Sejarah Pemilu di Indonesia

Pesta demokrasi yang diadakan setiap lima tahunan ini sudah sewajarnya dimanfaatkan dengan baik. Pemilu atau Pemilihan umum selalu menjadi perhelatan politik yang menimbulkan gegap gempita. Berbagai macam cerita muncul dari pesta demokrasi terbesar di Indonesia ini. Indonesia sampai sejauh ini telah menyelanggarakan Pemilihan Umum sebanyak 11 kali. Sejarah Pemilu di Indonesia perlu Anda ketahui dengan baik. Hal ini bertujuan agar Anda lebih menghargai proses Pemilihan Umum di Indonesia, sehingga Anda dapat menggunakan hak suara dengan sebaik-baiknya. Berikut adalah penjelasan singkat tentang Sejarah Pemilu di Indonesia.

1. Pemilu 1955

Pemilu 1955 diselenggarakan dua kali berdasarkan amanat UU No. 7 Tahun 1953. Penjelasan dari kedua Pemilu yang diselenggarkan pada tahun 1955 adalah:

• Pemilu pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemilihan Umum pertama diikuti oleh 11 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan.
• Pemilihan Umum kedua dilakukan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Pemilihan Umum kedua diikuti oleh 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan.

Pemilu 1955 menggunakan sistem proporsional atau sistem berimbang. Hal ini berarti bahwa kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat oleh partai politik. Pada sistem ini wilayah negara adalah daerah pemilihan. Namun, karena wilayah negara yang terlalu luas maka dibagikan berdasarkan daerah pemilihan dengan membagi sejumlah kursi dengan perbandingan jumlah penduduk.

2. Pemilu 1971

Pemilu 1971 terjadi pada Masa Orde Baru berdasarkan UU No. 15 Tahun 1969. Pemilihan Umum kedua ini diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu 1971 bertujuan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Jumlah partai politik nasional yang mengikuti Pemilihan Umum 1971 adalah 10 partai politik nasional. Partai politik tersebut terdiri dari Partai Nadhalatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiiah, Partai Nasionalis Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katholik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Murba, dan Sekber Golongan Karya.

Hal yang sangat membedakan dengan Pemilu 1955 adalah para pejabat negara diharuskan bersikap netral. Namun pada praktiknya, para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta pemilu yaitu Golkar. Pembagian kursi Pemilu 1971 juga berbeda dengan Pemilu 1955, yaitu semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan.

3. Pemilu 1977 – 1997

Pemilu pada periode 1977 – 1997 menggunakan sistem yang sama dengan Pemilu 1971. Pemilu pada Masa Orde Baru ini diawali pada tanggal 2 Mei 1977. Pada Pemilu periode ini terjadi peleburan atau fusi parpol peserta Pemilu, sehingga hanya diikuti oleh 3 partai politik nasional yaitu:

• Partai Golongan Karya
• Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari Partai NU, Parmusi, Perti, dan PSII. Baca juga artikel mengenai sejarah Partai PPP.
• Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Parkindo, Partai IPKI, dan Partai Murba.

Setelah Pemilu 1977, Pemilu berikutnya selalu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Hal lain yang membedakan adalah sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, yaitu dua partai politik dan Golkar. Pemilu pada periode ini pemenangnya selalu sama, yaitu Golkar.

4. Pemilu 1999

Persiapan Pemilu 1999 tergolong singkat, tetapi Pemilu tetap dilakukan sesuai jadwal yaitu 7 Juni 1999. Pemilu 1999 merupakan penanda pemilihan pertama pada Masa Reformasi dan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Pemilu 1999 juga menandai kebangkitan demokrasi di Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah peserta yang mengikuti pemilihan, yaitu sebanyak 48 partai politik.

Cara pembagian kursi pada Pemilu kali ini tetap mennggunakan sistem proporsional dengan mengikuti varian Roget. Hal ini berarti bahwa sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan. Namun, ada yang berbeda dengan cara penetapan calon terpilih dibandingkan dengan Pemilu periode sebelumnya. Pada Pemilu kali ini, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah tempat seseorang dicalonkan. Hal ini berbeda dengan sejak Pemilu 1977, pada saat itu nomor urut pertama dalam daftar calon partai secara otomatis terpilih apabila partai itu mendapat kursi.

5. Pemilu 2004

Pada Pemilu 2004, masyarakat  secara langsung dapat memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden. Pemilu 2004 dilaksanakan secara serentak pada 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota DPR, 128 anggota DPD serta DPRD untuk periode 2004-2009. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI dilaksanakan pada 5 Juli 2004 (Putaran I) dan 20 September 2004 (Putaran II). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2004 dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden) dan Jusuf Kalla (Wakil Presiden).

