1. Perbedaan Orientasi Kebijakan Ekonomi

Perbedaan orde lama dan orde baru pertama terlihat dari orientasi kebijakan ekonomi. Pada orde lama mempunyai kebijakan ekonomi berbentuk ekonomi yang tertutup komunis atau sosialis. Sedangkan orde baru adalah ekonomi terbuka yang menganut pahamk orientasi kapitalis. Ketika memasuki masa orde baru, tingkat inflasi bisa diturunkan dimana pada tahun 1966 sebesar 500% dan hanya dalam waktu empat tahun, tingkat inflasi bisa dipotong hingga 5 sampai 10% lebih tepatnya terjadi pada tahun 1970. Ini sedikit banyak dipengaruhi dengan peningkatan presentasi masyarakat yang bersekolah atau golongan terpelajar yang menjadi salah satu ciri pokok orde baru.

2. Perbedaan Kemauan Politik

Orde lama dan orde baru juga memiliki perbedaan dari segi kemauan politik. Pada orde lama, kondisi negara masih dalam suasana menikmati kemerdekaan dan emosi nasionalisme masyarakat masih sangat tinggi. Selain itu, maraknya proyek mercusuar berdampak dari keinginan supaya bisa terlihat lebih unggul dalam pandangan bangsa asing. Sedangkan makna orde baru, kemauan politik bertambah kuat dengan tujuan untuk mencapai kemauan dalam membangun ekonomi sekaligus membuka ruang yang relatif besar untuk perkembangan modal asing.

3. Sosial Budaya

Perbedaan orde lama dan orde baru berikutnya juga terlihat dalam bidang sosial budaya. Perbedaan ini bisa terjadi sebab jarak waktu dari era kemerdekaan ke era pemerintahaan yang terjadi. Pada orde lama masih mempunyai perubahan dari masa penjajahan menuju masa kemerdekaan. Selama masa orde lama, kondisi sosial budaya sedang berada di suasana yang tradisional. Sedangkan pada masa orde baru, kondisi sosial budaya mulai berkembang ke arah yang positif seperti kebebasan berbicara, kebebasan bersikap dan juga kebebasan dalam bertindak.

Ketika memasuki era orde baru, bidang sosial sudah mengalami perubahan. Masyarakat Indonesia sudah mempunyai kebebasan dari berbagai aspek meski masih ditemui beberapa masalah yang berhubungan dengan SARA. Di beberapa daerah, terjadi perselisihan antara umat beragama, kelompok dan juga suku di beberapa daerah di Indonesia yang menjadi salah satu peristiwa pada masa orde baru yang tidak bisa dilupakan.

4. Bidang Politik

Perubahan pimpinan dan juga era pemerintahan dalam satu negara tentunya bisa mengubah beberapa hal yang berkaitan dengan bidang politik. Meski dalam satu negara tetap menganut ideologi dan memakai peraturan yang sama, namun dibawah pimpinan yang berbeda dengan cara yang berbeda tentunya juga membuat politik yang dijalankan jadi berbeda. Hal ini juga terjadi pada Indonesia, dimana ketika masa orde lama atau masa pemerintahan Ir. Soekarno, masyarakat Indonesia masih terlena dengan kenikmatan kemerdekaan yang baru saja diraih sehingga masih begitu banyak ditemukan warga yang memiliki nasionalisme tinggi.

Selain itu, warga Indonesia juga mempunyai keinginan yang jauh lebih tinggi agar bisa terlihat lebih unggul dibandingkan dengan bangsa lainnya. Dengan berjalannya waktu, pandangan politik di Indonesia mulai mengalami perubahan. Sesudah melewati orde lama, keinginan agar bisa terlihat lebih unggul mulai redup dan dalam masa orde baru, kemauan politik sudah berubah ke proses mengembangkan Indonesia untuk pembangunan ekonomi dan ini menjadi salah satu kebijakan politik pada masa orde baru. Untuk itu, pemerintahan era Soeharto ini kemudian membuka ruang untuk perkembangan modal asing di tanah air.

5. Perubahan Perekonomian

Perubahan perekonomian juga sangat dirasakan dari orde lama ke orde baru khususnya terlihat pada orientasi kebijakan serta stabilitas ekonomi. Ketika orde lama, pemerintah menerapkan kebijakan berbentuk ekonomi yang tertutup sosialis atau komunis. Stabilitas ketika orde lama diperlihatkan dengan adanya tingkat inflasi yang masih tinggi. Kemudian, masa orde baru memberikan perubahan dalam kebijakan ekonomi pemerintahan. Sama seperti kelebihan dan kekurangan orde baru, pada era Soeharto ini lebih mengedepankan ekonomi terbuka kapitalis. Inflasi mengalami penurunan pada masa orde baru namun kemudian kembali menngkat secara signifikan di akhir era pemerintahan Soeharto tersebut.

6. Sumber Daya Manusia

Selama masa orde lama masih berlangsung, sumber daya manusia masih bisa dikatakan sangat terbatas. Sesudah berhasil memperoleh kemerdekaan, pemerintah masih terus berusaha untuk mempertahankan kemerdekaannya sehingga masih belum ada program untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia baik lewat pekerjaan atau pendidikan. Selain itu, jumlah sumber daya manusia yang berkualitas juga masih sangat terbatas selama masa orde lama. Ini kemudian mulai mengalami perubahan sesudah memasuki masa orde baru. Kualitas sumber daya manusia terlihat semakin meningkat dan pemerintah sudah melakukan banyak usaha seperti meningkatkan jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan formal.

7. Kondisi Politik Dunia

Di masa pemerintahan presiden Soekarno yakni orde lama, kondisi politik dunia bisa dikatakan belum stabil yang disebabkan karena Perang Dunia II atau PD II dan ini menjadi salah satu kelebihan dan kekurangan orde lama. Ketika saat itu, Perang Dunia II baru saja selesai dan memberikan banyak dampak negatif pada kondisi politik dunia khususnya di Indonesia. Kemudian, kondisi politik dunia mulai mengalami perbaikan ketika memasuki era orde baru yakni pada pemerintahan Soeharto yang menggantikan presiden Soekarno. Ini dikenal sebagai kondisi oil boom yakni perang dingin serta perang dunia Vietnam yang belum lama selesai memberikan dampak positif yang juga berpengaruh pada Indonesia.

Demikian ulasan dari kami kali ini tentang perbedaan orde lama dan orde baru di Indonesia. Perubahan orde lama dan orde baru ini tentunya juga sangat berpengaruh pada pemerintahan. Perbedaan ini bisa terjadi akibat adanya perbedaan pemimpin serta aturan yang diterapkan.

The post 7 Perbedaan Orde Lama dan Orde Baru Dalam Berbagai Bidang appeared first on Sejarah Lengkap.

Orde Lama merupakan sebutan bagi periode pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang berlangsung pada tahun 1945 – 1968. Pada periode pemerintahan ini, Presiden Soekarno berlaku sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Pemerintahan Indonesia mengalami beberapa peralihan pada masa orde lama. Indonesia sempat menerapkan sistem pemerintahan presidensial, demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin. Baca juga pengertian Orde Lama, demokrasi pada masa Orde Lama, dan penyimpangan pada masa Orde Lama.

Kelebihan dan Kekurangan Orde Lama

Kelebihan masa pemerintahan Orde Lama diantaranya adalah:

1. Indonesia berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia

Pemerintahan Orde Lama juga termasuk masa pemerintahan setelah kemerdekaan Republik Indonesia (1945 – 1950). Pada awal-awal kemerdekaan banyak terjadi peristiwa-peristiwa bersejarah yang menunjukkan keinginan yang sangat kuat dari rakyat Indonesia untuk merdeka. Peristiwa tersebut diantaranya adalah Pertempuran Medan Area, Pertempuran 10 November, Pertempuran Ambarawa, dan Pertempuran 5 hari di Semarang.

Belanda bahkan melakukan Agresi Militer Belanda 1 dan Agresi Militer Belanda 2 untuk kembali menegakkan pengaruhnya di Indonesia. Namun, pemerintah pada masa Orde Lama tetap berusaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pemerintah secara aktif menyelenggarakan berbagai perundingan dan perjanjian untuk mendamaikan kondisi sekaligus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjanjian yang dihasilkan misalnya Perjanjian Linggarjati atau Perjanjian Renville.

2. Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda

Pemerintah Orde Lama berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda melalui jalur diplomasi dan militer. Presiden Soekarno, pada tanggal 19 Desember 1961, mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Operasi Trikora atau Tri Komando Rakyat merupakan konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Presiden Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayjen (Mayor Jenderal) Soeharto diangkat sebagai panglima. Mereka bertugas untuk merencanakan, mempersiapkan, dan mengadakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indoesia.

3. Indonesia menjadi pelopor diadakannya Konferensi Asia Afrika

Indonesia menjadi salah satu negara pelopor dari diadakannya Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika atau Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika merupakan konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika. Pada saat itu, negara-negara Asia dan Afrika umumnya adalah negara-negara yang baru saja memperoleh kemerdekannya. Konferensi Asia Afrika diadakan oleh Indonesia, Burma (saat ini Myanmar), Ceylon (saat ini Sri Lanka), India, dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia (Sunario). Pertemuan tersebut berlangsung pada 18 – 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia.

4. Indonesia menjadi pelopor Gerakan Non-Blok

Tidak hanya Konferensi Asia Afrika, pada masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia juga menjadi pendiri Gerakan Non-Blok. Gerakan ini berawal dari sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika yang diadakan di Bandung, Indonesia pada 1955. GNB (Gerakan Non-Blok) adalah kumpulan negara-negara yang tidak ingin berpihak pada blok tertentu pada saat Perang Dingin. Indonesia melalui Presiden Soekaron beserta keempat pemimpin lainnya mendirikan gerakan ini. Keempat pemimpin negara lainnya adalah Josip Broz Tito (Presiden Yugoslavia), Gamal Abdul Nasser (Presiden Mesir), Pandit Jawaharlal Nehru (Perdana Menteri India), dan Kwame Nkrumah (Gana).

