai politik di luar Volksraad dan menjadikannya semacam dewan perwakilan nasional yang disebut Komite Rakyat Indonesia (K.R.I). Terdapat Gabungan Politik Indonesia (GAPI), Majelisul Islami A’laa Indonesia (MIAI), dan Majelis Rakyat Indonesia (MRI) di dalam K.R.I.

• Masa Penjajahan Jepang

Berbeda dengan masa penjajahan Belanda, selama Jepang berkuasa di Indonesia kegiatan partai politik dilarang. Namun, hal ini tidak berlaku untuk golongan Islam yang membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Sejarah Partai MASYUMI).

• Masa Setelah Kemerdekaan

Pada masa setelah kemerdekaan, Moh. Hatta selaku Wakil Presiden RI mengeluarkan Maklumat No X tanggal 16 Oktober 1945. Hal ini menyebabkan banyak bermunculan partai di Indonesia. Inilah multisistem partai pertama di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baca juga mengenai Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

• Masa Orde Lama

Masa parlementer marak terjadi di Indonesia pada tahun 1950-1959 yang merupakan titik kejayaan partai politik di Indonesia. Muncul 4 partai besar yaitu Sejarah Partai PNI (Partai Nasional Indonesia), NU, Masyumi, dan Sejarah PKI, tetapi kabinet berjalan tidak mulus karena banyaknya partai politik pada masa parlementer. Kabinet yang sering berganti-ganti dan pembangunan yang gagal menyebabkan dikeluarkannya dekrit presiden pada 5 Juli 1959 yang menyatakan berakhirnya masa parlementer di Indonesia. Dekrit Presiden ini menjadi jalan keluar dari kemelut Konstituante yang gagal mencapai kata sepakat mengenai Dasar Negara.

Konstiuante merupakan hasil Pemilu 1955 yang melahirkan konfigurasi ideologis antara pendukung Pancasila sebagai dasar negara dan Islam sebagai dasar negara. Anggota Konstituante berjumlah 544 yang berasal dari 34 parpol. Pendukung Pancasila berjumlah 274, Islam 230, dan pendukung gagasan ideologi sosial-ekonomi 10. Selain sebagai respon atas kegagalan Konstituante, Dekrit ini juga mencerminkan kekecewaan yang luas mengenai perilaku partai politik selama periode Demokrasi Liberal (1945-1957). Setelah Dekrit, Presiden Soekarno mulai mengambil langkah penting kea rah penataan partai politik hingga dikeluarkannya Penpres No. 7 Tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian.

Hal ini juga diikuti oleh dikeluarkannya Penpres No.13 yang mengatur pengakuan, pengawasan, dan pembubaran beberapa partai. Karena keterlibatan sejumlah tokoh utamanya dalam pembentukan PRRI/Permesta maka PSI dan Masyumi dibubarkan melalui Kepres 128/61. Pengakuan diberikan kepada  partai politik yaitu PNI, NU, Partai Katolik, Partai Indonesia, Murba, PSII, IP-KI, dan PKI. Parkindo dan Perti diakui melalui Kepres 440/61. Melalui Kepres 129/61 partai PSSI Abikusno, Partai Rakyat Nasional Bebasa Daeng Lalo, dan Partai Rakyat Nasional Djodi Gondokusomo tidak diakui. Tanggal 14 April 1961 pemerintah mengeluarkan pengumuman yang hanya mengakui 10 parpol. Kesepuluh partai politik tersebut adalah PNI, NU, PKI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Perti, Murba, dan IPKI.

Hanya PKI yang secara efektif dapat menjalankan fungsinya sebagai parpol selama periode ini karena digunakan Soerkarno sebagai kekuatan penyeimbang AD yang sudah menjadi kekuatan politik yang utama. Berbagai permasalahan terjadi sehingga Soekarno membubarkan parleman pada 5 Maret 1960 karena adanya penolakan parlemen atas rencana anggaran yang diajukan pemerintah. Selanjutnya dibentuk DPR-GR pada Juli 1960 terlepas dari adanya penentangan sejumlah parpol dan tokoh yang mendirikan “liga demokrasi”. Liga Demokrasi terdiri dari Partai Katolik, Masyumi, PSI, dan IPKI yang mendapatkan dukungan TNI AD, Moh. Hatta, dan sejumlah tokoh PNI dan NU. DPR-GR memiliki anggota sebanyak 263 orang, yaitu 132 berasal dari golongan fungsional (7 wakil AD, 7 wakil AU dan AL, 5 polisi dan selebihnya dari organisasi seperti Sobsi, Gerwani, BTI, Sarpubri, Pemuda Rakyat, dan sebagainya).

Berakhirnya masa parlementer di Indonesia menandakan dimulainya sistem baru di negara ini, yaitu masa demokrasi terpimpin. Masa ini adalah masa dimana presiden sangat kuat yang terbukti dengan slogan NASAKOM-ya. Soekarno memperkuat tiga partai yaitu NU, PNI, dan PKI sebagai inti dari slogan tersebut. PKI saat itu paling menonjol karena menguasai mayoritas suara rakyat Indonesia. Namun setelah Peristiwa G30S/PKI, PKI dicap sebagai partai terlarang karena mencoba mengambil alih pemerintahan. Kudeta PKI diredam oleh Soeharto yang saat itu mendapat mandate berupa Supersemar untuk menumpas PKI dan krooni-kroninya.

• Masa Orde Baru

Masa ini ditandai dengan Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru munculah organisasi non-partai yang bernama Golongan Karya. Golkar mendapat suara terbanyak mengalahkan NU, Parmusi, dan PNI pada Pemilu 1971.  Pada tahun 1973, Indonesia mulai menyederhanakan partai politik menjadi tiga yakni dua partai politik dan satu golongan. Partai beraliran nasionalis dan beberapa partai non-Islam yaitu PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik dijadikan satu menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973.

Partai politik yang berideologi Islam yaitu NU, PARMUSI, PSII, dan PERTI digabungkan menjadi Partai Perstauan Pembangunan (PPP) pada 5 Januari 1973. Satu golongan non-partai adalah Golkar yang merupakan penyokong Soeharto dalam menguasai Indonesia. Dua partai politik dan golongan karya mengikuti sejarah Pemilu di indonesia pada tahun 1977, 192, 1987, 1992, dan 1997. Rezim Orde Baru berakhir dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 karena diduga banyak melakukan Kolus, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

• Masa Reformasi

Setelah rezim Soeharto berhasil ditumbangkan, pemilu dengan sistem multi partai kembali terjadi di Indonesia. Sejak tahun 2004 hingga saat ini peserta Pemilihan Umum muncul tak terbendung. Fenomena ini adalah gambaran euphoria demokrasi Indonesia yang dulu sangat dikekang, tetapi kemudian dilepaskan begitu saja.

Selain banyaknya jumlah partai politik peserta Pemilu, perubahan yang menonjol adalah besarnya peran partai politik dalam pemerintahan. Keberadaan partai politik sangat erat dengan kiprah para elit politik, mengerahkan massa politik, dan semakin mengkristalnya kompetisi memperebutkan sumber daya politik. Keberadaan hakikat reformasi di Indonesia adalah terampilnya partisipasi penuh kekuatan, yaitu kekuatan-kekuatan masyarakat yang disalurkan melalui partai-partai politik sebagai pilar demokrasi.