Pemilu 2004 menunjukkan kemajuan demokrasi di Indonesia. Masyarakat dapat memilih secara langsung dan bukan lagi melalui anggota MPR seperti Pemilu sebelumnya. Selain itu, Pemilu 2004 juga diikuti oleh banyak partai politik peserta Pemilu. Partai peserta Pemilu 2004 yakni Partai Buruh Sosial Demokrat; Partai Merdeka; Partai Perhimpunan Indonesia Baru; Partai Nasional Banteng Kemerdekaan; Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia; Partai Patriot Pancasila; Partai Sarikat Indonesia; Partai Persatuan Daerah, Partai Pelopo; Partai Nasional Indonesia Marhaenisme; Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia. Partai Karya Peduli Bangsa; Partai Pelopor; Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan; Partai Damai Sejahtera; Partai Bulan Bintang; Partai Persatuan Pembangunan; Partai Demokrat; Partai Amanat Nasional; Partai Kebangkitan Bangsa; Partai Keadilan Sejahtera; Partai Bintang Reformasi; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dan Partai Golongan Karya. Baca juga artikel mengenai sejarah Partai Amanat Nasional.

6. Pemilu 2009

Pemilu 2009 adalah Pemilihan Umum kedua setelah Pemilu 2004 yang diikuti dengan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasangan calon terpilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitinya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Peserta Pemilu 2009 untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD diikuti oleh 44 partai politik, yaitu 3 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2009 dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden) dan Boediono (Wakil Presiden).

7. Pemilu 2014

Pemilu 2014 diselenggarakan dua kali. Pemilu pertama dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 dengan tujuan pemilihan para anggota legislatif. Pemilu legislatif ini bertujuan memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, dan anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/ Kota Se-Indonesia untuke periode 2014-2019. Pemilu kedua dilakukan pada tanggal 9 Juli 2014 dengan tujuan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.  Pemilihan Presiden diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa dan Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla.

Pemilu 2014 diikuti oleh 10 partai politik. Partai politik tersebut adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2014 dimenangkan oleh Joko Widodo (Presiden) dan Jusuf Kalla (Wakil Presiden).

8. Pemilu 2019

Indonesia akan kembali menyelenggarakan Pemilihan Umum di tahun 2019. Pada Pemilu 2019 ada 16 partai politik nasional yang akan berpartisipasi. Keenam belas partai politik nasional tersebut adalah Partai Amanat Nasional (PAN); Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); Partai Demokrat; Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); Partai Golongan Karya (Golkar); Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura); Partai Keadilan Sejahtera (PKS); Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Partai Nasional Demokrat (Nasdem); Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Partai Persatuan Indonesia (Perindo); Partai Solidaritas Indonesia (PSI); Partai Beringin Karya (Berkarya); Partai Bulan Bintang (PBB); Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda); dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); ditambah 4 partai politik lokal Aceh yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nanggroe Aceh. Anda dapat membaca artikel mengenai sejarah Partai Aceh.

Pemilu 2019 akan diselenggarakan secara serentak antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu digelar dalam satu hari yang sama tanggal 17 April 2019. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan bertanding dalam Pemilihan Umum Presiden 2019 adalah pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dengan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Inilah penjelasan mengenai sejarah Pemilu di Indonesia. Semoga artikel ini bermanfaat dan membuka wawasan Anda mengenai perjalanan sejarah Pemilu di Indonesia. Selain itu, Anda juga dapat mempelajari sejarah pemilu di dunia yang dapat Anda baca di website ini. Semoga bermanfaat.

The post Sejarah Pemilu di Indonesia dari Awal Sampai Sekarang appeared first on Sejarah Lengkap.

Keberadaan partai – partai lokal di Aceh berasal dari kesepakatan antara RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk berdamai yang disahkan dengan MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Pemerintah RI Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin dan Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka Malik Mahmud. Konflik yang berkepanjangan di Aceh dengan pemerintah RI diakhiri dengan MoU tersebut, yang memperbolehkan masyarakat Aceh membentuk partai politik lokal. Itu adalah awal sejarah partai Aceh dimulai.

Awal Mula Partai Lokal di Aceh

Peperangan selama 30 tahun yang ditambah dengan bencana gempa bumi dan tsunami membuat Aceh mengalami banyak kesulitan dan kehilangan. Setelah penanda tanganan MoU tersebut, perlahan keadaan aman dan damai mulai terwujud. Berdasarkan poin dalam MoU, selama tidak lebih dari satu tahun sejak penanda tanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI telah sepakat akan membantu fasilitasi pembentukan partai – partai politik berbasis di Aceh yang sudah memenuhi persyaratan Nasional.

Hasil perundingan MoU Helsinki tersebut kemudian dimasukkan sebagai bagian dari Undang – Undang Pemerintah Aceh tahun 2006 (UUPA). Pasal 75 memuat perizinan pembentukan partai politik tersebut. Pemerintah Pusat kemudian juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) no.20 tahun 2007 mengenai Partai Politik Lokal Aceh. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pembentukan partai politik dilegalkan di Aceh secara yuridis melalui pertimbangan UUD 1945 pasal 28 dan 18A. Pada awalnya sejumlah 14 partai lokal mendaftar ke Depkumham, namun KIP Aceh hanya meloloskan enam partai yang memenuhi syarat verifikasi. Dari keenam partai tersebut, Partai Aceh adalah satu – satunya partai yang menampung para mantan pemberontak Gerakan Aceh Merdeka. Ketahui juga mengenai peninggalan kerajaan aceh,  sejarah kerajaan aceh, dan sejarah perang aceh melawan belanda.