5. Pemilihan Umum pertama di Indonesia

Orde Lama berhasil menyelanggaraka Pemilihan Umum pertama di Indonesia pada tahun 1955. Pemilu ini dianggap sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Pemilu pertama ini diselenggarakan saat keamanan negara masih kurang kondusif, karena pemberontakan DI/TII. Baca juga Pemilu pada masa Orde Lama, sejarah singkat Pemilu di Indonesia, sejarah Pemilu 1955, dan sejarah partai politik di Indonesia.

Kekurangan dari masa pemerintahan Orde Lama diantaranya adalah:

1. Situasi politik yang tidak stabil

Pada masa pemerintahan Orde Lama, situasi politik Indonesia terkesan tidak stabil. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya pergantian kabinet yang mencapai 7 kali pergantian kabinet pada masa pemerintahan demokrasi liberal saat Orde Lama. Kabinet-kabinet yang berkuasa pada masa Orde Lama ialah Kabinet Natsir (1950 – 1951), Kabinet Sukiman-Suwirjo (1951 – 1952), Kabinet Wilopo (1952 – 1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953 – 1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (1955 – 1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956 – 1957), dan Kabinet Djuanda (1957 – 1959).

2. Munculnya Sistem Demokrasi Terpimpin

Pergantian kabinet yang terus terjadi karena penerapan sistem demokrasi liberal, memaksa Indonesia untuk membentuk suatu sistem pemerintahan baru yang lebih stabil. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno memperkenalkan suatu sistem pemerintahan baru yang dinamai Demokrasi Terpimpin. Perbedaan sistem demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal terletak pada kekuasaan presiden. Pada demokrasi liberal, parlemen mempunyai kekuasaan yang luas untuk menjalankan pemerintahan dan pengambilan keputusan negara.

Sementara itu, pada sistem demokrasi terpimpin maka presidenlah yang mempunyai kekuasaan tersebut. Presiden bahkan memiliki kekuasaan hampir di seluruh bidang pemerintahan. Kekuasaan Presiden Soekarno selaku Presiden Indonesia sangat dominan, sehingga kehidupan politik tidak tumbuh secara demokratis.

Indonesia menerapkan sistem ini sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Kabinet Djuanda kemudian dibubarkan dan digantikan dengan kabinet kerja yang dipimpin oleh Soekarno sendiri selaku perdana menteri dan Ir. Djuanda selaku menteri pertama. Fokus kebijakan berada di sektor sandang, pangan, dan pembebasan Irian Barat. Pada masa ini juga, Indonesia membentuk badan-badan eksekutif maupun legislatif, seperti MPRS, DPRS, DPA, Depernas, dan Front Nasional.

3. Ideologi yang saling bertentangan

Pada masa pemerintahan Orde Lama, terdapat pertentangan ideologis antara nasionalis, agama, dan komunis (NASAKOM). Pada saat demokrasi liberal diterapkan saat pemerintahan Orde Lama, terdapat tiga partai yang memiliki partisipasi yang sangat besar di dalam pemerintahan. Ketiga partai tersebut adalah PNI (Partai Nasionalis Indonesia), PKI (Partai Komunitas Indonesia, dan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Ketiga partai ini masing-masing memiliki ideologi yang berbeda. PNI memiliki ideologi nasionalis, PKI mempunyai ideologi komunis, dan Masyumi memiliki ideologi Pans Islamisme.

4. Terjadi penyimpangan dari Pancasila dan UUD 1945

Pada masa Orde Lama, terjadi beberapa penyimpangan dari Pancasila dan UUD 1945 yakni sebagai berikut:

• Presiden seumur hidup
• Dibubarkannya DPR hasil pemilu 1955
• Pembentukan MPRS dan DPR-GR yang dipilih dan diangkat oleh Presiden

Selain itu, juga terdapat perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer yang melanggar UUD 1945.

Pada masa Orde Lama juga terjadi peristiwa Pemberontakan G30S/PKI. Namun, pemberontakan ini berhasil digagalkan oleh TNI dan rakyat. Baca juga latar belakang G30SPKI, kronologi G30SPKI, sejarah G30SPKI lengkap, dan sejarah Museum Lubang Buaya. Inilah penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan Orde Lama. Semoga bermanfaat.

The post 8 Kelebihan dan Kekurangan Orde Lama dalam Berbagai Bidang appeared first on Sejarah Lengkap.

Pasca Kemerdekaan (1945 – 1950)

Selama kurun waktu dalam pengertian orde lama terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem parlementer. Dalam sistem pemerintahan presidensial terdapat fungsi ganda Presiden yaitu sebagai badan eksekutif sekaligus juga badan eksekutif. Penyimpangan pada masa orde lama juga telah terjadi di kurun waktu ini seperti perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP tadinya berfungsi sebagai pembantu presiden namun berubah menjadi badan yang diberi kekuasaan legislatif dan turut diberi wewenang untuk menetapkan GBHN yang tadinya adalah wewenang MPR. Kabinet presidensial juga berubah bentuk menjadi kabinet parlementer pada masa ini. Ciri – ciri dari sistem pemerintahan parlementer yaitu:

• Kekuasaan legislatif lebih memiliki kekuatan daripada kekuasaan eksekutif
• Menteri – menteri yang ada di kabinet harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada DPR
• Program kebijaksanaan kabinet harus sesuai dengan tujuan politik yang dimiliki sebagian anggota parlemen tersebut.

Demokrasi Liberal (1950 – 1959)

Periode dalam pengertian orde lama ini disebut masa demokrasi liberal karena menggunakan prinsip – prinsip liberal dalam politik dan sistem ekonominya. Dalam sistem demokrasi liberal, beberapa partai besar seperti Masyumi, PNI dan PKI memiliki partisipasi besar dalam pemerintahan. Kabinet – kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) kemudian dibentuk berdasarkan UUDS 1950. Setiap kabinet yang berkuasa harus mendapatkan dukungan mayoritas dari DPR pusat. Beberapa ciri – ciri dari sistem pemerintahan demokrasi liberal yaitu:

• Presiden hanya bertindak selaku kepala negara dan hanya berhak mengatur pembentukan kabinet.
• Presiden dan wakilnya tidak dapat diganggu gugat
• Kebijakan pemerintahan dipertanggung jawabkan oleh kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri
• Presiden memiliki hak untuk membubarkan DPR
• Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden.
• Kewenangan terbesar dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan dipegang oleh parlemen.
• Kabinet yang menjalankan pemerintahan akan berganti sesuai dengan tugasnya.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 Presiden Soekarno menggunakan konstitusi Undang – Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) untuk memerintah. Dewan Konstituante juga diberi tugas untuk membuat undang – undang dasar baru yang sesuai dengan amanat UUDS 1950, tetapi sampai tahun 1955 belum ada konstitusi baru yang ditetapkan atau dibuat. Akibatnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959  yang menyatakan pembubaran konstituante. Isi dari dekrit tersebut adalah pembentukan MPRS dan DPAS, memberlakukan kembali UUD 1945 dan menyatakan bahwa UUDS 1950 tidak lagi berlaku, serta pembubaran konstituante.

Demokrasi Terpimpin (1959 – 1968)

Demokrasi Terpimpin adalah hasil dari keluarnya dekrit Presiden 1959 dan sistem ekonomi Indonesia juga menjurus pada sistem yang segalanya diatur oleh pemerintah (etatisme) yang diharapkan bisa membawa kemakmuran bersama. Sistem demokrasi terpimpin dalam pengertian Orde Lama adalah sistem yang seluruhnya berpusat pada pemimpin negara yaitu Presiden Soekarno, termasuk seluruh keputusan dan pemikiran mengenai pemerintahan. Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan dalam pembukaan Sidang Konstituante tanggal 10 November 1956. Di masa ini juga terjadi berbagai penyimpangan yang mengakibatkan beberapa peristiwa besar dalam sejarah Indonesia, yaitu:

• Mengidentikkan Pancasila dengan paham Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunis)
• Menetapkan produk hukum yang setingkat UU dalam bentuk penetapan presiden dan bukan persetujuan legislatif.
• MPRS mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidupnya dalam sejarah MPR dan sejarah DPR yang menyimpang.
• Pembubaran DPR hasil pemilu pada masa orde lama tahun 1955 oleh Presiden
• Pernyataan perang dengan Malaysia
• Keluarnya Indonesia dari PBB dan tidak berfungsinya hak budget.

Di era orde lama, konsep yang dipegang Soekarno mengenai pemanfaatan kekayaan alam sangat jelas, yaitu jika bangsa Indonesia belum memiliki kemampuan dalam ilmu atau teknologi untuk pemanfaatan kekayaan alam tersebut maka biarkan kekayaan tersebut tetap berada di dalam bumi. Soekarno beranggapan kekayaan alam akan menjadi warisan untuk generasi mendatang ketika mereka sudah memiliki kemampuan untuk mengeksplorasinya. Dengan pandangan seperti ini, Soekarno tidak pernah memberikan hak konsesi tambang – tambang milik rakyat ke tangan asing. Begitu juga dengan peristiwa penebangan hutan yang sangat jarang terjadi di masa pemerintahan Soekarno.