Hal ini menyebabkan munculnya UU No. 2 Tahun 1999 yang selanjutnya disempurnakan dengan UU No. 31 Tahun 2002 yang memungkinkan lahirnya partai-partai baru di Indonesia. Namun dari sekian banyak partai yang muncul di era reformasi, hanya ada 5 partai yang memperoleh suara signifikan yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Anda dapat mengetahui sejarah partai-partai tersebut dengan membaca sejarah Partai Golkar, sejarah Partai PKB, dan sejarah Partai Amanat Nasional.

Kehadiran banyak partai diharapakan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kemajuan NKRI. Pasal 1 ayat 2 Amandemen UUD 1945 berisi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi sepenuhnya dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut Kententuan UU No. 23. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden Langsung disusun untuk menindaklanjuti Pasal 1 Ayat 2 Amandemen UUD 1945. Pada penjelasannya diuraikan bahwa salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilihan umum baik untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang seluruhnya dilaksanakan menurut Undang-Undang sebagai perwujudan negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dinyatakan dalam Pasal 6A UUD 1945, yaitu “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik gabungan-gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum”. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan yang dilaksanakan secara LUBER serta JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta Jujur dan Adil) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang nasional, tetap, dan mandiri.

Inilah penjelasan mengenai sejarah partai politik di Indonesia. Selain sejarah partai politik, Anda juga perlu memahami sejarah pemilu di Dunia dari awal sampai sekarang. Semoga bermanfaat.

The post Sejarah Partai Politik di Indonesia Paling Lengkap appeared first on Sejarah Lengkap.

Sejarah berdirinya Partai Golkar

Sejarah Partai Golkar berawal pada tahun 1964 dengan didirikannya Sekber Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar dibangun oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) mengumpulkan berpuluh-puluh organisasi pemuda, sarjana, wanita, buruh tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya.

Sekretariat Bersama GOLKAR berdiri pada 20 Oktober 1964. Sekber ini lahir karena rongrongan dari PKI dan ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber GOLKAR menjadi wadah dari golongan fungsional/ golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Ketua pertama Sekber GOLKAR adalah Brigadri Jenderal Djuhartono.

Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi dan kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Jumlah ini bertambah pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber GOLKAR dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi ini adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Berbagai organisasi yang terhimpun dalam Sekber GOLKAR ini selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

1. KOSOGORO – Koperasi Serbaguna Gotong Royong
2. SOKSI – Sentral Organisasi Karyawan Swadiri
3. MKGR – Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong
4. Organisasi Porfesi
5. HANKAM – Ormas Pertahanan Keamanan
6. GAKARI – Gerakan Karya Rakyat Indonesia
7. Gerakan Pembangunan

Demi menghadapi Pemilu 1971, KINO mengeluarkan Keputusan Bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (GOLKAR). Logo dan nama ini tetap dipertahankan hingga saat ini. GOLKAR keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara sebanyak 34.348.673 suara atau 62,79% dari total perolehan suara. Perolehan suara yang didapat pun cukup merata di seluruh provinsi.

Ketetapan MPRS menyatakan perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia. Keberadaan peraturan tersebut menyebabkan Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi GOLKAR. GOLKAR menyatakan bahwa dirinya bukanlah partai politik karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya.

Golkar mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya pada September 1973. Myajen Amir Murtono pun terpilih sebagai Ketua Umum GOLKAR. Konsolidasi GOLKAR pun mulai berjalan bersamaan dengan dibentuknya wadah-wadah profesi seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Visi Partai GOLKAR

Visi Partai GOLKAR yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.

Misi Partai GOLKAR

1. Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan mengjormati hak azasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.
3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demo

Tujuan Partai GOLKAR

• Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan hukum dan hak azasi manusia.

Tugas Pokok Partai GOLKAR

Tugas pokok Partai GOLKAR adalah memperjuangkan terwujudnya cita-cita bangsa dan tujuan nasional melalui peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideology, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional.

Platform Partai GOLKAR

1. Senantiasa berwawasan kekaryaan dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mengembangkan wawasan kebangsaan sebagai satu-satunya cara pandang mengatasi perbedaan faham, golongan, dan kelompok atas dasar suku, etnis, agama, aliran, dan budaya sehingga seluruh bangsa Indonesia terhimpun dalam kekuatan besar.
3. Mengembangkan cirri pluralism dalam persatuan dengan menampung kemajemukan bangsa Indonesia yang terpatri dalam semboyan Bhineka Tunggal ika.
4. Mempertahankan komitmen terhadap kemajuan demokrasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
5. Berjuang secara konsisten mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kecerdasan rakyat secara menyeluruh, menurunkan kemiskinan dan penagngguran, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, meningkatkan kesehatan.
6. Mempertahankan komitmen dalam penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dalam tata kehidupan yang demokratis dan konstitusional.
7. Mengembangkan penghayatan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sekaligus sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam pembangunan.
8. Mewujudkan pengelolaan kekayaan alam scara efisien, berdaya guna dan berkesinambungan serta peduli terhadap kelestarian lingkungan.
9. Membangun solidaritas dan kesetiakawanan sosial untuk mewujudkan ketahanan nasional.

Susunan Kepengururuan Partai GOLKAR

Struktur Kepengurusan DPP Golkar yang diumumkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GOLKAR yakni sebagai berikut:

• Ketua Umum: Airlangga Hartarto
• Sekretaris Jenderal: Lodewijk Freidrich Paulus
• Bendahara Umum: Robert Joppy Kardinal
• Koordinator Bidang (Korbid) Kepartaian: Ibnu Munzir
• Wakil Koordinator Bidang Kepartaian: Darul Siska
• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera: Indra Bambang Utoyo
• Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera: Ahmad Doli Kurnia
• Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan: Nusron Wahid
• Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan: Muchtarudin
• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Timur: Melchias Markus Mekeng
• Wakil Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Timur: Andi Ahmad Dara
• Korbid Penggalangan Khusus: Hajriyanto Thohari
• Wakil Koordinator Bidang Penggalangan Khusus: Rizal Mallarangeng
• Ketua Koordinator Bidang Perempuan, Pemuda, dan Inovasi Sosial: Agus Gumiwang Kartasasmita
• Wakil Koordinator Bidang Perempuan, Pemuda, dan Inovasi Sosial: Heru Dewanto
• Ketua Korbid Hankam, Luar Negeri, dan Diaspora: Happy Bone Zulkarnain
• Wakil Koordinator Bidang Hankam, Luar Negeri, dan Diaspora: Mayjen (Purn) Handoko
• Ketua Korbid Kesejahteraan Rakyat: Roem Kono
• Wakil Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Yusuf Hamka
• Ketua Korbid Perekonomian: Azis Syamsuddin
• Wakil Koordinator Bidang Perekonomian: Ken Dwijugeastiadi
• Ketua Korbid Kelembagaan Eksekutif Legislatif: Idrus Marham
• Wakil Koordinator Bidang Kelembagaan Eksekutif Legislatif: Kahar Muzakkir
• Ketua Korbid Pratama: Nurdin Halid
• Wakil Koordinator Bidang Pratama: Siti Herdiati Hariyadi, Bambang Soesatyo
• Ketua Badan Litbang: Umar Juoro
• Ketua Badan Kajian Strategis dan Intelijen: Eko Wiratmoko
• Wakil Ketua Badan Kajian Strategis dan Intelijen: Yorrys Raweyai, Rambe Kamarul Zaman, dan Ali Wongso Sinaga

Perjalanan Partai GOLKAR di Pemilihan Umum Indonesia

1. Pemilu 1971 – 1997

GOLKAR menjadi salah satu peserta pada Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto) dan tampil sebagai pemenang. Kemenangan tersebut berulang pada Pemilu di periode selanjutnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemerintahan Soeharto membuat kebijakan yang sangat mendukung kemenangan GOLKAR, seperti peraturan monoloyalitas PNS dan lainnya.