Pembentukan Partai Aceh

Sejarah partai Aceh kemudian diawali oleh Pimpinan Partai Malik Mahmud yang memberikan surat mandat kepada Teungku Yahya Mu’ad SH pada tanggal 19 Februari 2007 untuk pembentukan partai politik lokal. Partai Aceh sebelumnya telah berganti nama sebanyak tiga kali. Awalnya Partai Aceh bernama Partai GAM yang didirikan dengan akta notaris tertanggal 7 Juni 2007 di Banda Aceh. Menurut juru bicara Partai GAM, Teungku Adnan Beuransyah, nama GAM hanya sebuah nama tanpa ada embel – embel lainnya. Tetapi bendera partai ini mirip dengan bendera yang dulunya digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yaitu latar belakang merah menyala dan dua garis hitam di atas dan bawah, gambar bulan sabit dan bintang berwarna putih di bagian tengahnya.

Pada sejarah partai Aceh di awal berdirinya, Ketua Partai pun dijabat oleh Malik Mahmud, warga negara Singapura yang juga merupakan mantan perdana menteri GAM. Malik Mahmud bertempat tinggal di Swedia dan menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam caranya memimpin Partai GAM serta bahwa Indonesia tidak mempermasalahkan status kewarganegaraannya sebagai pemimpin GAM.

Nama partai dan penjabat Ketua Umum kemudian diprotes oleh pemerintah Indonesia hingga selubung pada papan nama Partai GAM langsung diperintahkan untk ditutup oleh Polisi. Partai GAM diperintahkan untuk menulis singkatan yang benar berdasarkan surat Kantor Wilayah Hukumdan HAM Aceh. Jika tidak, partai tidak akan diverifikasi agar sah menjadi badan hukum oleh Kakanwil Hukum dan HAM Propinsi NAD. Maka pada 25 Februari 2008 pengurus partai menulis nama partai menjadi Gerakan Aceh Mandiri. Ketahui juga mengenai bangunan bersejarah di Aceh, sejarah Kesultanan Aceh Darussalam, dan silsilah kerajaan aceh.

Pemerintah RI tetap menolak walaupun singkatan tersebut sudah ditulis di nama partai karena berdasarkan perjanjian Helsinki maka nama GAM tidak boleh digunakan. Benderanya pun masih menyerupai bendera GAM, dengan nama GAM ditulis menggunakan huruf balok di bagian tengah bendera dengan warna dasar sama dan lis berwarna putih dan hitam. Pihak Kanwil Hukum dan HAM kemudian kembali mengeluarkan pernyataan untuk kembali mengganti nama berdasarkan peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa logo dan bendera daerah tidak boleh memiliki kesamaan dengan organisasi terlarang atau separatis RI.

Kemudian diadakan rapat antara Pemerintah RI dan GAM serta CMI melalui fasilitasi IPI Interpeace di Jakarta.  Pada 22 April 2008 nama partai kembali diganti menjadi Partai Aceh yang berkedudukan di ibukota propinsi NAD, yaitu Banda Aceh. Bendera juga diganti menjadi tetap berlatar merah dengan lis hitam dan tulisan Aceh di bagian tengahnya, serta tulisan partai di bagian pinggir.

Azas dan Tujuan Partai Aceh

Partai Aceh pertama kali dipimpin oleh Muzakkir Manaf sebagai Ketua Umum, Muhammad Yahya sebagai Sekretaris, Hasanuddin sebagai bendahara dan kantor pusatnya berada di Jalan Sultan Alaidin Syah, Banda Aceh. Azas dalam sejarah Partai Aceh adalah Qanun Meukuta Alam Al Asyi, Pancasila dan UUD 1945 yang ditetapkan pada 27 Agustus 2007. Tujuan dari Partai Aceh adalah sebagai berikut:

• Mewujudkan cita – cita rakyat Aceh untuk menegakkan marwah dan martabat bangsa, agama serta negara.
• Mewujudkan cita – cita dari MoU Helsinki .
• Mewujudkan rakyat yang sejahtera, adil, makmur dan merata kondisi materiil dan spirituilnya.
• Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka pengembangan kehidupan berdemokrasi, menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan HAM.

Sifat dari Partai Aceh adalah independen dan terbuka dengan fungsi sebagai alat pemersatu perjuangan politik Aceh dengan berusaka menghidupkan nilai sejarah dari perjuangan rakyat Aceh, meningkatkan kualitas SDM agar kehidupan bangsa lebih maju dan bermartabat, mendidik rakyat Aceh di bidang politik, serta ikut pro aktif dalam kehidupan politik serta pemerintahan. Ketahui juga sejarah museum tsunami aceh dan sejarah museum aceh.

Hasil Pemilu Legislatif

Bukti eksistensi pertama dari partai lokal Aceh yang telah dibentuk sejak tahun 2007 adalah pada saat pemilu tahun 2009. Partai Aceh berhasil meraih simpati rakyat Aceh dengan perolehan fantastis pada pileg 2009 yang konon bahkan belum pernah dicapai oleh partai politik lainnya di Indonesia sejak pemilu 1999. Suara yang diraih Partai Aceh sebesar 46,91% sehingga berhak akan sejumlah 33 kursi dari 69 kursi di DPRA pada saat itu. Pada Pileg 2014 hanya ada tiga partai yang kembali ikut serta karena tidak semuanya dapat memenuhi syarat keikutsertaan kembali. Partai Aceh dan Partai Daerah Aceh merupakan dua dari partai lama yang dapat ikut serta, ditambah dengan partai lokal baru yang didirikan oleh Irwandi Yusuf, Sofyan Dawood dan lainnya yang diberi nama Partai Nasional Aceh (PNA).

