Surat Perintah Sebelas Maret adalah sebuah surat perintah yang ditandatangani oleh Bung Karno pada tanggal 11 Maret 1966 yang waktu itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Surat Perintah Sebelas Maret ini biasa disingkat dan disebut Supersemar. Bisa dibilang Supersemar adalah salah satu dari beberapa dampak G30S/PKI di bidang politik. Supersemar berupa perintah untuk Soeharto, yang waktu itu selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau disingkat dengan Pangkopkamtib agar mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan kondisi keamanan dan ketertiban yang sangat buruk pada saat itu.

Supersemar yang ada saat ini adalah versi yang dirilis dari Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) dan tercatat dalam buku-buku sejarah. Beberapa ahli sejarah Indonesia berkata bahwa masih banyak versi Supersemar. Sehingga sekarang masih ditelusuri keaslian naskah supersemar yang diinstruksikan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor. Berikut ini adalah beberapa Dampak Peristiwa Supersemar :

1. Hancurnya Komunisme

Dampak positif dari Supersemar adalah hancurnya komunisme. Supersemar ini memberantas hampir semua anggota PKI. Cukup banyak anggota PKI atau yang berhubungan dengan PKI diberantas. Sedangkan keturunannya dilabeli sebagai keturunan PKI. Sehingga para keturunan PKI tidak bisa mendapat hak-hak khusus seperti warga negara Indonesia pada umumnya. Contohnya ketika memilih pejabat eselon I, harus dilengkapi memo dari Badan Intelijen Negara terkait track recordnya. Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada keturunan PKI. Hal ini terdapat di Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

2. Hilangnya Pengaruh Blok Timur

Ketika era Bung Karno atau Orde Lama, politik luar negeri Indonesia cenderung condong ke Blok Timur. Meskipun waktu itu termasuk Gerakan Non Blok, gerakan politiknya cukup dekat dengan pentolan negara komunis.  Contohnya seperti Uni Soviet, Republik Rakyat China dan Kuba. Bahkan Bung Karno berteman dengan Khruschev, Fidel Castro dan Mao Zedong. Ini terkait dengan kedekatannya dengan PKI dan paham Bung Karno yang membenci paham neo kolonialisme dan imperalisme. Paham ini terwujud di blok barat. Selain itu, Bung Karno sudah mencetuskan pemikiran nasionalis, agama dan komunisnya. Pemikiran ini sangat didukung oleh PKI. PKI sendiri merupakan ‘tangan’ dari blok timur untuk menyebarkan paham komunisme di Indonesia. Dengan adanya Supersemar, PKI berhasil dibubarkan dan semua anteknya dimusnahkan. Dengan begitu, tangan-tangan blok timur di Indonesia sudah hilang. Sehingga Indonesia terlepas dari pengaruh blok timur.

3. Pembubaran dan Pembersihan PKI

Januari 1966 terjadi demo yang sangat besar di Jakarta. Ini terkait dengan peristiwa PKI yang terjadi pada 30 September 1965. Rakyat menuntut agar pemerintah menurunkan harga, membubarkan PKI dan membersihkan semua kabinet dari unsur-unsur PKI. Tiga tuntutan ini dikenal dengan Tritura. Tritura ditanggapi oleh Bung Karno demi mengembalikan keamanan negara yang sekarang tidak kondusif. Karena itulah muncul Supersemar. Supersemar ini merupakan bentul kewenangan Bung Karno pada Soeharto untuk memulihkan keamanan.

Upaya untuk mengembalikan keamanan ini dengan cara membubarkan PKI dan membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Tanggal 18 Maret 1966, pengemban Supersemar mengamankan 15 menteri yang dinilai berhubungan dengan PKI. Tanggal 18 Maret 1966, pengemban Supersemar mendirikan kabinet Dwikora yang dinilai bersih dari PKI dan tidak terlibat dengan G 30 S/PKI. Lembaga legislatif pun tak lepas dari pembersihan Soeharto yang dimulai dari tokoh-tokoh MPRS dan DPRGR. 62 orang anggota DPRGR diberhentikan karena diduga terlibat PKI.

4. Perpindahan Kekuasaan yang Mengejutkan

Dampak negatif dari Supersemar adalah menguatnya posisi Soeharto. Kemudian terjadilah dualisme kekuasaan. Dimana Bung Karno sebagai presiden Soeharto sebagai pengeksekusi semua tindakan pemerintah sesuai dengan pemikiran absolutnya sendiri. Dengan memiliki Supersemar, Soeharto rasanya sudah memiliki kartu As untuk menyelesaikan semua urusannya.