2. Pemilu 1999

Setelah reformasi bergulir dan pemerintahan Soeharto dapat digulingkan, GOLKAR berubah wujud menjadi Partai GOLKAR. Pada masa itu, GOLKAR mengikuti Pemilu tanpa bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto. Partai GOLKAR turun menjadi peringkat kedua setelah PDI-P.

3. Pemilu 2004

Partai GOLKAR kembali menjadi pemenang pada Pemilihan Legislatif pada tahun 2004. Partai ini meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari keseluruhan suara sah. Jika dibandingkan dengan Pemilu 1999, Partai GOLKAR mendapat peningkatan suara sebanyak 738.999 suara.

4. Pemilu 2009

Partai GOLKAR mendapatkan 15.037.757 suara sah atau 14,5% dari total suara secara keseluruhan. Perolehan suara tersebut menyebabkannya mendapat 107 kursi (19,2%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009. Partai ini mendapatkan posisi kedua dalam Pemilu ini.

5. Pemilu 2014

Partai GOLKAR kembali mendapatkan posisi kedua pada Pemilu 2014. Pada Pemilihan Umum 2014, Partai GOLKAR mendapat 91 kursi (16,3%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014. Partai ini mendapatkan suara sebanyak 18.432.312 (14.75%).

6. Pemilu 2019

Partai GOLKAR akan kembali mengikuti Pemilihan Umum di tahun 2019. Pada Pemilu kali ini, Partai GOLKAR menempati nomor urut ke-4. Partai GOLKAR mengusung pasangan Joko Widodo (Calon Presiden) dan Ma’ruf Amin (Calon Wakil Presiden) pada Pemilihan Presiden Tahun 2019.

Inilah penjelasan mengenai Sejarah Partai GOLKAR dari awal berdiri hingga saat ini. Semoga artikel mengenai sejarah Partai GOLKAR ini bermanfaat bagi Anda. Selain sejarah Partai GOLKAR, terdapat juga sejarah partai lainnya seperti sejarah Partai Demokrat, sejarah Partai Amanat Nasional, sejarah Partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), sejarah Partai Masyumi, sejarah PNI Partai Nasional Indonesia, sejarah Partindo Partai Indonesia, dan sejarah Parindra Partai Indonesia Raya. Semoga bermanfaat.

The post Sejarah Partai Golkar di Indonesia Paling Lengkap appeared first on Sejarah Lengkap.

Sejarah Partai Demokrat

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 20 Agustus 2001, Vence Rumangkang yang dibantu oleh Drs. Sutan Bhatoegana mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada akhirnya, terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 orang yang bertugas mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik. Kesepuluh orang tersebut adalah Vence Rumangkang; Dr. Ahmad Mubarok, MA.; Drs. A. Yani Wachid (almarhum); Prof. Dr. Subur Budhisantoso; Prof. Dr. Irzan Tanjung; RMH. Heroe Syswanto NS.; Prof. Dr. RF. Saragih, SH., MH.; Prof. Dardji Darmodihardjo; Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas; dan Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS. Selain nama-nama tersebut, ada juga beberapa orang yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi. Diskusi Finalisasi konsep partai dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Tanggal 10 September 2001 pukul 10.00, Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI. Selanjutnya pada tanggal 25 September 2001, terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang Pendaftaran dan Pengesahan Partai Demokrat. Surat Keputusan tersebut menandakan bahwa Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia. Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor: 81 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat pada 9 Oktober 2001. Pada Tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hikton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat seluruh Indonesia. Baca juga mengenai Sejarah Partai Amanat Nasional, Sejarah Partai PKB, dan Sejarah Partai Aceh.

Visi Misi Partai Demokrat

Visi Partai Demokrat

Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agara mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme, dan Internasionalime, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis, dan sejahtera.

Misi Partai Demokrat

1. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan ke dalam formulaso semula bagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri, pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan Rakyat), dan kesejahteraan.
2. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semnagat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran Partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumya yang teah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.
3. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiaban Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku, dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

Susunan Kepemipinan Partai Demokrat Masa Bakti 2015-2020

Majelis Tinggi Partai Demokrat

• Ketua: Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
• Wakil Ketua: E. E. Mangindaan
• Sekretaris: Dr. Amir Syamsudin, SH., MH.
• Anggota: Vence Rumangkang; Hadi Utomo; Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA; Soekarwo; Hasan Basri Agus; Zainul Majdi; drh. Jhonny Allen Marbun, MM; Max Sopacua, SE; Sri Sumaryanti Budhisantoso; Hj. Melani Leimena Suharli; Nachrowi Ramli; dan dr. Cellica Nurrachadiana.

Dewan Pembina Partai Demokrat

• Ketua: E.E. Mangindaan
• Wakil Ketua: Ir. Agus Hermanto. MM
• Sekretaris: Dr. Adjeng Ratna Suminar, SH
• Anggota: Hj. Melani Leimena Suharli; Prof. Irzan Tanjung, Ph.D.; Prof. Dr. Achmad Mubarok, MA; H. Hayono Isman, SIP.; Drs. Parlindungan Hutabarat; Dr. I Gde Nyoman Arsana, SE, MM., PSC.; Dr (HC), Drs. Agus Abubakar, B.Sc.; Toto Riyanto, SH., SIP., MH.; Dr. Hamidah Hamid, M.Si.; dr. Ahmad Nizar Shihab, Sp.An.; H. Ferrial Sofyan; Prof. Dr. H. Mahyudin, NS, SpOG (K); Dr. Ing. H. Fauzi Bowo; H. Harris Thahir; Dr. Darwin Zahedy Saleh; Drs. Nurfaizi, MM.; I Made Mangku Pastika; Roy Marten; drh. Jhonny Allen Marbun, MM; Max Sopacua, SE; Marcus Silano, SIP; Husein Abdul Azis; Salim Mengga; dan Denny Sultani.

Dewan Kehormatan Partai Demokrat

• Ketua: Dr. Amir Syamsudin, SH., MH.
• Wakil Ketua: Denny Kailimang, SH, MH
• Sekretaris: Yosef B Badeoda, SH, MH
• Anggota: H. Darizal Basir

Komisi Pengawas Partai Demokrat

• Ketua: H. Ahmad Yahya, SE, MM
• Wakil ketua: HM Darmizal, MS
• Sekretaris: Drs. Deddy Suardy, MH
• Anggota: Siti Jamaliah Lubis, SH; Drs. I Nengah Sutisna, MBA; Mohamad Nasir; Dr. Hj. Nani Sutiati, SH, MH

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat

• Ketua Umum: Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Wakil Ketua Umum: Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA ;KRMT. Roy Suryo Notodiprojo; Ir. Djoko Udjianto, MM.; Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.; Cornel Simbolon, M.Sc.; dan Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah.

• Sekretaris Jenderal: Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, SH, MH, ACCS

Wakil Sekretaris Jenderal: Didi Irawadi Syamsuddin, SH., LLM.; Ir. Hj. A.P.A. Timo Pangerang; Putu Supadma Rudana; Saan Mustofa, M.Si.; Rachlan Nasidik; Teuku Riefky Harsya, B.Sc., MT.; Vera Vebyanthy; Dr. M. Ikhsan Modjo; Bambang Susanto; Ir. H. Mulyadi19; Muhammad Rifai Darus, SH; dan Drs. Ramadhan Pohan, MIS.