Pada masa demokrasi terpimpin ini juga terjadi konflik antara Angkatan Darat, Presiden dan PKI yang mencapai puncaknya berupa peristiwa G30S PKI pada 30 September 1965. Dampak dari peristiwa sejarah G30S PKI lengkap tersebut adalah memuncaknya demonstrasi untuk menentang PKI, diangkatnya Mayjen Soeharto menjadi Panglima AD, memburuknya kondisi ekonomi, pembentukan kabinet seratus menteri, dan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) sebagai hasil dari kekacauan situasi negara saat itu akibat berbagai penyimpangan pada masa orde lama.

Peralihan Masa Pemerintahan

Sebagai akibat dari kronologi G30S PKI tersebut proses peralihan pemerintahan ke era orde baru juga ikut terpengaruh dan menjadi salah satu pemicu yang membuat Presiden Soekarno terpaksa menyerahkan jabatannya. Kedekatan Soekarno dengan PKI membuat banyak kalangan tidak senang dan pada akhirnya rakyat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuannya memimpin negara karena Soekarno membiarkan tujuan organisasi PKI untuk menyebarkan paham komunis merajalela di Indonesia, dan kurang memperhatikan sektor ekonomi. Pada tanggal 11 Maret 1966 lahir Surat Perintah Sebelas Maret (supersemar) yang ditandatangani Presden Soekarno dan berisi instruksi kepada Letjen Soeharto.

Instruksi tersebut menyatakan bahwa Letjen Soeharto selaku Menpangab (menteri panglima angkatan darat) untuk mengambil semua tindakan yang dianggap perlu dalam mengawal jalannya pemerintahan saat itu. Sedikit demi sedikit pemerintahan mulai bergeser ke era Orde Baru dibawah pimpinan Jenderal Soeharto yang diberi kekuasaan lewat Supersemar. Pada tanggal 11 Februari 1967 suatu konsep untuk memudahkan penyelesaian konflik diajukan oleh Soeharto, namun Presiden tidak dapat menerima konsep tersebut. Setelah dilakukan sedikit perubahan pada kata – kata di dalam pasal 3 maka Soekarno bersedia menandatanganinya.

Kemudian pada tanggal 23 Februari 1967 di Istana Negara, kekuasaan pemerintah secara resmi diserahkan kepada pemegang Supersemar yaitu Jendral Soeharto. Sebulan kemudian diadakan Sidang Istimewa MPRS untuk mengukuhkan pengunduran diri Soekarno sebagai Presiden dan juga mengangkat Jendral Soeharto menjadi Presiden secara resmi. Pengertian Orde Lama berakhir setelah Presiden Soekarno mengukuhkan pengunduran dirinya sekaligus menyerahkan kepemimpinan negara kepada Presiden Soeharto. Mulai saat inilah istilah makna Orde Baru  terus digaungkan agar rakyat menyadari bahwa pergantian era pemerintahan sudah dimulai.

The post Pengertian Orde Lama yang Dipimpin Presiden Soekarno appeared first on Sejarah Lengkap.

Pemberontakan – pemberontakan sebagai Latar Belakang G30S PKI sebenarnya telah dimulai jauh sebelum ini yaitu pada peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 dengan memproklamasikan Soviet Republik Indonesia. Kejadian ini berhasil ditumpas oleh TNI pada 30 September 1948. Selain itu, masih ada banyak kekacauan yang diakibatkan oleh pemogokan organisasi – organisasi yang berada di bawah PKI, aksi – aksi kekerasan dari ormas PKI di berbagai wilayah dengan berbagai jargon politik bernada kekerasan seperti “Ganyang Nekolim”, “ Ganyang Kabir”, “Ganyang Tujuh Setan Kota” dan lain sebagainya hingga mencapai puncaknya pada peristiwa G30S PKI.

Latar Belakang G30S PKI

Kondisi ekonomi yang merosot di masa Demokrasi Terpimpin telah menjadi lahan yang subur untuk pertumbuhan sejarah PKI dengan menyasar rakyat miskin untuk menjadi target propaganda politik mereka. Tujuan organisasi PKI adalah untuk mendirikan negara komunis di Indonesia dengan berbagai cara. Pada masa itu Angkatan Darat muncul sebagai organisasi militer pejuang yang sekaligus mengemban tugas kemasyarakatan, sehingga juga memiliki peran dalam bidang politik dan ekonomi.

Salah satunya ketika Angkatan Darat ditugaskan untuk memimpin banyak perusahaan asing yang diambil alih pemerintah untuk alasan nasionalisasi. PKI tidak menyukai kebijakan tersebut sehingga mereka menjuluki para perwira sebagai Kabir, yaitu Kapitalis Birokrat. Ketika itu ada tiga kekuatan besar dalam pemerintahan yaitu Angkatan Darat, PKI dan Presiden. Beberapa peristiwa yang menjadi latar belakang  G30S PKI adalah:

1. Pembentukan Angkatan Kelima

PKI yang merasa kekuatan militernya masih sangat lemah ketika menghadapi Angkatan Darat sangat berkepentingan untuk membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan para petani yang dipersenjatai. Pembentukan Angkatan Kelima ini adalah gagasan Menlu Cina Chou En-Lai ketika mengunjungi Jakarta pada tahun 1965, dan menjanjikan akan memasok 100 ribu pucuk senjata untuk Angkatan Kelima. Gagasan itu menjadi alasan bagi pemimpin PKI dalam memperkuat pertahanan dan terus mendesak pembentukan Angkatan Kelima tersebut, yang ditolak oleh Angkatan Darat. Begitu juga dengan Laksamana Muda Martadinata yang menolak atas nama Angkatan Laut. Angkatan Kelima hanya akan diterima jika berada dibawah komando ABRI.

2. Nasakom

Ideologi Nasakom adalah salah satu faktor dalam latar belakang  G 30 S PKI dan menjadi bagian dari sejarah G30S PKI lengkap. PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah partai komunis terbesar di dunia selain Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta orang pada tahun 1965, dan 3 juta orang lagi dari organisasi pergerakan pemudanya. Selain itu, masih ada beberapa organisasi yang diawasi dan dikontrol oleh PKI seperti pergerakan Serikat Buruh yang memiliki 3,5 juta anggota serta Barisan Tani Indonesia dengan 9 juta anggota juga merupakan bagian dari PKI, begitu juga dengan organisasi pergerakan wanita bernama Gerwani, organisasi penulis, artis, dan juga pergerakan para sarjana yang membuat PKI memiliki lebih dari 20 juta anggota serta pendukung.

Ketika pada Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Soekarno mengeluarkan ketetapan konstitusi berupa dekrit Presiden, ia mendapat dukungan penuh dari PKI. Angkatan bersenjata diperkuat dengan mengangkat jendral – jendral militer ke posisi yang penting, dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Sambutan PKI untuk Demokrasi Terpimpin sangat baik dan menganggap bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi antara pendukung Nasionalis, Agama dan Komunis atau NASAKOM. Angkatan Darat menolak ideologi NASAKOM tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Jenderal Ahmad Yani.

3. Konfrontasi Malaysia

Malaysia sebagai negara federasi yang beru terbentuk pada tanggal 16 September 1963 merupakan salah satu faktor penting dalam latar belakang  G 30 S PKI. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia mendekatkan Soekarno dengan PKI sehingga dapat menjelaskan mengapa para tentara menggabungkan diri dalam gerakan 30 S/ Gestok, dan juga menjadi penyebab PKI menculik para tentara petinggi Angkatan Darat. Terjadinya demonstrasi anti Indonesia di Kuala Lumpur yang menyebabkan PM. Malaysia Tunku Abdul Rahman menginjak – injak lambang Garuda karena dipaksa para demonstran menyebabkan kemurkaan Soekarno.

Ia kemudian menyerukan pembalasan dendam dengan slogan “Ganyang Malaysia” dan memerintahkan Angkatan Darat untuk melakukannya. Letjen Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang masih mendapat bantuan Inggris karena menganggap tentara tidak memadai untuk berperang dalam skala itu. Sedangkan Kepala Staf TNI AD A.H. Nasution menyetujuinya karena khawatir isu Malaysia akan dimanfaatkan PKI untuk memperkuat posisinya di bidang politik Indonesia.

Pada saat itu Angkatan Darat berada dalam posisi yang serba salah karena tidak yakin akan menang melawan Inggris, namun di sisi lain mereka akan menghadapi kemurkaan Soekarno jika tidak berperang. Keragu – raguan ini menghasilkan peperangan yang setengah hati di Kalimantan dan mengalami kegagalan, padahal ini adalah operasi gerilya dimana tentara Indonesia sangat mahir melakukannya. Kekecewaan Soekarno karena tidak didukung tentara membuatnya mencari dukungan kepada PKI yang memanfaatkan kesempatan itu untuk keuntungannya sendiri.

Selain itu, Angkatan Darat juga menolak adanya poros Jakarta-Phnom Penh-Peking-Pyongyang yang hanya akan membantu Cina memperluas semangat revolusi komunis di kawasan Asia Tenggara sehingga dapat merusak hubungan baik dengan negara – negara tetangga. Penolakan itu diwujudkan dalam bentuk seminar di Gedung Seskoad Bandung yang dihadiri oleh delapan Jenderal yaitu Rachmat Kartakusumah, J. Mokoginta, Suwarto, Jamin Ginting, Suprapto, Sutoyo, M.T. Haryono dan S. Parman pada 1 – 5 April 1965 yang menghasilkan doktrin strategis politis Angkatan Darat yang dinamakan Tri Ubaya Cakti.