Sebaliknya, posisi Bung Karno semakin melemah. Pengaruh Soeharto mencabut status presiden oeharto seolah menjadi hakim absolut pada masa-masa itu. Kekerasan di masyarakat baik secara politis maupun fisik pun tak terelakkan. Soeharto menangkap para menteri yang diduga berhubungan dengan PKI atau dekat dengan Bung Karno. Para menteri itu pun hanya bisa pasrah karena dukungan Bung Karno sudah melemah.

Soeharto pun berani mengotak-atik MPRS. Rekayasa pada MPRS pun juga dilakukan yaitu menetapkan Supersemar sebagai Ketetapan MPRS. Status Bung Karno yang awalnya menjabat sebagai presiden seumur hidup harus dicabut oleh MPRS. Bahkan MPRS berani menolak pidato Nawaksara Bung Karno. Hingga pada puncaknya memberhentikan Bung Karno sebagai presiden RI.

5. Indonesia yang Condong ke Blok Barat

Soeharto yang sudah semakin menguat membuat Indonesia yang awalnya condong ke timur menjadi condong ke barat. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang mendukung Amerika Serikat dan normalisasi hubungan luar negeri dengan Malaysia. Padahal di jaman Bung Karno, Malaysia dianggap sebagai antek neo kolonialisme dan imperialisme. Indonesia kembali masuk anggota PBB setelah sebelumnya keluar karena ada masalah dengan Malaysia. Kebijakan luar negeri Soeharto ini sangat berbeda jauh dengan masa pemerintahan Bung Karno.

6. Warisan Budaya Korupsi Kolusi Nepotisme

Banyak orang berpendapat bahwa budaya Korupsi Kolusi Nepotisme atau biasa disingkat dengan KKN dimulai dari zaman orde baru. Meskipun orde baru sudah runtuh dihitung sejak mundurnya Soeharto, budaya KKN ini masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Tidak hanya di instansi pemerintah tapi juga merambat ke instansi yang lain. Begitu Supersemar di tangan Soeharto, Soeharto membawa Indonesia dari orde lama ke orde baru. Bisa dibilang, Supersemar adalah latar belakang orde baru. Tentunya dengan sistem pemerintah pada masa orde baru. Keadaan politik di masa orde baru menambah babakan sejarah baru di Indonesia.

Demikian informasi tentang dampak peristiwa Supersemar. Dampak peristiwa Supersemar perlu diketahui agar kita tahu bagaimana proses transisi kepemimpinan dari Bung Karno ke Soeharto di saat itu serta dampak positif dan negatifnya. Selain itu juga sebagai pembelajaran politik. Kita sekarang tahu bahwa ketika suatu negara sedang tidak stabil, pergantian kekuasaan yang tidak biasa seperti kisah Supersemar ini sangat mungkin. Tidak hanya di Indonesia tapi juga setiap negara.

The post 6 Dampak Peristiwa Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) appeared first on Sejarah Lengkap.

Pembangunan sangat perlu dilakukan untuk mencapai cita – cita masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang harus diperjuangkan. Pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya dalam sistem pemerintahan pada masa orde baru tidak mungkin dicapai tanpa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak akan dapat dicapai tanpa kondisi nasional yang stabil, sehat dan dinamis.

Asas Pembangunan Pada Masa Orde Baru

Asas – asas yang memberi corak serta karakter berdasarkan latar belakang orde baru, dan juga dalam pembangunan pada orde baru yaitu:

• Asas manfaat
• Asas usaha bersama
• Asas demokrasi
• Asas adil dan merata
• Asas perikehidupan dalam keseimbangan
• Asas kesadaran hukum
• Asas kepercayaan diri

Pola Dasar Pembangunan Nasional

Ada beberapa modal dasar dalam pembangunan pada orde baru berupa pola dasar yang menjadi pokok perhatian pembangunan yaitu:

• Kemerdekaan serta kedaulatan negara
• Kedudukan geografis
• Sumber – sumber kekayaan alam
• Jumlah penduduk
• Modal rohani dan mental
• Modal budaya
• Potensi efektif bangsa
• Angkatan bersenjata

Juga perlu diperhatikan faktor – faktor dominan dalam menggerakkan modal dasar agar tercapai tujuan pembangunan pada masa orde baru seperti faktor demografi dan sosial budaya, faktor geografi, hidrografi, geologi dan topografi, klimatologi, flora, fauna, dan faktor kemungkinan pengembangan pembangunan. Ketahui juga mengenai peristiwa pada masa orde baru, ciri pokok orde baru dan makna orde baru.

Trilogi Pembangunan

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden Soeharto dalam bukunya, untuk mencapai cita – cita masyarakat yang adil dan makmur sesuai dasar Pancasila harus diperjuangkan dengan landasan yang kuat yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dan hal ini tidak mungkin dicapai hanya dengan pelaksanaan selama satu periode Pelita saja. Adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP selama 25 tahun kemudian dibagi menjadi Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita. Pelita berlangsung mulai tahap I hingga tahap ke VI sebagai program pembangunan pada orde baru jangka panjang.