PNA diklaim sebagai parpol baru bagi para eks GAM yang telah keluar dari PA, serta juga menampung sejumlah eks tokoh GAM. Pada Pileg 2014 ketiga partai bersaing dengan 11 Partai Nasional lainnya untuk memperebutkan kursi Parlemen. PA mendapatkan suara terbanyak dengan 29 kursi di DPRA yang setara dengan 35,80 persen. Pada Pemilu 2019, kedua partai lainnya yang tidak berhasil mendapatkan minimal lima persen kursi di DPRA pada pileg sebelumnya harus mengganti nama, logo dan lambang sesuai peraturan Pasal 90 UUPA. Sedangkan Partai Aceh akan maju tanpa hambatan berkat perolehan suara mereka yang signifikan pada pemilu lalu.

The post Sejarah Partai Aceh Sebagai Partai Lokal di Indonesia appeared first on Sejarah Lengkap.

Asal Usul Berdirinya PPP

Partai Persatuan Pembangunan yang biasa disingkat sebagai PPP atau P tiga dideklarasikan pada 5 Januari 1973 dan merupakan hasil gabungan dari empat partai Islam yaitu Partai Nadhlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Saat itu Mohammad Syafaat Mintaredja menjadi Ketua sementara. Tujuan penggabungan ini adalah untuk menghadapi Pemilu pertama di masa Orde Baru pada tahun 1973. Pendiri PPP adalah lima deklarator yang menjadi pimpinan empat partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua dari kelompok persatuan pembangunan, salah satu fraksi di DPR. Para tokoh pendiri PPP tersebut adalah:

• Idham Chalid, Ketua Umum PB NU
• Mohammad Syafaat Mintaredja SH, Ketua Umum Parmusi
• Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII
• Haji Rusli Halil, Ketua Umum Perti
• Haji Masykur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di DPR.

Penggantian Lambang PPP

Tekanan politik yang didapatkan pada masa orde baru membuat PPP pernah mengganti asas dan lambang partainya. Pada awalnya PPP mempunyai asas Islam dan berlambang Ka’bah, namun pada Muktamar I tahun 1984 PPP meninggalkan asas Islam dan berganti menggunakan asas Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku pada saat itu. Sejak itu secara resmi PPP menggunakan asas Pancasila dan mengganti lambangnya dengan gambar bintang dalam segi lima.

PPP kemudian kembali mengganti asas dan lambangnya setelah Orde Baru tumbang dan Presiden Soeharto lengser tanggal 21 Mei 1998 menjadi asas Islam dan lambangnya pun berganti kembali menjadi Ka’bah. Penggantian tersebut disahkan pada Muktamar IV di akhir tahun 1998. Walaupun demikian, komitmen PPP untuk kembali mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila tidak berubah. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang dibuat pada Muktamar VII di Bandung pada tahun 2011 bahwa tujuan PPP adalah untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan sejahtera secara lahir batin serta demokratis dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila di bawah ridha dari Allah SWT. Ketahui juga mengenai faktor penyebab runtuhnya orde baru, sejarah MPR, sejarah DPR dan kerusuhan mei 1998.

Ketua Umum PPP

Ketua Umum DPP PPP pertama yaitu H. Mohammad Syafaat Mintaredja SH dengan masa jabatan yang berlangsung sejak tanggal 5 Januari 1973 hingga tahun 1978. Pada awal pendirian PPP juga dibentuk presidium yang terdiri dari KH. Idham Chalid sebagai Presiden Partai, H. Mohammad Syafaat Mintaredja SH, Drs.Th.M. Gobel. H. Rusli Halil dan H. Masykur sebagai wakil presiden.

Ketua Umum PPP kedua adalah H.Jailani Naro SH yang menjabat selama dua periode. Periode pertama adalah pada tahun 1978 ketika H. Mohammad Syafaat M intaredja mengundurkan diri hingga Muktamar PPP tahun 1984. Ia kemudian terpilih lagi menjadi Ketua DPP PPP pada muktamar tersebut.

Ketua Umum ketiga adalah H.Ismail Hasan Metareum SH yang terpilih dalam Muktamar II PPP pada tahun 1989 dan kembali terpilih dalam Muktamar III tahun 19994. Sedangkan Ketua Umum PPP keempat adalah H.Hamzah Haz yang dipilih pada Muktamar IV tahun 1998 dan juga terpilih kembali pada Muktamar V tahun 2003. Hasil dari Muktamar V tahun 2003 juga menetapkan Wakil Ketua Umum Pimpinan Harian Pusat DPP PPP yaitu H. Alimawarwan Hanan SH, yang merupakan mantan Sekjen PPP.

Ketua Umum PPP kelima adalah H.Suryadarma Ali yang dipilih dalam Muktamar VI tahun 2007, Sekjen H.Irgan Chairul Mahfiz, Wakil Ketua Umum Drs. HA.Chozin Chumaidy. H. Suryadarma Ali lalu kembali terpilih menjadi Ketua Umum untuk masa bakti 2011-2015 pada Muktamar VII PPP tahun 2011 di Bandung. Ketahui juga sejarah perumusan UUD 1945, sejarah partindo partai indonesia, dan sejarah indische partij.