4. Pembantaian Para Perwira TNI

Pembunuhan para perwira Angkatan Darat adalah puncak dari latar belakang G30S PKI. Situasi politik Indonesia yang genting pada sekitar bulan September 1965 memunculkan isu adanya Dewan Jenderal yang mengindikasikan ada beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas kepada Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintahannya. Inilah yang memicu peristiwa G30S PKI. Soekarno disebut – sebut menanggapi isu ini dengan memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa para jenderal tersebut untuk diadili, akan tetapi dalam prosesnya konon beberapa oknum pasukan yang terbawa emosi justru melepaskan tembakan sehingga membunuh keenam petinggi TNI AD.

TNI AD tersebut yaitu Letjen Ahmad Yani (Kastaf Komando AD), Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri), Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri), Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri), Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri), Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman), juga membunuh Ade Irma Suryani putri dari Jendral Abdul Harris Nasution  yang selamat dari serangan tersebut dan menewaskan ajudannya, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean. Para korban yang dibuang ke Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta ditemukan pada tanggal 3 Oktober.

Selain itu ada beberapa orang lain yang juga menjadi korban yaitu Bripka Karel Sasuit Tubun (pengawal di kediaman resmi Wakil PM II dr. J. Leimena), Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta) dan Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kastaf Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta). Ketahui juga mengenai sejarah lubang buaya, dan sejarah hari kesaktian Pancasila.

The post 4 Latar Belakang G30S PKI 1965 Singkat dan Lengkap appeared first on Sejarah Lengkap.

Orang – orang yang menjabat dalam pemerintahan adalah mereka yang dipilih oleh rakyat sehingga kebijakan – kebijakannya juga diharapkan dapat memenuhi amanat rakyat. Orde Lama adalah sebutan untuk masa pemerintahan di Indonesia yang dipimpin Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan yang berlangsung sejak tahun 1945 sampai 1968 itu ada dua sistem demokrasi yang diterapkan yaitu sistem demokrasi liberal atau parlementer dan sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi pada masa orde lama yang menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia masih memiliki pengaruh yang terbawa dari zaman penjajahan.

1. Masa Demokrasi Parlementer

Demokrasi masa orde lama yang menggunakan sistem parlementer ini bisa dikatakan sebagai masa kejayaan dalam demokrasi karena dapat ditemukan hampir semua unsur dan prinsip demokrasi yang benar dalam pelaksanaannya. Unsur seperti akuntabilitas politik yang tinggi, parlemen yang berperan besar, pemilu yang bebas, dan hak politik rakyat yang terjamin. Cara kerja pada sistem pemerintahan parlemen yaitu:

• Kekuasaan yudikatif dalam demokrasi pada masa orde lama bersistem parlementer ini dilaksanakan oleh badan pengadilan yang bebas.
• Presiden tidak menjadi kepala pemerintahan melainkan hanya sebagai kepala negara. Kepala pemerintahan dalam demokrasi masa orde lama dijabat oleh Perdana Menteri.
• Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet atau dewan menteri yang dipimpin oleh perdana menteri . Pembentukan kabinet dilakukan dengan pertanggung jawaban kepada DPR.
• Kekuasaan legislatif dilakukan oleh DPR yang dibentuk lewat pemilu multipartai yang melibatkan banyak partai peserta. Partai politik yang berhasil meraih kursi mayoritas di DPR membentuk kabinet sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang sah.
• Presiden akan menunjuk formatur kabinet untuk menyusun kabinet baru apabila kabinet bubar.
• DPR dapat memberi mosi tidak percaya kepada beberapa menteri atau kabinet dan mereka yang diberi mosi tidak percaya harus membubarkan diri.
• Jika DPR mengajukan mosi tidak percaya kepada kabinet baru, DPR akan dibubarkan dan diadakan pemilihan umum ulang.
• Parlemen memegang peranan penting dalam proses perpolitikan negara.
• Terjadi perkembangan kehidupan berserikat dan berkumpul dalam sebuah partai atau organisasi karena sistem multi partai hingga mencapai 40 partai politik yang tercatat.
• Sejarah pemilu pada masa orde lama tahun 1955 berhasil menjunjung tinggi prinsip – prinsip demokrasi dalam sejarah pemilu di Indonesia.
• Secara umum hak – hak rakyat terlindungi dan sesuai dengan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Penyebab Kegagalan Sistem Parlementer

Walaupun terlihat bagus, proses demokrasi pada masa parlementer dinilai gagal dalam menjamin kestabilan politik, kelangsungan pemerintahan, dan gagal dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Penyebab kegagalam demokrasi pada masa orde lama sistem parlementer adalah sebagai berikut.

• Tidak adanya anggota konstituante yang bersidang untuk menetapkan dasar negara sehingga memicu Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
• Dasar – dasar sosial ekonomi rakyat masih rendah sehingga rawan mengalami ketidak stabilan ekonomi.
• Politik aliran menjadi dominan, yang artinya ada beberapa golongan dan partai politik yang sangat mementingkan kelompoknya sendiri daripada kepentingan bangsa dan negara.
• Banyak terjadi pemberontakan dalam negeri seperti peristiwa PRRI dan Permesta yang anti pemerintah.
• Konflik internal angkatan bersenjata membuat mereka terbagi dua sehingga berpotensi memecah belah persatuan dan keutuhan bangsa.
• Masa kerja kabinet yang sangat singkat hanya selama satu tahun sehingga banyak program pemerintahan yang tidak dapat dicapai secara maksimal.

2. Masa Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang dikelola dalam sebuah pemerintahan yang menganut sistem demokrasi dengan cara peningkatan otokrasi, atau pemerintahan yang dipegang oleh satu orang. Demokrasi terpimpin berawal ketika Presiden Soekarno merasa tidak puas akan partai – partai politik yang lebih mementingkan partai dan golongannya daripada negara dan rakyat. Ia menekankan pentingnya peranan pemimpin dalam proses politik dan perjuangan revolusi Indonesia yang masih jauh dari selesai. Pengertian dasar demokrasi terpimpin menurut Ketetapan MPRS no. VIII/ MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang intinya musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang mengarah kepada progresif revolusioner dan berporos Nasakom.

Nasakom atau Nasionalis, Agama dan Komunis adalah konsep politik yang menjadi ciri khas dari demokrasi pada masa orde lama bersistem demokrasi terpimpin oleh Soekarno. Tujuannya untuk memenuhi tuntutan dari tiga faksi utama dalam politik di Indonesia pada masa itu yang meliputi tentara, kelompok agama Islam dan komunis. Beberapa ciri demokrasi terpimpin adalah:

• Peran partai politik yang terbatas karena kebijakan politik dipegang oleh satu kendali utama yaitu Presiden.
• Pengaruh PKI (Partai Komunis Indonesia) semakin berkembang dan juga pengaruh militer yang meningkat pesat sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia.
• Peran Presiden sangat dominan untuk menentukan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pengambilan keputusan – keputusan politik.
• Pembentukan MPRS yang disahkan lewat Penetapan Presiden no.2 tahun 1959.
• DPR dibubarkan dan digantikan oleh DPR GR (Gotong Royong) karena DPR menolak usulan yang diajukan oleh pemerintah.
• Pembentukan lembaga negara yang inkonstitusional bernama Front Nasional dan dipimpin langsung oleh Presiden.

Keutamaan Fungsi Presiden

Perwujudan demokrasi pada masa orde lama berupa sistem demokrasi terpimpin ini terlihat pada keutamaan fungsi Presiden dalam beberapa hal berikut:

1. Jika MPR dan DPR tidak dapat mengambil keputusan maka persoalan yang ada akan diserahkan kepada Presiden untuk mengambil keputusan.
2. Pimpinan DPR, MPR dan lembaga negara lain diberi kedudukan sebagai Menteri sehingga menjadi bawahan Presiden, padahal dalam UUD 1945 MPR merupakan lembaga yang memiliki kedudukan tinggi dan membawahi Presiden. Dengan kata lain kedudukan MPR seharusnya lebih tinggi dari Presiden, sedangkan lembaga negara lain seperti DPR, BPK dan MA seharusnya sejajar dengan Presiden.
3. DPR dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena menolak menyetujui RAPBN yang diajukan pemerintah. Padahal dalam UUD 1945 sudah diatur dan tercantum bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR, dan jika ada penolakan dari DPR mengenai anggaran yang diajukan maka pemerintah dapat menggunakan anggaran dari tahun sebelumnya.

Akhir dari demokrasi pada masa orde lama dengan sistem Demokrasi Terpimpin berawal dari terjadinya pemberontakan peristiwa G 30 S PKI, yang membuat Presiden Soekarno dianggap gagal dalam mempertahankan keseimbangan kedua kekuatan di sisinya yaitu kekuatan PKI dan militer. Peristiwa itu menjadi salah satu penyimpangan pada masa orde lama yang berakibat fatal. Penanda berakhirnya Demokrasi Terpimpin adalah Surat Perintah 11 Maret 1966 yang berisi mandat dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil alih mengatasi keadaan yang semakin tidak kondusif. Maka sejak itu dimulailah masa pemerintahan Orde Baru yang berlangsung hingga tahun 1998, dan dilanjutkan dengan Era Reformasi.

The post 2 Demokrasi Pada Masa Orde Lama dan Penerapannya appeared first on Sejarah Lengkap.

Sejak itu krisis kepemimpinan Presiden Soekarno semakin mendalam hingga lengser dan digantikan oleh Soeharto. Kekacauan terjadi dimana – mana dan mengancam stabilitas keamanan negara. Ideologi negara bahkan terancam dengan adanya penyebaran paham komunis di akhir pemerintahan Soekarno. Di masa pemerintahan Orde Baru ditekankan pengembalian ideologi negara kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen hingga berakhirnya pada 21 Mei 1998.

Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura)

Kekacauan yang terjadi pada akhir masa kekuasaan Presiden Soekarno membuat masyarakat melakukan demo besar – besaran untuk menuntut pembubaran PKI dan juga mengadili para tokohnya. Dengan bantuan dari Angkatan 66, masyarakat mengajukan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat yang berisi:

• Menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI dan organisasi – organisasi pendukung seperti Gerwani, Lekra, BTI, Pemuda Rakyat dan yang lainnya.
• Menuntut pemerintah untuk membersihkan Kabinet Dwikora (Dwi Komando Rakyat) dari unsur PKI yang terindikasi berasal dari wakil Perdana Menteri Ds. Soebandrio.
• Menuntut penurunan harga bahan pokok dan memperbaiki situasi ekonomi. Kondisi Indonesia yang tidak stabil sejak masa kemerdekaan kemudian menjadi semakin buruk pada pertengahan tahun 60an.
• Tanggapan akan tuntutan tersebut terwujud dalam tindakan reshuffle kabinet Dwikora, tetapi rakyat kurang puas karena dalam kabinet tersebut masih ada unsur PKI.

Kekuasaan Presiden Soekarno semakin melemah karena pada saat itu negara mengalami masa – masa genting, hingga pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno menandatangani surat yang berisi penunjukan Soeharto sebagai Presiden RI kedua. Surat perintah itu dikenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar. Pengangkatan Soeharto sebagai Presiden RI ke-2 berlangsung secara resmi pada 22 Februari 1967 dengan landasan Ketetapan MPRS no. XV/MPRS/1966 yang diputuskan pada Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7 – 12 Maret 1967.

Pengertian Orde Baru

Istilah Orde Baru tidak asing lagi untuk orang – orang yang lahir di tahun 1960an hingga tahun 1980an karena mereka sempat merasakan kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada dasarnya makna Orde Baru berasal dari dua kata dalam bahasa Indonesia yaitu kata ‘Orde’ yang berarti masa atau zaman dan kata ‘Baru’ yang artinya sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Makna Orde Baru dari asal katanya berarti masa atau zaman yang baru. Sedangkan menurut Wikipedia, Orde Baru adalah sebutan yang digunakan untuk menggantikan istilah Orde Lama yang sebelumnya dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa makna Orde Baru berasal dari istilah Belanda, yaitu Nieuw Orde. Arti Orde dalam bahasa Belanda adalah tatanan atau ketertiban. Istilah ini sangat terkenal di negara – negara Eropa pada tahun 1940an hingga setelah Perang Dunia II. Konsep Nieuwe Orde ini juga dipropagandakan oleh Nazi Jerman yang dipimpim Hitler. Propaganda tersebut dilakukan dengan memberi janji kepada negara – negara kecil seperti Belgia yaitu jika tidak memberikan perlawanan maka mereka akan mendapatkan pemerintahan yang stabil, damai dan adil di bawah Jerman. Banyak pula unsur masyarakat di Eropa yang mendukung ide Nieuwe Orde ini, yang lekat dengan ideologi nasionalisme sosialisme dari Nazi.

Para pendukung Nieuwe Orde ini mengusung slogan anti liberalisme dan mendukung sosialisme sehingga rakyat terbuai dengan istilah yang absurd tersebut. Sejarah telah membuktikan bahwa gagasan Nieuwe Orde ini yang diusung oleh Jerman hanyalah kedok dari ambisi terselubung mereka dari totaliarisme dan fasisme. Setelah Perang Dunia II berakhir di tahun 1945 dan Nazi mengalami kekalahan, istilah Nieuwe Orde ini menghilang dan tidak lagi disebut – sebut karena cukup memberi perasaan malu serta trauma pada negara – negara di Eropa yang mendukung Nazi, karena mereka tidak mendapatkan kedamaian dan ketertiban melainkan kekacauan.

Dengan sejarah buruk dari istilah Nieuwe Orde ini, maka tidak diketahui darimana ide menyebut masa pemerintahan Presiden Soeharto sebagai Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun lamanya. Jika merujuk pada cerita tersebut, makna orde baru tidak saja menjadi negatif, namun juga kontradiktif dengan tujuan dan cita – cita pemerintahan Soeharto yang hendak memulihkan situasi serta kondisi bangsa serta negara.

Kelebihan Pemerintahan Orde Baru

Makna orde baru bagi kemajuan bangsa dan negara dalam banyak bidang memberikan banyak perubahan positif seperti:

• Jumlah Gross Domestik Produk per kapita Indonesia meningkat hingga melebihi 1000%.
• Kesuksesan program keluarga berencana dengan slogan ‘Dua Anak Cukup’
• Kesuksesan pemberantasan buta huruf di masyarakat
• Sukses dalam bidang swasembada pangan
• Sukses pada program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)
• Berhasil menjaga keamanan di dalam negeri
• Berhasil mensukseskan Gerakan Nasional Orangtua Asuh (GN-OTA)
• Mensukseskan Gerakan Wajib Belajar

Kekurangan Pemerintahan Orde Baru

Adapun kekurangan yang dirasakan pada masa pemerintahan orde baru yaitu:

• Berkembanganya korupsi, kolusi dan nepotisme di pemerintahan.
• Pembangunan Indonesia tidak merata di setiap daerah
• Timbul pemberontakan karena kesenjangan pembangunan tersebut
• Kesenjangan sosial di masyarakat juga semakin meningkat.
• Terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat non pribumi
• Dikekangnya kebebasan pers sebagai salah satu bentuk kebijakan politik pada masa orde baru. Pers pada masa reformasi lebih bebas dan tidak dikekang.
• Sistem birokrasi yang negatif semakin berkembang yang dikenal dengan istilah ‘Asal Bapak Senang’ menjadi ciri pokok orde baru yang dikenal orang sampai sekarang.
• Terdapat sistem pengamanan misterius yang ditandai dengan penembakan misterius atau petrus.
• Kekayaan negara banyak dikuasai oleh swasta
• Tentara ikut mengurusi politik negara, dan lain sebagainya.

Tujuan Orde Baru

Peristiwa G30 S PKI atau juga dikenal dengan sebutan September Tiga Puluh (Gestapu), keutuhan bangsa dan negara menjadi goyah. Pemerintah Orde Baru berhasil dalam usahanya untuk mengukuhkan kembali Pancasila serta UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tujuan dalam makna dari orde baru adalah:

1. Mengoreksi penyimpangan pada masa orde lama secara total dan menyeluruh.
2. Menata kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara
3. Melaksanakan amanat Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sesuai tujuannya
4. Menyusun kembali kekuatan bangsa agar dapat menumbuhkan stabilitas nasional sehingga proses pembangunan bangsa bisa dipercepat.

Makna orde baru membuat negara Indonesia mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang terutama pada bidang ekonomi selain hanya ada 3 partai politik pada masa orde baru. Ekonomi Indonesia yang tidak stabil sejak masa kemerdekaan berhasil diperbaiki pada zaman orde baru. Akan tetapi, orde baru juga tidak lepas dari berbagai penyimpangan. Penyimpangan pada masa orde baru ini pada akhirnya menimbulkan ketidak puasan rakyat dan gelombang protes yang terus membesar terlebih sejak sejarah peristiwa Trisakti yang berawal dari demonstrasi damai mahasiswa dan berakibat pada kerusuhan Mei 1998.

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 juga turut menjadi alasan rakyat mulai menginginkan perubahan dan menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya orde baru. Gelombang demi gelombang protes dari rakyat akhirnya memaksa Soeharto untuk turun dari jabatannya dan menyerahkan kepeminpinan negara kepada wakilnya yaitu BJ. Habibie. Saat itulah dimulainya pemerintahan era reformasi.

The post Makna Orde Baru – Kelebihan dan Kekurangan appeared first on Sejarah Lengkap.

Partai dalam masa ini yang  memiliki ideologi nasionalis dan Islam mendapatkan tekanan yang serius dari Orde Baru. Setelah pembubaran Sejarah PKI pada 12 Maret 1966 pemerintah mulai melakukan upaya untuk membina sejarah partai politik hingga pada 20 Februari 1968 dilakukan penggabungan atau peleburan ormas Islam yang sudah ada namun aspirasinya belum tersalurkan dalam Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Langkah untuk mengelompokkan partai politik kemudian dilanjutkan pada 9 Maret 1970 dengan membentuk Kelompok Demokrasi Pembangunan yang berisi gabungan dari PNI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI dan Murba.

Kemudian pada 13 Maret 1970 dibentuk kelompok Persatuan Pembangunan dari NU, Parmusi, PSII dan Perti, dan membentuk satu kelompok fungsional yang dinamakan Golongan Karya. Pemilu 1971 adalah langkah awal menciptakan legitimasi berdasarkan UU no.15 tahun 1969 mengenai Pemilihan Umum. Golkar yang menguasai suara mayoritas pada saat itu di DPR/MPR mengusulkan penyederhanaan partai politik. Walaupun awalnya menimbulkan pro dan kontra, akhirnya pada tahun 1973 partai – partai yang ada menerima konsep penyederhanaan partai tersebut. Ketiga partai politik pada masa Orde Baru tersebut adalah:

1. Partai Golkar

Pada awal berdirinya partai Golkar hanya dikenal dengan nama Golkar saja tanpa ada tambahan kata partai. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir pada era reformasi namanya ditambahkan dengan kata Partai. Golkar merupakan satu dari tiga partai politik pada masa orde baru yang aktif, yang pada awalnya didirikan sebagai Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar. Awal kemunculan Golkar adalah pada akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno yaitu pada tahun 1964 yang didirikan oleh Angkatan Darat.