Pada periode Pelita III yang dilaksanakan mulai 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984, program pembangunan ditekankan melalui konsep Trilogi Pembangunan. Trilogi pembangunan merupakan rencana pembangunan nasional yang dirancang oleh pemerintah pada masa orde baru sebagai landasan untuk menentukan kebijakan politik, ekonomi dan sosial dalam melaksanakan pembangunan pada masa orde baru. Isi dari Trilogi Pembangunan yaitu:

• Pemerataan pembangunan beserta hasil – hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia.
• Menciptakan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Usaha untuk meratakan hasil pembangunan akan sulit tercapai tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun pertumbuhan ekonomi juga tidak akan dapat dicapai tanpa stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Maka berbagai unsur dalam Trilogi Pembangunan perlu dikembangkan secara selaras, serasi dan terpadu serta saling terkait. Berbagai unsur dalam Trilogi Pembangunan yaitu:

• Pemerataan pembangunan beserta hasilnya yang berarti bahwa pembangunan harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah tanah air dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat secara adil. Yang dimaksud adalah bahwa setiap warganegara harus menerima hasil – hasil pembangunan pada orde baru yang sesuai dengan nilai kemanusiaan.
• Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi berarti harus lebih tinggi dari angka pertumbuhan penduduk, harus tetap memperhatikan keadilan dan pemerataan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi, harus tetap selaras dan seimbang dengan bidang pembangunan lainnya.
• Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dalam pembangunan pada masa orde baru berarti terjadi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman berkat aturan yang disepakati bersama, dan terdapat iklim baik yang mendorong berkembangnya kreativitas masyarakat dalam membangun bangsa dan negara. Ketahui juga mengenai kelebihan dan kekurangan orde baru serta kebijakan orde baru.

Jalur Pemerataan Pembangunan

Asas pemerataan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan pada orde baru, dan ada delapan jalur pemerataan yang telah ditempuh oleh pemerintah pada waktu itu.

• Pemerataan kebutuhan pokok rakyat khususnya sandang, pangan dan papan.
• Pemerataan untuk kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelayanan keselamatan.
• Pemerataan mengenai pembagian pendapatan
• Pemerataan untuk kesempatan kerja
• Pemerataan untuk kesempatan berusaha
• Pemerataan dalam kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya untuk kaum wanita generasi muda.
• Pemerataan penyebaran pembangunan di tanah air.
• Pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan.

Prinsip Trilogi Pembangunan pada masa orde baru berhasil membawa peningkatan pada pertumbuhan Indonesia dari sebesar minus 2,25 persen pada 1963 menjadi naik tajam sebesar 12 persen pada 1969. Selama periode 1967 – 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata – rata bisa mencapai 72 persen.

Kegagalan Trilogi Pembangunan

Meskipun konsep Trilogi Pembangunan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, berbagai kontroversi tetap terjadi karena berbagai hal berikut.

• Pelaksanaan stabilitas politik menghasilkan peraturan dimana terbitnya sejumlah aturan yang menyebabkan pengendalian pers dan aksi mahasiswa.
• Terbitnya UU mengenai organisasi massa dan Undang – undang Partai Politik, pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan penanaman pada modal asing namun bisa menghasilkan penanaman modal asing yang menimbulkan utang luar negeri.
• Melambatnya serbuan para investor asing karena harga minyak dunia jatuh.

Kemerosotan harga minyak bumi membuat angka APBN juga ikut merosot karena ketergantungan terhadap harga minyak bumi. Pada masa itu terjadi booming minyak bumi sejak tahun 1970 hingga 1980an, sehingga APBN tergantung pada fluktuasi harga minyak bumi di pasar internasional. Akibatnya, pembangunan pada orde baru secara nasional pun terpengaruh kestabilannya karena dana untuk melaksanakan rencana pembangunan tidak ada.

Gagalnya pembangunan pada orde baru karena tidak memiliki fondasi yang kokoh untuk menopang keberhasilan pembangunan secara ekonomi pada masa itu. Pemerintah muncul dengan konsep ‘Trickle Down Effect’ yaitu menyiapkan beberapa kelompok konglomerat yang dianggap berpotensi untuk berkembang agar dapat membagi ilmu dan pengetahuannya kepada masyarakat kelompok menengah ke bawah. Dalam perkembangannya, metode ini justru menimbulkan gejolak sosial dan menimbulkan kesenjangan ekonomi yang besar.