Perolehan Suara PPP

Sebanyak enam kali pemilu tercatat sudah diikuti PPP sejak tahun 1977 sampai percepatan Pemilu tahun 1999 dengan berbagai hasil yang fluktuatif. Pada Pemilu tahun 1999 PPP mendapatkan 11.329.905 suara atau 10,71 persen, 58 kursi atau 12,55 persen dari keseluruhan 462 kursi. Perolehan suara ini menurun pada Pemilu 2004 dengan 9.248.764 atau 8,14 persen, 58 kursi ata 10,54 persen dari 550 kursi DPR. Saat pemilu tahun 1999 pun kondisi PPP tidak membaik, hanya mendapatkan 5,5 juta suara dan 38 kursi di DPR. Ketika Pemilu 2014 PPP mendapatkan peningkatan perolehan suara sebanyak 8.157.488 dan 39 kursi DPR.

Pada masa sekarang, PPP bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla yaitu PDIP, PKB, Golkar, Nasdem, Hanura dan PAN. PPP telah mendeklarasikan dukungannya terhadap Joko Widodo sebagai calon Presiden pada Pemilu 2019 yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum Muhammad Romahurmuziy ketika berpidato pada acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada Jumat tanggal 21 Juli 2017.

Konflik Internal PPP

PPP tidak lepas dari konflik internal sebagai partai, salah satunya ketika Mantan Ketum DPP PPP Suryadharma Ali mendapatkan vonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena dianggap terbukti terlibat korupsi. Proses banding yang dilakukan malah menambah hukuman menjadi 10 tahun penjara dan juga sekaligus mencabut haknya untuk dipilih dalam jabatan publik apapun selama 5 tahun setelah menjalani hukuman penjara. Majelis Hakim Tipikor menyatakan bahwa Suryadharma terbukti menyalahgunakan jabatan sebagai menteri dalam kasus penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2010-2013 dan juga dalam penggunaan dana operasional menteri. Setelah itu, posisi pimpinan partai diisi oleh Romahurmuziy yang terpilih pada Muktamar VIII untuk periode 2016-2021.

Setelah terpilihnya Romahurmuziy justru muncul konflik kepengurusan dengan kubu Djan Faridz yang mengklaim diri sebagai kepengurusan yang sah. Pada tanggal 12 Juni 2017 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Romahurmuziy lewat Putusan PK no.79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016. Terbitnya keputusan ini juga sekaligus menganulir putusan Kasasi no. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tertanggal 2 November 2015 yang memberi kemenangan pada kubu Djan Faridz. Walaupun demikian, kedua kubu belum melakukan islah, terbukti dengan terjadinya perebutan Kantor DPP PPP di jalan Diponegoro, Cikini, Jakpus pada 16/7/2017 antara simpatisan kubu Romahurmuziy yang meminta pihak Djan keluar dari kantor.

Pada pemilu 2019 yang akan datang PPP menargetkan posisi 3 besar walaupun diakui oleh Romahurmuziy bahwa target tersebut tidak akan mudah untuk dicapai. Berdasarkan hasil survei pada Januari 2018, PPP mendapatkan elektabilitas hanya sebesar 3,5 persen sehingga menjadi salah satu parpol yang terancam tidak lolos ke Parlemen. Untuk lolos, parpol harus mendapatkan 4 persen suara sah nasional pada Pemilu 2019 yang akan datang. Namun Romahurmuziy optimis bahwa suara PPP masih dapat meningkat, sebab berdasarkan survei LSI masih ada sekitar 20,7 persen peserta pemilu yang belum menentukan pilihan.

The post Sejarah Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) appeared first on Sejarah Lengkap.

Peristiwa – peristiwa tersebut membawa akhir pada kekuasaan Orde Baru, menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya orde baru dan memasuki orde Reformasi sebagai babak baru perkembangan nasionalisme indonesia. Aturan mengenai jumlah peserta pemilu dan pembentukan partai politik kemudian berubah pada saat reformasi yang mengakibatkan mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden. Partai Amanat Nasional (PAN) adalah salah satu dari sekian banyak partai yang dibentuk pada era Reformasi oleh sejumlah aktivis reformasi.

Majelis Amanat Rakyat (MARA)

Sejarah partai PAN berawal dari keberadaan Majelis Amanat Rakyat atau MARA yang dibentuk pada 14 Mei 1998. MARA merupakan suatu wadah terbuka yang bertujuan memperjuangkan keadilan dan demokrasi di Indonesia. MARA dibentuk oleh para tokoh nasional yang melibatkan tokoh dari lintas aama, suku dan rasial. Pembentukan MARA serupa dengan pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) di masa Orde Lama yang juga didirikan karena adanya penyelewengan yang dilakukan pemerintah yang dianggap tidak memahami penderitaan rakyat. Anggota MARA terdiri dari banyak tokoh termasuk beberapa mantan pejabat pemerintahan antara lain Goenawan Mohammad, Emil Salim, Jend.Purn.Rudini, Arifin Panigoro, Frans Seda, Adnan Buyung Nasution, Nurcholish Madjid, Ong Hok Ham, Faisal Basri, Amien Rais dan masih banyak yang lainnya sejumlah 49 orang.