• Bendahara Umum: dr. Hj. Indrawati Sukadis, M.Si.

Wakil Bendahara Umum: Siswanto; H. Agung Budi Santoso, SH., MM.; Sasdawatie; Edwin Tanjung; Albert Yaputra, S.Sos., M.I.Kom; Hanan Suharto; I Putu Sudiartana; dan Fariani Sugiharto, B.Sc. MBA.

• Direktur Eksekutif: Fadjar Sampurno

Wakil Direktur Eksekutif: Partoyo; Ir. Irawan Satrio Leksono, MM; dan Daisy Margareth Silano, S.Sn, M.Si.

• Komisi Pemenangan Pemilu

Ketua: Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc. Wakil Ketua: Dr. Hj. Andi Nurpati M.Pd.; Dr. H. A. Yani Basuki, M.Si; dan Boyke Novrizon. Sekretaris: Ahdi Muqsith

• Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan & Kaderisasi

Ketua: Pramono Edhie Wibowo. Wakil Ketua: Sarjan Tahir, SE, MM; Geerhan Lantara; dan Supandi R. Sugondo, S. Sos, M.Si. Sekretaris: Bobby Batubara

• Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan

Ketua: Muhammad Yasin, SH. Wakil Ketua: Farhan Effendy. Sekretaris: Nehemia Lawalata, SE

Divisi-Divisi Partai Demokrat

1. Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum

• Ketua: Palmer Situmorang, SH., MH.
• Sekretaris: Paula Sinjal, SH, MSi
• Anggota: H. Harry Witjaksono, SH

2. Divisi Pengabdian Masyarakat dan Program Pro-Rakyat

• Ketua: Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
• Sekretaris: Drs. Herri Zulkarnain, M.Si.
• Anggota: Dipl.ing Prihartati

3. Divisi Tanggap Darurat dan Bantuan Kemanusiaan

• Ketua: Drs. H. Umar Arsal
• Sekretaris: H. Pelly Yusuf
• Anggota: Dian Rosana

4. Divisi Logistik dan Sumber Daya

• Ketua: Gatot Suwondo
• Sekretaris: Aditya Djanaka
• Anggota: Sari W. Pramono

5. Divisi Pendidikan dan Pelatihan

• Ketua: Gondo Radityo Gambiro
• Sekretaris: Agustinus Tamo Mbapa, S.Sos., M.Si.
• Anggota: Istikomah, SE,. MM.

6. Divisi Komunikasi Publik

• Ketua: Imelda Sari
• Sekretari : Hilda Thawila, S.Sos
• Anggota: Yan Prince Permata

7. Divisi Hubungan Luar Negeri

• Ketua: Iwan Djalal
• Sekretaris: Muhammad Husni Thamrin
• Anggota: Sandra Tandjung

8. Divisi Pengembangan dan Pengawasan Infrastruktur Partai

• Ketua: Muslim, SHI, MM
• Sekretaris: Dewi Iriani
• Anggota: Daniel Ginting

9. Divisi Pengembangan Kemitraan Masyarakat

• Ketua: Dede Yusuf Macan Efendi, ST
• Sekretaris: Usmawarnie Peter
• Anggota: Andri Yudha

10. Divisi Keamanan Internal Partai

• Ketua: Ir. Rudolfus YB Kadarisman
• Sekretaris: Heru Rismawati
• Anggota: Nurhidayat Umacina, SE

Keikusertaan Partai Demokrat Pada Pemilu di Indonesia

Berikut adalah rekam jejak Partai Demokrat selama mengikuti Pemilu Indonesia:

1. Pemilu 2004

Partai Demokrat mengawali keikusertaannya pada Pemilihan Umum di Indonesia tahun 2004. Partai Demokrat mendapatkan nomor urut 9 pada Pemilu 2004. Partai Demokrat meraih 55 kursi pada Pemilu 2004. Pada Pemilu 2004, pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang diusung Partai Demokrat memenangkan Pemilihan Presiden. Pasangan tersebut adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.

2. Pemilu 2009

Partai Demokrat mendapatkan nomor urut 31 pada Pemilihan Umum Tahun 2009. Partai Demokrat meraih 150 kursi pada Pemilu 2009. Partai Demokrat memenangkan suara terbanyak pada Pemilu 2009. Pada Pemilu 2009, Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh Partai Demokrat memenangkan Pemilihan Presiden. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden tersebut adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

3. Pemilu 2014

Partai Demokrat mendapatkan nomor urut 7 pada Pemilu 2014. Partai Demokrat meraih 61 kursi pada Pemilu 2014.

4. Pemilu 2019

Pada Pemilu 2019 mendatang, Partai Demokrat mendapatkan nomor urut 14.

Inilah penjelasan mengenai sejarah Partai Demokrat. Semoga uraian mengenai sejarah Partai Demokrat dapat membuka wawasan Anda mengenai partai politik yang diusung oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan rekan-rekan. Selain itu, Anda juga dapat membaca sejarah Parindra Partai Indonesia Raya, sejarah PNI Partai Nasional Indonesia, sejarah Partai PKB, dan sejarah Partai Masyumi. Semoga bermanfaat.

The post Sejarah Partai Demokrat Indonesia Terlengkap appeared first on Sejarah Lengkap.

Partai Amanat Nasional (PAN) adalah salah satu dari sekian banyak partai yang lahir pada era Reformasi. Sejarah partai PAN berawal dari pembentukan Majelis Amanat Rakyat atau MARA pada 14 Mei 1998. MARA merupakan suatu wadah terbuka yang bertujuan memperjuangkan keadilan dan demokrasi di Indonesia dibentuk oleh para tokoh nasional dari lintas agama, suku dan rasial. Anggota MARA terdiri dari banyak tokoh sejumlah 49 orang termasuk beberapa mantan pejabat pemerintahan antara lain Goenawan Mohammad, Emil Salim, Jend.Purn.Rudini, Arifin Panigoro, Frans Seda, Adnan Buyung Nasution, Nurcholish Madjid, Ong Hok Ham, Faisal Basri, Amien Rais dan masih banyak yang lainnya.

Pendirian Partai Amanat Nasional

Amien Rais yang menjadi salah satu tokoh kunci gerakan reformasi tahun 1998 kemudian menggagas pendirian PAN bersama para rekannya yang tergabung dalam MARA. Kondisi politik Indonesia yang masih kacau selepas runtuhnya orde baru menjadi salah satu pertimbangan sehingga ia tidak jadi kembali ke Muhammadiyah. MARA dan beberapa organisasi antara lain PPSK Yogyakarta, tokoh –  tokoh Muhammadiyah dan Kelompok Tebet lalu memprakarsai pembentukan Partai Amanat Nasional. Lahirlah partai politik baru yang diberi nama Partai Amanat Bangsa (PAB). Nama PAB kemudian diubah menjadi partai amanat nasional pada pertemuan di Bogor 5-6 Agustus 1998.

Sejumlah 50 orang tokoh nasional menjadi pendiri partai amanat nasional antara lain Prof.Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad,Dr. Rizal Ramli, Abdillah Toha, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin,  Alvin Lie Ling Pao. Ribuan orang menghadiri deklarasi partai amanat nasional pada 23 Agustus 1998 di Istora Senayan Jakarta. Keputusan Departemen Kehakiman no. M.20.UM.06.08 tertanggal 27 Agustus 2003 mengesahkan pendiriannya. Partai amanat nasional membawa semangat Indonesia baru yang ingin menggantikan gaya pemerintahan otoriter pada masa Orde Baru.