Pendirian Golkar dilakukan untuk menandingi keberadaan Partai Komunis Indonesia di bidang politik tanah air. Pada masa – masa awal berdirinya Sekretariat Golkar memiliki anggota sejumlah 61 organisasi fungsional dan kemudian dikelompokkan dalam 7 kelompok induk organisasi atau KINO, yaitu:

• Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro)
• Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
• Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
• Organisasi Profesi
• Ormas Pertahanan Keamanan (Hankam)
• Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
• Gerakan Pembangunan

Sekber Golkar kemudian berubah menjadi Golkar saja dan mengikuti Pemilihan Umum. Golkar kemudian berkembang menjadi partai politik pada masa orde baru yang besar dan memiliki banyak pengikut atau massa sehingga menjadi kekuatan politik baru di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa pada saat itu Soeharto adalah kekuatan utama di belakang Golkar ditambah dengan jajaran birokrasi dan ABRI. Besarnya kekuatan Golkar dibuktikan dengan kemenangan mayoritas di hampir setiap pemilu serta parlemen sejak tahun 1971,1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Sejarah Partai Golkar sangat mendominasi sebagai partai politik pada masa orde baru termasuk dalam pemerintahan yang memegang peranan penting, namun Golkar bukanlah partai yang mendasarkan dirinya pada kaderisasi dan juga berbasis massa. Karena itulah Golkar dulu tidak disebut sebagai Partai melainkan sebagai satu dolongan. Kekuasaan Golkar yang memiliki lambang pohon beringin dan warna kuning sebagai logo partainya ini berlangsung hampir di segala bidang di masa orde baru. Banyak jabatan penting termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif dan bahkan mencapai jajaran lembaga struktur daerah diisi oleh orang – orang Golkar. Ketahui juga mengenai sejarah peristiwa Malari yang terjadi pada masa Orde Baru dan beberapa penyimpangan pada masa Orde Baru.

2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Partai politik pada masa orde baru ini masih memiliki benang merah dengan masa pemerintahan orde lama. Didirikan pada tanggal 10 Januari 1973, pada awalnya PDI berpusat di Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan basis massa yang besar dan merupakan gabungan dari lima partai politik yaitu PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI dan Murba. Massa paling banyak berasal dari golongan atau dari PNI yang juga didirikan oleh Soekarno.

IPKI adalah salah satu partai yang digabungkan dengan PDI. IPKI sangat anti kepada PKI dan berlawanan dengan partai Murba yang dibubarkan oleh Presiden pada tanggal 21 Desember 1965. PDI memiliki komitmen tinggi terhadap Pancasila sebagai prinsip dasar perjuangannya yang pada awal pendirian di tahun 1973 dipimpin oleh Mohammad Isnaeni. Tujuan dalam sejarah partai PDI berdasarkan anggaran dasarnya adalah:

• Menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI secara penuh sebagai negara kesatuan dan negara hukum yang demokratis.
• Perwujudan masyarakat adil makmur dengan memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa .
• Mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan juga keadilan sosial.

Pokok Usaha PDI adalah untuk mendidik, mencerdaskan dan menyadarkan rakyat untuk menjadi insan Pancasila yang sejati, mempersiapkan konsepsi – konsepsi yang bernilai dalam segala bidang kegiatan masyarakat, bangsa dan negara juga dalam dan luar negeri, memperjuangkan terlaksananya konsepsi diatas dan berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam melaksanakan pembangunan yang demokratis juga seimbang dan progresif. PDI berkembang dengan sangat dinamis dan memiliki semangat untuk memulihkan nama Soekarno.

Hal ini ditunjukkan pada masa kepemimpinan Soerjadi di tahun 1986 dengan memasukkan Megawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra melalui pendekatan intensif terhadap keluarga Soekarno. Hasilnya PDI mendapatkan sambutan luar biasa di Pemilu 1987 terutama dari para Sukarnois atau kaum PNI, juga dari golongan pemilih pemula. Dalam Kongres Luar Biasa PDI pada tahun 1993 Megawati terpilih menjadi Ketua Umumnya secara aklamasi namun saat itu pemerintahan Soeharto merasa tidak puas dengan hasil tersebut. Sehingga Megawati dilengserkan pada Kongres PDI 1996 dan digantikan oleh Soerjadi sebagai Ketua Umum, dan pada tanggal 27 Juli 1996 kantor DPD PDIP direbut oleh kelompok Soerjadi dari pendukung Megawati.

3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai politik pada masa orde baru berikutnya adalah Partai Persatuan Pembangunan atau biasa disingkat PPP. Partai ini terdiri dari empat partai besar yang berbasis agama Islam dan berdiri sejak tanggal 5 Januari 1973. Gabungan partai Islam ini yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Perti. PPP kemudian berhasil menjadi kekuatan baru yang berbasis pada kekuatan massa Islam. PPP didirikan oleh lima orang yang merupakan empat pimpinan dari partai Islam yang bergabung dengan tambahan satu orang kelompok persatuan pembangunan yaitu:

• Idham Chalid Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama
• Mohammad Syafaat Mintaredja SH, Ketua Umum Parmusi
• Anwar Tjokroaminoto Ketua Umum PSII
• Masykur Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan dari DPR.

Warna partai ini adalah hijau dengan lambang Ka’bah, yang pada saat itu warna partai dianggap sebagai sesuatu yang sensitif karena bisa menjadi representasi dari perjuangan partai tersebut. Sayangnya dalam sejarah partai PPP tidak menjadi partai yang besar pada masa orde baru bahkan hingga terjadi beberapa faktor penyebab runtuhnya orde baru, kerusuhan Mei 1998 dan sejarah peristiwa Trisakti 1998.

The post 3 Partai Politik Pada Masa Orde Baru dan Reformasi appeared first on Sejarah Lengkap.

Sebab pada saat akhir masa pemerintahan Orde Lama, berkembangnya ideologi komunis telah mengancam keutuhan bangsa dan ideologi Pancasila persisnya ketika terjadi peristiwa G30S PKI. Awal masa pemerintahan Orde Baru (Orba) dimulai ketika Presiden Soekarno menyerahkan mandat kepemimpinan kepada Jendral Soeharto lewat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Pada masa Orba banyak kebijakan yang memberi pengaruh terhadap situasi negara kita saat ini dalam berbagai bidang, dan salah satunya adalah kebijakan politik yang dilakukan di lingkup dalam negeri dan luar negeri. Berikut ini adalah beberapa kebijakan politik pada masa orde baru.

1. Pembentukan Kabinet Pembangunan

Kabinet pertama yang dibentuk pada masa peralihan kekuasaan dari Orla ke Orba adalah Kabinet Ampera. Tugas dari kabinet ini adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat untuk melakukan pembangunan nasional. Program kabinet Ampera yang dikenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera yaitu:

• Memperbaiki sandang dan pangan anak
• Menyelenggarakan pemilu dalam batas waktu yang sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 5 Juli 1968.
• Melakukan politik luar negeri bebas aktif untuk kepentingan nasional
• Melanjutkan perjuangan anti penjajahan dan kolonialisme dalam segala bentuk

2. Penyelenggaraan pemilu tahun 1971

Pelaksanaan pemilu ini diatur lewat sidang istimewa MPR di tahun 1967 yang hasilnya menetapkan bahwa pemilu akan dilakukan pada tahun 1971. Berbeda dengan pemilu pada masa orde lama di tahun 1955, ada satu partai politik yang selalu mendominasi kemenangan sejak tahun 1971 yaitu Golkar pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Ketahui sejarah pemilu 1955 dan pemilu pada masa orde lama.

3. Penyusutan parpol

Partai politik disederhanakan dan disusutkan jumlahnya menjadi hanya tiga yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari Nadhlatul Ulama (NU), Parmusi, Perti, PSII, dan Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI dan Parkindo. Ketahui sejarah partai Golkar, sejarah partai PPP dan sejarah partai PDIP.

4. Adanya dwifungsi ABRI

Kebijakan politik pada masa orde baru ini membuat ABRI memiliki dua fungsi atau peran ganda yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan juga kekuatan sosial politik. Dalam bidang sosial politik, ABRI diarahkan untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional, memiliki wakil di MPR pada Fraksi ABRI, sehingga kedudukan ABRI pada masa Orba sangat dominan.

5. Penyusunan P4

Kebijakan politik pada masa orde baru melibatkan penyusunan P4. P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang juga dikenal dengan istilah Ekaprasetia Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai Pancasila bagi seluruh masyarakat. Tidak ada organisasi yang diizinkan untuk menggunakan ideologi selain Pancasila, juga diberikan penataran P4 untuk pegawai negeri sipil.

6. Indonesia kembali masuk PBB

Indonesia pernah keluar dari keanggotaan Sejarah berdirinya PBB pada 7 Agustus 1965 ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Pada saat itu Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sehingga pemerintah RI tidak setuju dan keluar dari keanggotaan PBB. Keputusan ini berdampak besar sehingga Indonesia terkucil dari pergaulan dunia internasional dan mengalami kesulitan ekonomi serta kesulitan dalam berpolitik dunia.

Situasi ini melahirkan salah satu kebijakan politik pada masa orde baru untuk luar negeri dengan kembali masuk ke keanggotaan PBB sesuai dengan hasil sidang DPRGR. Pada tanggal 28 September 1966 keanggotaan Indonesia di PBB kembali aktif. Hal ini juga terjadi karena banyak peran PBB untuk Indonesia, misalnya mengakui secara de facto dan de jure kemerdekaan Indonesia dan juga mengembalikan Irian Barat kembali ke bagian RI setelah perjuangan pembebasan Irian Barat yang penuh pengorbanan.