Pendirian PAN (Partai Amanat Nasional)

Amien Rais yang menjadi salah satu tokoh kunci gerakan reformasi tahun 1998 juga menjadi motor pendirian PAN bersama para rekannya yang tergabung dalam MARA. MARA bersama dengan beberapa organisasi seperti PPSK Yogyakarta, para tokoh Muhammadiyah dan Kelompok Tebet lalu menggagas pembentukan Partai Amanat Nasional. Pada awalnya Amien Rais berkeinginan untuk kembali ke Muhammadiyah kepada posisinya sebagai Ketua Umum namun merasa terpanggil untuk melanjutkan perjuangan untuk kembali membangun Indonesia yang saat itu masih dalam keadaan carut marut setelah pergantian kekuasaan. Keinginan melanjutkan perjuangan itulah yang membuat Amien Rais kemudian mendirikan partai politik baru yang diberi nama Partai Amanat Bangsa (PAB). Nama PAB kemudian berubah menjadi PAN pada pertemuan di Bogor tertanggal 5-6 Agustus 1998.

Para pendiri PAN sejumlah 50 tokoh nasional antara lain Prof.Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad,Dr. Rizal Ramli, Abdillah Toha, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin,  Alvin Lie Ling Pao. Deklarasi PAN berlangsung pada tanggal 23 Agustus 1998 di Istora Senayan Jakarta yang dihadiri oleh ribuan orang. Pendirian PAN kemudian disahkan melalui keputusan Departemen Kehakiman n. M.20.UM.06.08 tertanggal 27 Agustus 2003. Sebagai partai yang lahir di akhir masa Orde Baru, PAN membawa semangat Indonesia baru yang ingin menggantikan gaya pemerintahan otoriter pada masa Orde Baru.

Pada dasarnya PAN adalah partai terbuka walaupun sebagian orang menganggapnya sebagai partai Muhammadiyah karena sosok Amien Rais yang saat itu menjabat sebagai ketuanya. Partai ini mendasarkan diri pada asas Pancasila dan bersifat terbuka, majemuk dan mandiri , untuk berbagai warga negara Indonesia, laki – laki dan perempuan baik itu yang berasal dari beragam latar belakang pemikiran, etnis dan agama. Ketahui juga mengenai sejarah indische partij, sejarah perhimpunan indonesia dan sejarah partindo partai indonesia.

Visi, Misi dan Tujuan PAN

Sejarah partai PAN mempunyai visi sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, juga mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, diridhoi oleh Allah SWT, Tuhan YME. Sedangkan misi dari PAN adalah untuk mewujudkan beberapa hal sebagai berikut:

• Mewujudkan kader berkualitas.
• Mewujudkan diri sebagai partai yang dekat dan membela kepentingan rakyat.
• Mewujudkan partai yang modern berdasarkan sistem yang unggul dan manajemen unggul pula serta budaya bangsa yang luhur.
• Mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju serta bermartabat.
• Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, melindungi semua bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
• Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat dan bermartabat, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi juga keadilan sosial dan mendapat hormat dalam pergaulan internasional.

Tujuan dalam sejarah partai PAN adalah untuk menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, menjunjung keadilan serta kemajuan pada bidang material dan spiritual. Akar dari cita – cita partai adalah moral agama, kemanusiaan dan kemajemukan, prinsip non sektarian dan non diskriminatif. Semua prinsip tersebut tergabung dalam azas “Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat Bagi Sekalian Alam”.

Berdasarkan azas tersebut PAN akan menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika dalam berbangsa dan bernegara dengan menghargai harkat dan martabat manusia, serta mendukung kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, memperjuangkan keadilan sosial dan kehidupan bangsa yang lebih baik dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, bermartabat dan mandiri. Ketahui juga mengenai sejarah gerindo, sejarah parindra partai indonesia raya dan sejarah pni partai nasional indonesia.

Keikutsertaan Dalam Pemilu

Dalam sejarah partai PAN pertama kali ikut serta pada pemilu tahun 1999 dan meraih 7,4 persen suara atau 34 kursi di DPR. Walaupun hanya mendapatkan kursi sejumlah itu, PAN mampu menjadi penggerak utama dalam koalisi partai – partai Islam yang juga dikenal dengan sebutan poros tengah. Saat itu poros tengah terdiri dari partai – partai Islam seperti PKB, PAN, PBB, PPP dan Partai Keadilan (PKS) yang mengusung Gus Dur (Abdurrahman Wahid), Ketua Dewan Syuro PKB sebagai calon presiden. Pada saat itu Gus Dur berhadapan dengan Megawati Soekarnoputri , Ketua Umum PDI-P dan BJ. Habibie sebagai calon dari Golkar. Poros tengah kemudian melakukan lobi politik untuk mendukung Gus Dur sehingga Megawati kalah. Setelah pemilu, Amien Rais diangkat sebagai Ketua MPR.