Walaupun sebagian orang menganggapnya sebagai partai Muhammadiyah karena sosok Amien Rais yang saat itu masih menjabat ketua, partai amanat nasional adalah partai terbuka. Partai ini menggunakan dasar asas Pancasila dan bersifat majemuk dan mandiri , ditujukan untuk berbagai warga negara Indonesia, laki – laki dan perempuan yang berasal dari beragam latar belakang pemikiran, etnis dan agama.

Visi, Misi dan Tujuan Partai Amanat Nasional

Visi dalam sejarah partai amanat nasional adalah sebagai partai politik terdepan untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, juga pemerintahan yang baik dan bersih di negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, mendapat ridho Allah SWT. Sedangkan misi dari PAN adalah sebagai berikut:

• Mewujudkan kader – kader yang berkualitas.
• Mewujudkan partai yang dekat dan selalu membela kepentingan rakyat.
• Mewujudkan partai yang modern berdasarkan sistem dan manajemen unggul serta berdasarkan budaya bangsa yang luhur.
• Mewujudkan kondisi Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju serta bermartabat.
• Mewujudkan iklim tata pemerintahan yang baik dan bersih, melindungi semua bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
• Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat dan bermartabat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dan mendapatkan rasa hormat dalam pergaulan internasional.

Tujuan dalam sejarah partai amanat nasional adalah untuk menjunjung tinggi, menegakkan kedaulatan rakyat, menjunjung keadilan serta kemajuan pada bidang material dan spiritual. Akar cita – cita partai tersebut adalah moral agama, kemanusiaan dan kemajemukan, prinsip non sektarian dan non diskriminatif. Semua prinsip tersebut tergabung dalam azas “Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat Bagi Sekalian Alam”. Partai Amanat Nasional akan menjadikan agama sebagai landasan moral dan landasan etika dalam berbangsa dan bernegara, dengan menghargai harkat dan martabat manusia, juga mendukung kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, memperjuangkan keadilan sosial, dan memperjuangkan kehidupan bangsa yang lebih baik dengan tujuan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur, maju, bermartabat dan mandiri.

Arti Logo Partai Amanat Nasional

Logo Partai Amanat Nasional berupa matahari putih yang cerah dan latar belakang segi empat berwarna biru bertulisan PAN di bagian bawah merupakan simbol yang menyatakan bahwa PAN akan membawa pencerahan menuju masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Matahari diartikan sebagai simbpl cahaya dan kehidupan, sementara warna putih adalah warna kebenaran, keadilan dan semangat yang baru. Sedangkan pancaran sinar tersebut adalah refleksi dari kemajemukan, bujur sangkar berwarna biru adalah lambang dari laut dan langit yang berarti kemerdekaan dan demokrasi.

Keikutsertaan Partai Amanat Nasional Dalam Pemilu

Dalam sejarah partai amanat nasional mengikuti pemilu pertama kali pada 1999 dan meraih 7,4 persen suara atau 34 kursi di DPR. Walaupun demikian, partai amanat nasional mampu menjadi penggerak utama dalam koalisi partai – partai Islam yang juga disebut poros tengah. Saat itu poros tengah terdiri dari partai – partai Islam seperti PKB, PAN, PBB, PPP dan Partai Keadilan (PKS) yang mencalonkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai calon presiden. Gus Dur saat itu adalah Ketua Dewan Syuro PKB. Gus Dur berhadapan dengan Megawati Soekarnoputri , Ketua Umum PDI-P dan BJ. Habibie sebagai calon dari Golkar. Poros tengah kemudian melakukan lobi – lobi politik untuk mendukung Gus Dur sehingga Megawati mengalami kekalahan. Amien Rais diangkat sebagai Ketua MPR setelah pemilu.

Pada pemilu 2004, partai amanat nasional mendapatkan 6,4 persen suara dan kursi DPR sejumlah 53 kursi. Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo menjadi Capres dan Cawapres, tetapi terhenti pada  putaran pertama dengan 14,66 persen suara. Di tahun 2009 partai amanat nasional mendapatkan 6 persen suara dan 43 buah kursi di DPR, sedangkan pada pemilu 2014 mengalami peningkatan sebesar 7,6 persen suara dan 48 kursi DPR. Di tahun 2014 Hatta Rajasa yang menjadi Ketua Umum partai amanat nasional juga menjadi calon wakil presiden, berpasangan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, namun kalah suara dari Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Partai Amanat Nasional Sekarang

Ketua Umum PAN pada masa kini adalah Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Soetrisno Bachir, Amien Rais sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai. Sebagai ketua terpilih saat ini, Zulkifli Hasan ingin menjadikan partainya sebagai rumah besar untuk Indonesia yang berarti semua kebijakan yang akan dilakukan dalam sejarah partai amanat nasional kedepannya harus dilakukan untuk kepentingan rakyat, memberantas kemiskinan dan kesenjangan antara kaum yang kaya dan miskin. Selain itu Zulkifli Hasan juga mengemukakan gagasan akan tiga program baru partai amanat nasional yaitu revitalisasi, regenerasi dan reunifikasi. Kemudian akan dilakukan gebrakan baru dengan menyelenggarakan konvensi pemilihan kader calon presiden, untuk menghapus tradisi lama yang selalu mendahulukan Ketua Umum partai dalam pencalonan.

The post Sejarah Partai Amanat Nasional (PAN) Sejak Masa Reformasi appeared first on Sejarah Lengkap.

Era baru dalam sejarah politik dan pemerintahan Indonesia dimulai sejak tanggal 21 Mei 1998 ketika Presiden Soeharto lengser dari jabatannya setelah menerima desakan kuat dari arus reformasi. Itu adalah saat dimulainya Era Reformasi, dimana banyak sekali pihak – pihak yang kemudian membentuk partai politik setelahnya. Kebebasan dari kungkungan pemerintahan orde baru membuat banyak aspirasi rakyat yang tadinya terpendam bermunculan keluar bahkan hampir tidak terkendali. PKB adalah salah satu partai politik yang dibentuk pada era tersebut.

Usulan Dari Para Warga NU

Sehari setelah peristiwa lengsernya Soeharto, para pengurus PBNU mulai mendapatkan banyak sekali usulan dari warga – warga NU di seluruh tanah air mengenai pembentukan partai politik. Usulan tersebut beragam dimulai dari pemilihan logo, usulan mengenai nama parpol sebanyak 39 pilihan hingga visi misi dan AD/ART parpol dan sebagainya. Salah satu usulan yang paling lengkap datang dari Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai oleh KH. M. Cholil Bisri dan dari PWNU Jawa Barat. Namun PBNU menanggapi setiap usulan yang masuk dengan hati – hati, karena adanya hasil dari Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa NU tidak terkait dengan partai politik secara organisatoris dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Kehati – hatian sikap PBNU tidak memuaskan keinginan dari para warga NU sehingga banyak pihak yang tidak sabar dan langsung mendeklarasikan pembentukan partai politiknya sendiri. Pihak – pihak tersebut diantaranya adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat di Cirebon. PBNU akhirnya mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang tugasnya untuk memenuhi aspirasi dari para warga NU. Simak juga sejarah partai Masyumi, sejarah partai ppp, dan sejarah berdirinya hizbut tahrir.