7. Memulihkan hubungan diplomatik

Terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia yang dipicu oleh penerbitan Dwikora pada 3 Mei 1964 oleh Presiden Soekarno. Dwikora adalah pernyataan perang terhadap Malaysia sehubungan dengan batas negara yang ada di pulau Kalimantan. Thailand sebagai pihak ketiga yang saat itu dikenal sebagai Muangthai membantu mengakhiri konfrontasi. Untuk memulihkan hubungan diplomatik yang rusak karena konflik tersebut, penanda tanganan perjanjian antara Indonesia dengan wakil Adam Malik dan Malaysia yang diwakili Tun Abdul Razak dilakukan pada 11 Agustus 1966 di Jakarta. Begitu juga dengan pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura lewat pengakuan akan sejarah kemerdekaan Singapura yang terjadi pada tanggal 2 Juni 1966. Pengakuan tersebut dilakukan kepada Perdana Menteri Lee Kwan Yeuw.

8. Memutuskan hubungan dengan RRC

Berbeda dengan pemerintahan Soekarno yang pro kepada RRC dan berporos pada Beijing sehingga menyebabkan paham komunis tumbuh subur di Indonesia, kebijakan politik masa orde baru justru memutuskan hubungan dengan RRC. Kebijakan politik Indonesia tidak lagi berjalan dengan bebas dan aktif seperti sebelumnya, maka pemerintah Orba mengambil tindakan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan RRC dan meniadakan segala hal yang berbau Cina di Indonesia.

9. Memperkuat kerjasama

Beberapa usaha kebijakan politik pada masa orde baru dalam lingkup regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah RI untuk memperkuat hubungan dengan negara – negara tetangga yaitu:

• Ikut serta dalam pembentukan ASEAN sebagai salah satu negara pendiri ASEAN selain Thailand, Malaysia, Singapura dan Flipina.
• Mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian
• Ikut ambil bagian dalam KTT non blok
• Berperan serta dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI)
• Ikut serta dalam berbagai organisasi internasional seperti CGI, APEC, OPEC dan lainnya.

10. Bergabungnya Timor Timur

Ketika Indonesia merdeka, Timor Timur yang jaraknya sangat dekat dengan Indonesia masih menjadi jajahan bangsa Portugis. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi Nusa Tenggara Timur dan Barat yang letaknya dekat dengan Timor Timur. Terlebih setelah kudeta di Portugis pada 1974, pergolakan di Timor Timur terus terjadi dan menyebabkan beberapa pihak ingin bergabung dengan Indonesia. Keinginan itu disampaikan secara resmi pada tanggal 7 Juni 1976. 10 hari kemudian Presiden Soeharto memutuskan penggabungan Timor Timur ke Indonesia yang menjadi propinsi ke 27. Walaupun demikian, Fraksi Fretelin terus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, hingga pada tahun 1999 ketika Orba berakhir rakyat Timor Timur melakukan referendum untuk lepas lagi dari RI dan mendirikan negara sendiri yang berdaulat.

Kebijakan politik masa orde baru ini tidak saja membawa berbagai penyimpangan, namun di balik itu semua tetap ada kelebihan yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang cukup maju di mata internasional dan pada berbagai bidang. Mengetahui apa dan bagaimana kebijakan politik pada masa orde baru sangat berguna untuk belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan dan bagaimana hal tersebut diatasi serta diperbaiki di masa depan.

The post 10 Kebijakan Politik Pada Masa Orde Baru Lengkap appeared first on Sejarah Lengkap.

Walaupun Orde Lama adalah era pemerintahan yang membawa Indonesia semakin maju dari belenggu penjajahan sebelum kemerdekaan, tetapi pada periode ini juga banyak penyimpangan yang dilakukan dalam pemerintahannya. Penyimpangan – penyimpangan ini juga tidak luput dari sejarah NKRI dan perlu kita ketahui sebagai bagian dari sejarah Indonesia yang turut memberi makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beberapa bentuk penyimpangan pada masa orde lama di era Presiden Soekarno terjadi pada beberapa bidang seperti berikut ini.

Penyimpangan UUD 1945

Undang – undang Dasar 1945 yang dibentuk dan diresmikan sebagai dasar negara kesatuan RI pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, menjadi dasar hukum yang mengatur tentang tata cara kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air Indonesia. Sayangnya di era Orde Lama terdapat berbagai penyimpangan terhadap UUD 1945 yang dibuktikan dengan:

1. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945

Bunyi maklumat ini adalah “Sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, maka segala kekuasaan dilaksanakan oleh Presiden dengan bantuan komite nasional”. Maka Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk menjadi lembaga pembantu presiden mengalami perubahan fungsi, melalui maklumat ini KNIP diberi kekuasaan dan kewenangan secara legislatif untuk berpartisipasi menerapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Padahal tugas ini seharusnya dilakukan oleh DPR dan penetapan GBHN seharusnya dilakukan oleh MPR. Ketahui mengenai sejarah pemilu pada masa orde lama , sejarah pemilu 1955 dan sejarah singkat pemilu di Indonesia.

2. Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945

Maklumat yang dikeluarkan oleh Presiden ini merupakan penyimpangan pada masa orde lama terutama pada konstitusi yang ada pada waktu itu. Dalam maklumat ini dinyatakan perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan yang tadinya berbentuk kabinet presidensiil berubah menjadi sistem pemerintahan kabinet parlementer. Perubahan sistem pemerintahan ini berdasarkan usulan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP). Perubahan sistem pemerintahan seperti yang diketahui seharusnya tidak bisa dilakukan hanya melalui maklumat presiden saja, melainkan harus melalui tahapan – tahapan yang lebih kompleks dan melibatkan berbagai unsur pendukung sistem pemerintahan.

3. Perubahan Bentuk Negara

Pada masa ini Indonesia mengalami perubahan bentuk dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Perubahan ini diberlakukan mulai 27 Desember 1949 sebagai hasil dari Kesepakatan Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dengan Belanda. Hasilnya membuat Indonesia terpecah menjadi 16 negara bagian. Ini adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap konstitusi karena negara Indonesia dibentuk untuk menjadi suatu kesatuan. Akan tetapi dengan perubahan bentuk negara ini menjadi penyimpangan masa orde lama yang memecah bangsa karena adanya banyak perbedaan yang sulit disatukan.

4. Pelanggaran Pada Aturan Legislatif

Penyimpangan pada masa orde lama di era RIS terjadi pada bidang legislatif berupa kekuasaan bersama yang dilakukan oleh DPR dan Senat. Senat adalah perwakilan daerah yang ditunjuk untuk mewakili negara bagian dalam sistem pemerintahan pusat. Bentuk kerjasama dalam mengatur kekuasaan tersebut tidak membuat sistem pemerintahan menjadi lebih baik tetapi memecah belah karena adanya perbedaan pendapat antara DPR dan Senat. Sudah pasti akan terjadi dualisme pendapat dan pandangan ketika berlangsungnya musyawarah tingkat pusat.

5. Penyimpangan UUDS

UUDS mulai diberlakukan sejak tanggal 17 Agustus 1950 setelah konstitusi RIS dianggap gagal dalam mempersatukan bangsa dan menjaga kedaulatan negara. Maka sejak itu UUD Sementara diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 1950 sambil menunggu hasil pemilihan umum yang tujuannya untuk menyusun konstitusi baru. Namun keberadaan UUDS tidak juga berjalan lancar. Masih ada banyak penyimpangan yang dilakukan pemerintah dalam menerapkannya, antara lain berupa penetapan presiden yang berbentuk Undang – Undang. Pada masa ini presiden memiliki hak untuk mengeluarkan dan menetapkan satu produk di bidang legislatif tanpa persetujuan DPR lebih dulu. Ini adalah pelanggaran konstitusi dan penyimpangan masa orde lama karena aturannya untuk membuat Undang – undang harus melibatkan DPR.

6. Presiden Membubarkan DPR

Berikutnya penyimpangan pada masa orde lama dalam sejarah DPR dan sejarah MPR adalah bahwa presiden membubarkan DPR yang dibentuk di era berlakunya UUDS. Setelah itu dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dan anggotanya dipilih untuk membantu kerja presiden serta melaksanakan Demokrasi Terpimpin.

7. Perubahan Aturan Pembentukan MPRS

Presiden membentuk MPRS dengan penetapan dan pemberhentiannya dilakukan juga oleh presiden berdasarkan wewenangnya yang dimiliki pada saat itu berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Hal ini tentu saja menjadi suatu penyimpangan masa orde lama lagi karena bertentangan dengan UUD 1945 yang mengatur pemilihan umum sebagai syarat memilih anggota legislatif. MPR juga tunduk kepada Presiden yang memiliki kekuasaan besar terhadap MPR sehingga setiap keputusan MPR berasal dari Presiden. Padahal sesuai UUD 1945, MPR dan Presiden memiliki kedudukan yang sejajar dengan tugas masing – masing dan harus saling berkoordinasi.

8. Perubahan Ideologi

Penyimpangan pada masa orde lama ini terjadi dengan mengganti Pancasila menjadi Nasakom, yang merupakan akronim dari Nasionalisme, Agama dan Komunisme yang dikeluarkan oleh Presiden untuk menghubungkan tuntutan kelompok utama dalam politik yang berlangsung di Indonesia pada saat itu. Kelompok utama tersebut adalah nasionalisme dari PNI, agama dari NU, dan Komunisme dari PKI. Hal ini tentu saja menyimpang dari sejarah lahirnya Pancasila yang awalnya diniatkan untuk menjadi ideologi negara satu – satunya.

9. Politik Mercusuar

Politik ini adalah cara berpolitik yang tujuannya untuk menaikkan nama Indonesia di forum Internasional. Tujuannya agar Indonesia dapat menjadi mercusuar bagi New Emerging Forces, yaitu suatu blok baru yang berisi para negara berkembang yang ingin menyaingi blok barat dan timur. Untuk itu Soekarno membangun banyak sekali ikon atau landmark seperti Gelora Bung Karno, Monumen Nasional (Monas), Jakarta Bypass, Jembatan Ampera. Akan tetapi cara ini tidak berhasil mencapai tujuannya, dianggap sebagai pemborosan dan mendatangkan banyak kerugian berupa pendapatan ekspor serta devisa yang menurun, inflasi dan korupsi yang memicu demonstrasi massal.