Pada pemilu berikutnya di tahun 2004 PAN mendapatkan 6,4 persen suara dan kursi DPR sejumlah 53 kursi. Amien Rais diusung sebagai calon presiden dengan Siswono Yudo Husodo sebagai wakilnya, namun hanya mencapai putaran pertama dengan meraih 14,66 persen suara. Di tahun 2009 PAN mendapatkan 6 persen suara dan sejumlah 43 buah kursi di DPR, sedangkan pada pemilu 2014 mengalami peningkatan sebesar 7,6 persen suara dan 48 kursi DPR. Di tahun 2014 pula Hatta Rajasa yang menjadi Ketua Umum PAN juga diusung sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, namun kalah suara dari Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Tradisi Baru PAN

Saat ini Ketua Umum PAN adalah Zulkifli Hasan dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai yang dijabat oleh Soetrisno Bachir dan Amien Rais sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai. Sebagai ketua terpilih saat ini, Zulkifli Hasan ingin menjadikan partainya sebagai rumah besar untuk Indonesia. Artinya semua kebijakan yang akan dilakukan dalam sejarah partai PAN kedepannya harus bertujuan untuk kepentingan rakyat, memberantas kemiskinan dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Selain itu Zulkifli Hasan juga mengemukakan gagasan akan tiga program baru PAN yaitu revitalisasi, regenerasi dan reunifikasi.

• Reunifikasi – Mengajak kembali para tokoh pendiri PAN untuk kembali memenangkan Pemilu 2019.
• Otonomisasi – Membuat kekuasaan PAN tidak bersifat sentral dan membangun sistem serta struktur partai secara desentralisasi. Ini merupakan langkah baru dalam dunia politik di Indonesia dimana pemilihan para ketua DPD dan DPW akan menjadi wewenang dari DPD dan DPW masing – masing dan bukan lagi atas kehendak Ketua Umum sebagaimana biasanya. Tidak hanya itu, pemilihan calon Walikota/Bupati, Gubernur, Ketua DPRD Propinsi atau Kabupaten/ Kota akan diserahkan juga sepenuhnya pada DPD atau DPW setempat.

Kemudian dibawah kepemimpinan PAN juga akan diselenggarakan konvensi untuk pemilihan kader yang akan diusung menjadi calon presiden, sebagai gebrakan baru untuk menghapus tradisi lama yang selalu menganggap Ketua Umum partai adalah segala – galanya.

The post Sejarah Partai PAN (Partai Amanat Nasional) Terlengkap appeared first on Sejarah Lengkap.

Pemilu dilakukan dengan usaha mempengaruhi rakyat secara persuasif tanpa paksaan dan melalui kegiatan retorika, hubungan masyarakat, komunikasi massa, lobbying dan lainnya. Walaupun sangat dikecam oleh berbagai pihak, teknik agitasi dan propaganda di negara – negara demokrasi kerap digunakan oleh para politikus dan komunikator politik demi mendapatkan tujuannya. Para pemilih dalam kegiatan pemilu disebut konstituen, dan menjadi sasaran dari kampanye serta janji – janji yang dilontarkan oleh para peserta pemilu.

Sistem Pemilihan Umum

Sebelum hari pemungutan suara, para peserta pemilu terlebih dulu diberikan waktu untuk berkampanye dan menggalang pendukung serta pemilih sebanyak – banyaknya. Kampanye ini tentunya harus dilakukan dengan cara yang jujur dan adil. Kampanye yang dilakukan selama periode waktu  yang telah ditentukan akan menjadi penentu hasil dari pemungutan suara kelak. Proses penghitungan suara akan dilakukan segera setelah pemungutan suara selesai. Dalam ilmu politik ini terdapat beberapa sistem pemilihan umum sebagai bagian dari sejarah pemilu di dunia, namun pada umumnya terbagi pada dua prinsip pokok yaitu:

• Single Member Constituency – Satu daerah pemilihan dapat memilih satu orang wakil, biasanya disebut sebagai sistem distrik.
• Multi Member Constituency – Satu daerah pemilihan dapat memilih beberapa wakil dan biasanya disebut Sistem Perwakilan Berimbang atau Proportional Representation.

Sejarah Pemilu di Masa Yunani dan Romawi Kuno

Sejarah Pemilu di dunia dimulai dari istilah kedaulatan rakyat yang sebenarnya sudah dijalankan sejak masa peradaban Yunani Kuno, yaitu sekitar abad ke IV sebelum masehi. Pada saat itu rakyat sudah turut melakukan hak – hak politiknya dalam pemerintahan. Demokrasi berasal dari kata ‘Demos’ yang berarti rakyat dan ‘Cratein’ yang artinya pemerintahan. Rakyat Yunani Kuno sudah memilih sendiri secara langsung mengenai siapa yang menjadi pemimpinnya, mereka juga sudah mengetahui kebutuhan dan keinginannya masing – masing. Pada masa itu cara tersebut bisa dilakukan karena jumlah penduduknya hanya sedikir dan wilayahnya pun hanya berupa negara kota yang tidak besar.

Pada masa peradaban Romawi Kuno awalnya berbentuk negara kerajaan yang penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa. Pemerintahan ala monarki ini didampingi oleh badan perwakilan yang terdiri dari kaum ningrat sebagai anggota. Bibit demokrasi telah terlihat dalam sistem pemerintahan ini dan berlanjut ketika raja terakhir diusir dari tahtanya, kemudian kaum ningrat dan rakyat bertikai. Pertikaian tersebut diselesaikan dengan perundingan 12 meja.