Kinerja Tim Lima dan Tim Asistensi

Ketua Tim Lima adalah KH. Ma’ruf Amin sebagai Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU dan anggotanya yaitu KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr. KH Said Aqil Siroj M.A (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir SE Msc (Ketua PBNU),dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Tim Lima diberi surat keputusan PBNU untuk mengatasi hambatan organisatoris. Seiring dengan semakin derasnya desakan dari warga NU yang menginginkan pembentukan partai politik, Tim Lima kemudian juga diberikan Surat Tugas melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada 20 Juni 1998.

Kemudian dibentuk tim Asistensi untuk membantu tim lima yang diketuai Arifin Djunaedi (wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma’ruf, Drs. H. Abdul Aziz MA, Drs H Andi Muarli Sunrawa, HM Nasihin Hasan, H. Lukman Saifuddin, Drs Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tugasnya untuk membantu Tim Lima dalam inventarisasi dan merangkum usulan untuk membentuk partai politik baru, juga membantu warga NU dalam mendirikan partai politik baru yang dapat menjadi wadah dari aspirasi politik warga NU.

Tim Lima dan Tim Asistensi pada tanggal 22 Juni 1998 kemudian mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan elaborasi tugas – tugas mereka. Kemudian rencana awal pembentukan partai politik dirumuskan pada tanggal 26-28 Juni 1998 di Villa La Citra Cipanas. Hasil pertemuan tersebut membuahkan lima rancangan yaitu pokok pikiran NU mengenai reformasi politik, Mabda’ Siyasi, hubungan partai politik dengan NU, AD/ART dan naskah deklarasi.

Pada awalnya Gus Dur merasa prihatin bahwa kelompok – kelompok NU ingin mendirikan parpol karena akan terkesan mencampurkan agama dan politik. Namun sikapnya akhirnya melunak dan bersedia untuk menjadi inisiator pendirian parpol yang berbasis ahlusunnah wal jamaah. Deklarator lainnya seperti KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A Mustofa Bisri dan KH A Muchith Muzadi. Penentuan nama partai kemudian disahkan melalui musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, tokoh – tokoh pesantren dan masyarakat. Simak juga mengenai sejarah DPR, sejarah berdirinya HMI, sejarah berdirinya al washliyah dan sejarah perjanjian Aqabah.

Visi dan Misi Partai PKB

Dengan demikian berawal sejarah partai PKB pada 23 Juli 1998 atau 29 Rabi’ul Awal 1419 Hijriah di Jakarta menjadi parpol berideologi Konservatisme. Visi dan Misi sejarah partai PKB pun disusun untuk memberikan tujuan yang jelas bagi pendirian parpol yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa.

Visi PKB adalah sebagai berikut:

• Mewujudkan cita – cita dari kemerdekaan Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
• Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur lahir batin, juga materi dan spiritual.
• Mewujudkan penataan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan memiliki akhlakul karimah.

Misi dalam sejarah partai PKB adalah:

• Bidang Ekonomi – Untuk menegakkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis.
• Bidang Hukum – Berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab dan dapat mengayomi rakyat, menjunjung hak asasi manusia dan keadilan sosial.
• Bidang Sosial Budaya – Membangun budaya yang maju dan juga modern dengan memelihara jati diri bangsa yang baik agar harkat dan martabat bangsa dapat terangkat.
• Bidang Pendidikan – Meningkatkan kualitas SDM yang memiliki akhlak mulia, mandiri, terampil dan profesional serta kritis terhadap lingkungan sosial di sekitar, mewujudkan sistem pendidikan nasional yang merakyat, murah dan berkesinambungan.
• Bidang Pertahanan – Membangun kesadaran dari setiap warga negara mengenai kewajiban turut serta dalam usaha pertahanan negara, mendorong terwujudnya pembelaan diri masyarakat terhadap perlakuan yang tidak aman dari pribadi maupun institusi tertentu.

Sejarah partai PKB berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip perjuangan dalam sejarah partai PKB adalah mengabdi kepada Allah SWT, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan dan menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai – nilai dalam Islam yang mengandung Ahlusunnah Waljamaah.

Pencapaian Politik PKB

Dalam sejarah partai PKB tidak lepas dari peranan Gus Dur dan kiai lainnya sebagai pendiri. Pada Pemilu 1999 kharisma kepemimpinan Gus Dur terbukti mampu menaikkan suara PKB sebanyak 13.336.982 suara (12,61%) atau setara dengan 51 kursi DPR. Koalisi poros tengah pun menunjuk Gus Dur sebagai calon Presiden hingga terpilih dengan Megawati sebagai wakilnya. Pada masa pamilu 2004-2009 PKB kembali masuk dalam lima besar tepatnya peringkat ketiga dengan 12.002.885 suara (10,61 persen) atau 52 kursi DPR. Namun sangat disayangkan pada pemilu 2009 suara PKB merosot tajam dengan hanya 5.146.302 suara (4,95 %) dan 28 kursi. Perolehan suara kembali meningkat pada pemilu 2014 dibawah pimpinan Ketua Umum DPP PKB H.Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 11.292.151 suara (9,04%) atau 47 kursi DPR. Pada Pemilu 2019, PKB mendapatkan nomor urut 1.

The post Sejarah Partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) appeared first on Sejarah Lengkap.

Keberadaan partai – partai lokal di Aceh berasal dari kesepakatan antara RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk berdamai yang disahkan dengan MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Pemerintah RI Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin dan Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka Malik Mahmud. Konflik yang berkepanjangan di Aceh dengan pemerintah RI diakhiri dengan MoU tersebut, yang memperbolehkan masyarakat Aceh membentuk partai politik lokal. Itu adalah awal sejarah partai Aceh dimulai.

Awal Mula Partai Lokal di Aceh

Peperangan selama 30 tahun yang ditambah dengan bencana gempa bumi dan tsunami membuat Aceh mengalami banyak kesulitan dan kehilangan. Setelah penanda tanganan MoU tersebut, perlahan keadaan aman dan damai mulai terwujud. Berdasarkan poin dalam MoU, selama tidak lebih dari satu tahun sejak penanda tanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI telah sepakat akan membantu fasilitasi pembentukan partai – partai politik berbasis di Aceh yang sudah memenuhi persyaratan Nasional.

Hasil perundingan MoU Helsinki tersebut kemudian dimasukkan sebagai bagian dari Undang – Undang Pemerintah Aceh tahun 2006 (UUPA). Pasal 75 memuat perizinan pembentukan partai politik tersebut. Pemerintah Pusat kemudian juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) no.20 tahun 2007 mengenai Partai Politik Lokal Aceh. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pembentukan partai politik dilegalkan di Aceh secara yuridis melalui pertimbangan UUD 1945 pasal 28 dan 18A. Pada awalnya sejumlah 14 partai lokal mendaftar ke Depkumham, namun KIP Aceh hanya meloloskan enam partai yang memenuhi syarat verifikasi. Dari keenam partai tersebut, Partai Aceh adalah satu – satunya partai yang menampung para mantan pemberontak Gerakan Aceh Merdeka. Ketahui juga mengenai peninggalan kerajaan aceh,  sejarah kerajaan aceh, dan sejarah perang aceh melawan belanda.