10. Poros Jakarta Peking

Ini adalah kerjasama antara Indonesia dan Cina yang merupakan negara berpaham Komunis, yang dilakukan oleh Soekarno karena mengalami desakan konfrontasi dengan Malaysia. Bantuan negara besar diperlukan maka pemerintah menjalin kerjasama dengan Cina, juga karena Indonesia baru merdeka dan posisinya memerlukan banyak suara di PBB yang dikuasai oleh negara – negara kapitalis. Poros Jakarta Peking telah memperkuat prinsip komunis di Indonesia yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila, yang dikemukakan sendiri oleh Soekarno.

Penyimpangan masa orde lama juga terjadi ketika diputuskan bahwa Soekarno menjadi presiden seumur hidup, tidak sesuai dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa masa jabatan Presiden hanya lima tahun dan bisa dipilih kembali. Penetapan MPRS no. 3 Tahun 1963 mengukuhkan penetapannya menjadi Presiden seumur hidup, yang bertujuan untuk menghalangi ideologi komunis untuk berkuasa di Indonesia. Puncak penyimpangan pada masa orde lama adalah peristiwa G30S PKI, yang terjadi karena peningkatan paham komunis dan PKI karena adanya paham Nasakom.

The post 10 Penyimpangan Pada Masa Orde Lama Terhadap Pancasila appeared first on Sejarah Lengkap.

Ketika pertama kali Soeharto menggantikan Soekarno, ia menyataka akan menerapkan nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai kritikan kepada Orde Lama dengan menggunakan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa. Walaupun demikian, tetap saja ada beberapa penyimpangan masa Orde Baru yang tidak dapat diabaikan, yang membuatnya tidak jauh berbeda dengan pemerintahan pada masa Orde Lama. Penyimpangan ini terjadi dalam berbagai bidang, termasuk pada konstitusi negara yaitu Undang  – Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan pada masa Orde Baru adalah:

1. Memusatkan kekuasaan di tangan Presiden

Adanya pemusatan kekuasaan pada Presiden di masa Orde Baru telah menyebabkan korupsi merajalela, ditambah dengan kolusi dan nepotisme. Akibatnya terjadi kesenjangan sosial yang semakin besar, hutang luar negeri yang semakin membesar dan juga terjadinya krisis multi dimensi. Semua lembaga negara yang ada dikendalikan oleh Presiden, juga tidak ada rencana suksesi kekuasaan ke presiden selanjutnya. Kekuasaan kehakiman juga dicampuri sehingga tidak dapat membuat keputusan sendiri.

2. Penyimpangan Pancasila

Adanya penafsiran terhadap Pancasila sesuai dengan kepentingan pemerintah merupakan satu lagi penyimpangan pada masa Orde Baru. Beberapa penyimpangan yang berkaitan dengan Pancasila yaitu:

• Pancasila disalah gunakan sebagai simbol kekuasaan.
• Pancasila dijadikan sebagai alat untuk menguasai rakyat sehingga kelanggengan masa jabatan pada Orde Baru dapat dilegitimasi.
• Nilai – nilai Pancasila menjadi kabur karena banyak praktek yang menyimpang diklaim sebagai fungsi pokok Pancasila, sehingga siapapun yang menentang kebijakan tersebut dianggap juga menentang Pancasila.
• Hanya orang – orang terdekat Soeharto yang dipercaya untuk menguasai perusahaan – perusahaan besar negara dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan penyimpangan dari kelima sila Pancasila.
• Kelompok – kelompok minoritas disingkirkan dengan menggunakan Fungsi Pancasila sebagai alasannya.

3. Hak politik dibatasi

Penyimpangan pada masa Orde Baru lainnya adalah membatasi hak politik rakyat, yang sebenarnya melanggar hak warga negara sebagaimana tercantum pada Undang – Undang Dasar 1945. Pembatasan ini terlihat pada tiga partai politik yang diizinkan oleh pemerintah yaitu PPP, Golkar dan PDIP. Kondisi ini sangat menyimpang dari UUD 1945 mengenai hak dan kewajiban warga negara. Pemilu bahkan tidak dilakukan secara demokratis karena hanya menjadi alat untuk mengukuhkan kekuasaan Presiden untuk terus menerus dipilih menjadi Presiden seterusnya.

4. Kebebasan pers dibatasi

Penyimpangan pada masa Orde Baru juga terlihat dari kebebasan pers yang diawasi dengan ketat dan dibelenggu sehingga tidak dapat mengapresiasikan suara rakyat atau bahkan dapat menyampaikan kritiknya kepada umum. Pada masa ini banyak sekali koran dan majalah yang mengalami pembredelan. Pancasila juga diberi tafsir hanya sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan – tindakannya. Ketahui juga mengenai biografi Soeharto, biografi Habibie dan sejarah pemilu pada masa Orde Lama.

5. Pembangunan tidak merata

Pemerintah memang telah merencanakan untuk membangun di daerah tertentu tetapi di saat yang bersamaan juga tidak dilakukan secara merata. Sehingga terjadi kesenjangan antara pembangunan di pusat dengan pusat di daerah, karena aset berupa dana yang didapatkan dari masing – masing daerah banyak diberikan ke pusat untuk pembangunan. Hal ini banyak menimbulkan kecemburuan sosial antara lain yang terjadi pada penduduk pribumi dan para pendatang transmigran yang mendapatkan tunjangan cukup besar dari pemerintah pada tahun pertamanya. Pembangunan yang tidak merata juga menimbulkan kesenjangan ekonomi.

6. Pelanggaran HAM

Pelanggaran hak asasi manusia banyak terjadi pada masa orde baru dengan alasan keamanan dan terhadap pihak – pihak yang menunjukkan kritik kepada pemerintah. Kekerasan digunakan untuk menciptakan suasana yang aman misalnya dengan adanya ‘Penembakan Misterius’ dan penculikan yang menyasar orang – orang yang mencoba mengeluarkan pendapatnya terhadap pemerintah. Pelanggaran HAM juga terjadi ketika hak rakyat untuk berpendapat, berpolitik dan berserikat ditiadakan, juga dialami oleh warga non pribumi dan warga Tionghoa sehingga isu SARA kerap mengemuka. aa

7. Menurunnya Kualitas Birokrasi

Pada zaman orde baru terjadi penurunan pada kualitas birokrasi yang mengutamakan prinsip ‘asal bapak senang’ sehingga banyak mengabaikan prosedur – prosedur yang harusnya diikuti dengan benar. Penyimpangan masa Orde Baru ini menjadi kesalahan yang sangat fatal karena tanpa adanya birokrasi yang efektif dapat menghancurkan tatanan suatu negara. Birokrasi pada masa ini juga kerap dikaitkan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme dan sudah umum diketahui oleh rakyat. Ketahui juga beberapa peristiwa terkait Orde Baru seperti sejarah peristiwa Malari di tahun 1974, kerusuhan Mei 1998 dan sejarah Peristiwa Trisakti.

8. Tekanan Terhadap Warga Tionghoa

Penyimpangan pada masa Orde Baru lainnya adalah adanya tekanan yang diterima para keturunan Tionghoa. Mereka dianggap sebagai warga asing sejak tahun 1967 dan berkedudukan di bawah pribumi. Secara tidak langsung, hak – hak asasi mereka juga dihapuskan, dengan melarang perayaan hari raya Imlek, kesenian Barongsai, juga melarang penggunaan bahasa Mandarin, begitu juga dengan agamanya.

Waktu itu agama Konghucu tidak lagi diakui pemerintah dengan alasan mereka akan menyebarkan pengaruh komunisme pada tanah air.  Mereka sampai harus menghadap Mahkamah Agung hingga akhirnya diizinkan oleh Jaksa Agung dengan catatan bahwa bangsa Tionghoa tidak akan mengumpulkan kekuatan untuk memberontak. Hanya ada satu surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit dan sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia.

Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang panjang inilah terjadinya penyimpangan pada masa Orde Baru. Terlepas dari beberapa kemajuan yang juga dialami pada masa Orde Baru ini, penyimpangan ini sangat membuat rakyat merasa tidak aman dan tidak bebas. Ketidak puasan rakyat yang menumpuk pada akhirnya memuncak dan membuat rakyat menuntut perubahan. Mereka menuntut keadilan untuk semua kalangan yang sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Terlebih lagi pada saat itu terjadi krisis keuangan dan ekonomi Asia yang mempengaruhi Indonesia juga, disertai musim kemarau yang paling buruk dalam waktu 50 tahun terakhir, juga jatuhnya harga minyak, gas serta komoditas lainnya.

Kejatuhan Rupiah, peningkatan inflasi memperburuk kondisi ekonomi negara dan menjadi faktor penyebab runtuhnya Orde Baru. Kemunduran Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 terjadi karena paksaan para aktivis dan mahasiswa yang mengadakan demo besar – besaran untuk menuntut reformasi di segala bidang. Mundurnya Soeharto menjadi penanda akhirnya Orde Baru dan digantikan oleh Era Reformasi. Walaupun sudah memasuki era baru, masih ada beberapa tokoh Orde Baru yang duduk dalam pemerintahan sehingga banyak orang yang berpendapat bahwa era ini belum berakhir secara total.

The post 8 Penyimpangan Pada Masa Orde Baru dalam Bidang Politik appeared first on Sejarah Lengkap.