Sejak saat itu pemerintahan dipegang oleh dua orang konsul yang memerintah bersama – sama dengan Dewan Pemerintah berdasarkan undang – undang. Dalam keadaan darurat maka kekuasaan akan dipusatkan pada satu orang yang disebut Diktator dengan kekuasaan yang besar dan mutlak namun bersifat sementara.pemerintahan akan menggunakan sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat setelah kondisi kembali normal. Ketahui juga mengenai sejarah DPR, sejarah PNI partai nasional Indonesia dan sejarah PKI.

Sejarah Pemilu di Abad XVII dan XVIII

Kemunculan kembali teori mengenai hukum alam  pada Yunani dan Romawi kuno juga mengundang kemunculan para ahli hukum dan ketatanegaraan dalam sejarah pemilu di dunia. Di sekitar abad inilah muncul para pemikir besar seperti Raja Frederik yang Agung (1712-1786) yang menentang ajaran Niccolo Machiavelli dan John Locke (1632-1704)yang menyatakan hak – hak alamiah manusia untuk hidup, merdeka dan juga hak milik. Hak – hak asasi ini juga membatasi setiap kekuasaan apapun yang muncul. Untuk menjamin hak – hak asasi tersebut, kemudian masyarakat menunjuk seorang penguasa untuk menjaga dan menjamin agar hak – hak tersebut terlaksana.

Thomas Hobbes (1588-1679) mengatakan bahwa perjanjian masyarakat bersifat langsung artinya rakyat melepaskan hak atau kemerdekaan kepada Raja sehingga Raja memiliki kekuasaan absolut. Rakyat di Perancis berusaha mengadakan perubahan pada Majelis Permusyawaratan melalui rapat nasional yang salah satu tuntutannya adalah untuk memberikan konstirusi berupa perjanjian masyarakat yang diperbarui dan tertulis. Perjanjian ini harus dibuat oleh seluruh warga negara, dan didalamnya ditentukan hak – hak dari para warga negara berupa hak asasi manusia. Gerakan ini juga diikuti oleh negara – negara lain yang membuat UUD dengan mencantumkan pembahasan mengenai hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dibatasi oleh negara. Ketahui juga mengenai sejarah MPR dan penyebab perang Bosnia.

Sejarah Pemilu Pada Abad ke XIX Hingga Sekarang

Sejarah pemilu di dunia telah memasuki fase baru pada saat ini berupa terbentuknya partai – partai politik. Badan – badan perwakilan rakyat juga diharapkan untuk dapat mencerminkan aspirasi rakyat sesungguhnya dan mewakili rakyat dengan benar. Maka sejak saat itu berkembang demokrasi modern yang masih berlangsung hingga saat ini. Banyak negara di dunia yang mencantumkan dalam konstitusinya bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan negara menganut asas kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan pemerintah akan bersumber pada kehendak seluruh rakyat, yang kemudian dikenal sebagai prinsip demokrasi.

Beberapa unsur dari demokrasi dapat dilihat langsung pada beberapa negara demokrasi yang besar. Para pemerintah merupakan perwakilan demokrasi dan dipilih secara bebas untuk mewakili rakyat. Abraham Lincoln menyatakan bahwa pemerintah untuk rakyat dan demokrasi sesuai dengan pilihan yang dibuat oleh rakyat. Sedangkan Robert Dahl menunjukkan bahwa demokrasi responsif dan layak bisa diwujudkan apabila terdapat paling sedikit jaminan terhadap beberapa institusi.

• Kebebasan untuk berorganisasi, mendirikan atau bergabung.
• Memiliki kebebasan untuk berekspresi
• Memiliki hak untuk memilih dan memenuhi syarat untuk jabatan di pemerintahan.
• Para pemimpin politik memiliki hak untuk bersaing mengumpulkan suara dan pendukung.
• Adanya sumber alternatif untuk akses informasi
• Pemilu diselenggarakan secara bebas dan jujur.
• Sumber – sumber alternatif dari informasi yang ada.
• Pejabat pemerintahan yang dalam membuat kebijakannya melakukan pertimbangan atas dasar suara pemilih dan pernyataan pilihan lainnya jika ada.

Dari uraian mengenai sejarah pemilu di dunia maka bisa disimpulkan bahwa salah satu unsur yang paling penting dari Indonesia dan sejarahnya adalah pendukung demokrasi. Partai politik merupakan hal yang paling penting untuk menjadi tempat penyaluran aspirasi politik masyarakat. Dalam pemilu yang diselenggarakan pada setiap negara, keberadaan partai politik menjadi sangat penting sebagai wadah organisasi yang menyalurkan aspirasi politik seorang warga negara. Partai – partai politik sudah diakui secara konstitusional oleh negara dan mewakili serta menghubungkan pemerintah dan rakyat. Kampanye yang dilakukan pun harus melalui cara yang baik tanpa adanya kecurangan atau praktek bagi – bagi uang yang lazim dilakukan kepada anak – anak atau masyarakat kelas bawah.

The post Sejarah Pemilu Di Dunia Sejak Zaman Yunani dan Romawi Kuno appeared first on Sejarah Lengkap.