Pembentukan Partai Aceh

Sejarah partai Aceh kemudian diawali oleh Pimpinan Partai Malik Mahmud yang memberikan surat mandat kepada Teungku Yahya Mu’ad SH pada tanggal 19 Februari 2007 untuk pembentukan partai politik lokal. Partai Aceh sebelumnya telah berganti nama sebanyak tiga kali. Awalnya Partai Aceh bernama Partai GAM yang didirikan dengan akta notaris tertanggal 7 Juni 2007 di Banda Aceh. Menurut juru bicara Partai GAM, Teungku Adnan Beuransyah, nama GAM hanya sebuah nama tanpa ada embel – embel lainnya. Tetapi bendera partai ini mirip dengan bendera yang dulunya digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yaitu latar belakang merah menyala dan dua garis hitam di atas dan bawah, gambar bulan sabit dan bintang berwarna putih di bagian tengahnya.

Pada sejarah partai Aceh di awal berdirinya, Ketua Partai pun dijabat oleh Malik Mahmud, warga negara Singapura yang juga merupakan mantan perdana menteri GAM. Malik Mahmud bertempat tinggal di Swedia dan menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam caranya memimpin Partai GAM serta bahwa Indonesia tidak mempermasalahkan status kewarganegaraannya sebagai pemimpin GAM.

Nama partai dan penjabat Ketua Umum kemudian diprotes oleh pemerintah Indonesia hingga selubung pada papan nama Partai GAM langsung diperintahkan untk ditutup oleh Polisi. Partai GAM diperintahkan untuk menulis singkatan yang benar berdasarkan surat Kantor Wilayah Hukumdan HAM Aceh. Jika tidak, partai tidak akan diverifikasi agar sah menjadi badan hukum oleh Kakanwil Hukum dan HAM Propinsi NAD. Maka pada 25 Februari 2008 pengurus partai menulis nama partai menjadi Gerakan Aceh Mandiri. Ketahui juga mengenai bangunan bersejarah di Aceh, sejarah Kesultanan Aceh Darussalam, dan silsilah kerajaan aceh.

Pemerintah RI tetap menolak walaupun singkatan tersebut sudah ditulis di nama partai karena berdasarkan perjanjian Helsinki maka nama GAM tidak boleh digunakan. Benderanya pun masih menyerupai bendera GAM, dengan nama GAM ditulis menggunakan huruf balok di bagian tengah bendera dengan warna dasar sama dan lis berwarna putih dan hitam. Pihak Kanwil Hukum dan HAM kemudian kembali mengeluarkan pernyataan untuk kembali mengganti nama berdasarkan peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa logo dan bendera daerah tidak boleh memiliki kesamaan dengan organisasi terlarang atau separatis RI.

Kemudian diadakan rapat antara Pemerintah RI dan GAM serta CMI melalui fasilitasi IPI Interpeace di Jakarta.  Pada 22 April 2008 nama partai kembali diganti menjadi Partai Aceh yang berkedudukan di ibukota propinsi NAD, yaitu Banda Aceh. Bendera juga diganti menjadi tetap berlatar merah dengan lis hitam dan tulisan Aceh di bagian tengahnya, serta tulisan partai di bagian pinggir.

Azas dan Tujuan Partai Aceh

Partai Aceh pertama kali dipimpin oleh Muzakkir Manaf sebagai Ketua Umum, Muhammad Yahya sebagai Sekretaris, Hasanuddin sebagai bendahara dan kantor pusatnya berada di Jalan Sultan Alaidin Syah, Banda Aceh. Azas dalam sejarah Partai Aceh adalah Qanun Meukuta Alam Al Asyi, Pancasila dan UUD 1945 yang ditetapkan pada 27 Agustus 2007. Tujuan dari Partai Aceh adalah sebagai berikut:

• Mewujudkan cita – cita rakyat Aceh untuk menegakkan marwah dan martabat bangsa, agama serta negara.
• Mewujudkan cita – cita dari MoU Helsinki .
• Mewujudkan rakyat yang sejahtera, adil, makmur dan merata kondisi materiil dan spirituilnya.
• Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka pengembangan kehidupan berdemokrasi, menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan HAM.

Sifat dari Partai Aceh adalah independen dan terbuka dengan fungsi sebagai alat pemersatu perjuangan politik Aceh dengan berusaka menghidupkan nilai sejarah dari perjuangan rakyat Aceh, meningkatkan kualitas SDM agar kehidupan bangsa lebih maju dan bermartabat, mendidik rakyat Aceh di bidang politik, serta ikut pro aktif dalam kehidupan politik serta pemerintahan. Ketahui juga sejarah museum tsunami aceh dan sejarah museum aceh.

Hasil Pemilu Legislatif

Bukti eksistensi pertama dari partai lokal Aceh yang telah dibentuk sejak tahun 2007 adalah pada saat pemilu tahun 2009. Partai Aceh berhasil meraih simpati rakyat Aceh dengan perolehan fantastis pada pileg 2009 yang konon bahkan belum pernah dicapai oleh partai politik lainnya di Indonesia sejak pemilu 1999. Suara yang diraih Partai Aceh sebesar 46,91% sehingga berhak akan sejumlah 33 kursi dari 69 kursi di DPRA pada saat itu. Pada Pileg 2014 hanya ada tiga partai yang kembali ikut serta karena tidak semuanya dapat memenuhi syarat keikutsertaan kembali. Partai Aceh dan Partai Daerah Aceh merupakan dua dari partai lama yang dapat ikut serta, ditambah dengan partai lokal baru yang didirikan oleh Irwandi Yusuf, Sofyan Dawood dan lainnya yang diberi nama Partai Nasional Aceh (PNA).

PNA diklaim sebagai parpol baru bagi para eks GAM yang telah keluar dari PA, serta juga menampung sejumlah eks tokoh GAM. Pada Pileg 2014 ketiga partai bersaing dengan 11 Partai Nasional lainnya untuk memperebutkan kursi Parlemen. PA mendapatkan suara terbanyak dengan 29 kursi di DPRA yang setara dengan 35,80 persen. Pada Pemilu 2019, kedua partai lainnya yang tidak berhasil mendapatkan minimal lima persen kursi di DPRA pada pileg sebelumnya harus mengganti nama, logo dan lambang sesuai peraturan Pasal 90 UUPA. Sedangkan Partai Aceh akan maju tanpa hambatan berkat perolehan suara mereka yang signifikan pada pemilu lalu.

The post Sejarah Partai Aceh Sebagai Partai Lokal di Indonesia appeared first on Sejarah Lengkap.

Peristiwa – peristiwa tersebut membawa akhir pada kekuasaan Orde Baru, menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya orde baru dan memasuki orde Reformasi sebagai babak baru perkembangan nasionalisme indonesia. Aturan mengenai jumlah peserta pemilu dan pembentukan partai politik kemudian berubah pada saat reformasi yang mengakibatkan mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden. Partai Amanat Nasional (PAN) adalah salah satu dari sekian banyak partai yang dibentuk pada era Reformasi oleh sejumlah aktivis reformasi.

Majelis Amanat Rakyat (MARA)

Sejarah partai PAN berawal dari keberadaan Majelis Amanat Rakyat atau MARA yang dibentuk pada 14 Mei 1998. MARA merupakan suatu wadah terbuka yang bertujuan memperjuangkan keadilan dan demokrasi di Indonesia. MARA dibentuk oleh para tokoh nasional yang melibatkan tokoh dari lintas aama, suku dan rasial. Pembentukan MARA serupa dengan pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) di masa Orde Lama yang juga didirikan karena adanya penyelewengan yang dilakukan pemerintah yang dianggap tidak memahami penderitaan rakyat. Anggota MARA terdiri dari banyak tokoh termasuk beberapa mantan pejabat pemerintahan antara lain Goenawan Mohammad, Emil Salim, Jend.Purn.Rudini, Arifin Panigoro, Frans Seda, Adnan Buyung Nasution, Nurcholish Madjid, Ong Hok Ham, Faisal Basri, Amien Rais dan masih banyak yang lainnya sejumlah 49 orang.

Pendirian PAN (Partai Amanat Nasional)

Amien Rais yang menjadi salah satu tokoh kunci gerakan reformasi tahun 1998 juga menjadi motor pendirian PAN bersama para rekannya yang tergabung dalam MARA. MARA bersama dengan beberapa organisasi seperti PPSK Yogyakarta, para tokoh Muhammadiyah dan Kelompok Tebet lalu menggagas pembentukan Partai Amanat Nasional. Pada awalnya Amien Rais berkeinginan untuk kembali ke Muhammadiyah kepada posisinya sebagai Ketua Umum namun merasa terpanggil untuk melanjutkan perjuangan untuk kembali membangun Indonesia yang saat itu masih dalam keadaan carut marut setelah pergantian kekuasaan. Keinginan melanjutkan perjuangan itulah yang membuat Amien Rais kemudian mendirikan partai politik baru yang diberi nama Partai Amanat Bangsa (PAB). Nama PAB kemudian berubah menjadi PAN pada pertemuan di Bogor tertanggal 5-6 Agustus 1998.

Para pendiri PAN sejumlah 50 tokoh nasional antara lain Prof.Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad,Dr. Rizal Ramli, Abdillah Toha, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin,  Alvin Lie Ling Pao. Deklarasi PAN berlangsung pada tanggal 23 Agustus 1998 di Istora Senayan Jakarta yang dihadiri oleh ribuan orang. Pendirian PAN kemudian disahkan melalui keputusan Departemen Kehakiman n. M.20.UM.06.08 tertanggal 27 Agustus 2003. Sebagai partai yang lahir di akhir masa Orde Baru, PAN membawa semangat Indonesia baru yang ingin menggantikan gaya pemerintahan otoriter pada masa Orde Baru.

Pada dasarnya PAN adalah partai terbuka walaupun sebagian orang menganggapnya sebagai partai Muhammadiyah karena sosok Amien Rais yang saat itu menjabat sebagai ketuanya. Partai ini mendasarkan diri pada asas Pancasila dan bersifat terbuka, majemuk dan mandiri , untuk berbagai warga negara Indonesia, laki – laki dan perempuan baik itu yang berasal dari beragam latar belakang pemikiran, etnis dan agama. Ketahui juga mengenai sejarah indische partij, sejarah perhimpunan indonesia dan sejarah partindo partai indonesia.

Visi, Misi dan Tujuan PAN

Sejarah partai PAN mempunyai visi sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, juga mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, diridhoi oleh Allah SWT, Tuhan YME. Sedangkan misi dari PAN adalah untuk mewujudkan beberapa hal sebagai berikut:

• Mewujudkan kader berkualitas.
• Mewujudkan diri sebagai partai yang dekat dan membela kepentingan rakyat.
• Mewujudkan partai yang modern berdasarkan sistem yang unggul dan manajemen unggul pula serta budaya bangsa yang luhur.
• Mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju serta bermartabat.
• Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, melindungi semua bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
• Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat dan bermartabat, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi juga keadilan sosial dan mendapat hormat dalam pergaulan internasional.

Tujuan dalam sejarah partai PAN adalah untuk menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, menjunjung keadilan serta kemajuan pada bidang material dan spiritual. Akar dari cita – cita partai adalah moral agama, kemanusiaan dan kemajemukan, prinsip non sektarian dan non diskriminatif. Semua prinsip tersebut tergabung dalam azas “Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat Bagi Sekalian Alam”.

Berdasarkan azas tersebut PAN akan menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika dalam berbangsa dan bernegara dengan menghargai harkat dan martabat manusia, serta mendukung kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, memperjuangkan keadilan sosial dan kehidupan bangsa yang lebih baik dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, bermartabat dan mandiri. Ketahui juga mengenai sejarah gerindo, sejarah parindra partai indonesia raya dan sejarah pni partai nasional indonesia.

Keikutsertaan Dalam Pemilu

Dalam sejarah partai PAN pertama kali ikut serta pada pemilu tahun 1999 dan meraih 7,4 persen suara atau 34 kursi di DPR. Walaupun hanya mendapatkan kursi sejumlah itu, PAN mampu menjadi penggerak utama dalam koalisi partai – partai Islam yang juga dikenal dengan sebutan poros tengah. Saat itu poros tengah terdiri dari partai – partai Islam seperti PKB, PAN, PBB, PPP dan Partai Keadilan (PKS) yang mengusung Gus Dur (Abdurrahman Wahid), Ketua Dewan Syuro PKB sebagai calon presiden. Pada saat itu Gus Dur berhadapan dengan Megawati Soekarnoputri , Ketua Umum PDI-P dan BJ. Habibie sebagai calon dari Golkar. Poros tengah kemudian melakukan lobi politik untuk mendukung Gus Dur sehingga Megawati kalah. Setelah pemilu, Amien Rais diangkat sebagai Ketua MPR.

Pada pemilu berikutnya di tahun 2004 PAN mendapatkan 6,4 persen suara dan kursi DPR sejumlah 53 kursi. Amien Rais diusung sebagai calon presiden dengan Siswono Yudo Husodo sebagai wakilnya, namun hanya mencapai putaran pertama dengan meraih 14,66 persen suara. Di tahun 2009 PAN mendapatkan 6 persen suara dan sejumlah 43 buah kursi di DPR, sedangkan pada pemilu 2014 mengalami peningkatan sebesar 7,6 persen suara dan 48 kursi DPR. Di tahun 2014 pula Hatta Rajasa yang menjadi Ketua Umum PAN juga diusung sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, namun kalah suara dari Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Tradisi Baru PAN

Saat ini Ketua Umum PAN adalah Zulkifli Hasan dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai yang dijabat oleh Soetrisno Bachir dan Amien Rais sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai. Sebagai ketua terpilih saat ini, Zulkifli Hasan ingin menjadikan partainya sebagai rumah besar untuk Indonesia. Artinya semua kebijakan yang akan dilakukan dalam sejarah partai PAN kedepannya harus bertujuan untuk kepentingan rakyat, memberantas kemiskinan dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Selain itu Zulkifli Hasan juga mengemukakan gagasan akan tiga program baru PAN yaitu revitalisasi, regenerasi dan reunifikasi.

• Reunifikasi – Mengajak kembali para tokoh pendiri PAN untuk kembali memenangkan Pemilu 2019.
• Otonomisasi – Membuat kekuasaan PAN tidak bersifat sentral dan membangun sistem serta struktur partai secara desentralisasi. Ini merupakan langkah baru dalam dunia politik di Indonesia dimana pemilihan para ketua DPD dan DPW akan menjadi wewenang dari DPD dan DPW masing – masing dan bukan lagi atas kehendak Ketua Umum sebagaimana biasanya. Tidak hanya itu, pemilihan calon Walikota/Bupati, Gubernur, Ketua DPRD Propinsi atau Kabupaten/ Kota akan diserahkan juga sepenuhnya pada DPD atau DPW setempat.

Kemudian dibawah kepemimpinan PAN juga akan diselenggarakan konvensi untuk pemilihan kader yang akan diusung menjadi calon presiden, sebagai gebrakan baru untuk menghapus tradisi lama yang selalu menganggap Ketua Umum partai adalah segala – galanya.

The post Sejarah Partai PAN (Partai Amanat Nasional) Terlengkap appeared first on Sejarah Lengkap.