Untuk mengatasi kegagalan pembangunan pada masa orde baru, pemerintah mengganti pusat pembangunan dengan mendasarkan pembangunan pada pendekatan kebutuhan dasar. Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Berbagai fasilitas kemudian dibangun seperti fasilitas pendidikan berupa SD Inpres, mengembangkan sarana transportasi dan pemukiman. Namun usaha ini juga dianggap tidak berhasil karena masyarakat setempat tidak diikutsertakan sebagai pelaku pembangunan, juga adanya anggapan bahwa kebutuhan masyarakat sama di setiap daerah sehingga rakyat tidak mengembangkan rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil – hasil pembangunan.

The post Prinsip dan Strategi Pembangunan Pada Masa Orde Baru appeared first on Sejarah Lengkap.

Dampak G30S PKI di bidang politik lumayan signifikan dan memicu terjadinya berbagai perubahan dalam masyarakat dan kehidupan berpolitik. Dalam upaya memulihkan keadaan setelah terjadinya pemberontakan berdarah pada tanggal 30 Oktober tersebut, pemerintah mulai melakukan berbagai hal untuk memperbaiki keadaan politik  dalam negeri dan luar negeri pada masa Orde Baru dan juga menegaskan perbedaan orde lama dan orde baru kepada rakyat.

Pengaturan Politik Dalam Negeri

Pemerintah Orde Baru kemudian giat melakukan berbagai perubahan di berbagai bidang terutama politik yang sangat berpengaruh kepada kehidupan rakyat. Keadaan politik pada masa orde baru yang sedang kacau balau berusaha ditenangkan dengan beberapa kebijakan politik pada masa orde baru.

1. Membentuk Kabinet Pembangunan

Kabinet pada masa peralihan kekuasaan adalah kabinet Ampera yang dikenal dengan nama tugas Dwi Darma Kabinet Ampera. Tujuan dibentuknya kabinet ini dengan Catur Karya kabinet Ampera untuk menciptakan stabilitas dalam bidang politik dan ekonomi agar dapat menyelenggarakan pembangunan nasional.

2. Membubarkan PKI dan Ormasnya

Untuk menjamin keadaan politik masa orde baru yang kondusif maka Soeharto sebagai pengemban Supersemar perlu menjamin keamanan, ketenangan dan kestabilan pemerintahan. Maka pemerintah Orde Baru melakukan pembubaran PKI pada 12 Maret 1966, melarang PKI sebagai organisasi, dan menangkap sekitar 15 orang menteri yang dianggap menjadi informan atau terlibat dalam latar belakang G30S PKI pada tanggal 8 Maret 1966.

3. Penyederhanaan Partai Politik

Penyederhanaan jumlah partai politik di Indonesia dilakukan setelah pemilu tahun 1971. Keadaan politik pada masa Orde Baru tersebut tidak berarti menghapus partai – partai namun menggabungkannya menjadi hanya tiga partai politik saja berdasarkan kesamaan program. Ketiga partai politik pada masa Orde Baru tersebut adalah:

• Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII dan Partai Islam Perti sebagai kelompok partai politik Islam.
• Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai hasil dari gabungan PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI dan Parkindo sebagai kelompok partai politik nasionalis.
• Golongan Karya.

4. Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Keadaan politik pada masa Orde Baru bisa dilihat dari penyelenggaraan pemilihan umum yang berhasil sebanyak enam kali setiap lima tahun sekali sejak tahun 1971 – 1997. Pengaturan pemilu tersebut mengesankan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah tercapai, berlangsung secara tertib dengan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER). Namun pada kenyataannya, pemilu diarahkan kepada kemenangan Golkar sebagai kebijakan politik pada orde baru. Kemenangan tersebut sangat menguntungkan pemerintah karena terdapat mayoritas suara di MPR dan DPR. Sehingga Soeharto dapat menjadi presiden selama enam periode pemilu, dan setiap pertanggung jawaban, RUU dan usulan pemerintah lainnya selalu disetujui MPR dan DPR tanpa catatan.

5. Dwifungsi ABRI

Untuk mencapai stabilitas politik maka ABRI diberi peran ganda oleh pemerintah yaitu sebagai pertahanan negara dan juga terlibat dalam pemerintahan. Terdapat Fraksi ABRI di MPR dan DPR serta DPRD untuk fungsi stabilisator pada situasi politik negara.

6. Pendidikan P4

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 dikemukakan oleh Presiden Soeharto pada 12 April 1976 melalui Ekaprasetia Pancakarsa. Selanjutnya dikukuhkan melalui Ketetapann MPR dalam Sidang Umum 1987. Sejak tahun 1978, pendidikan P4 dilakukan secara menyeluruh pada lapisan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dan murni. Tujuan dari penataran P4 ini adalah untuk membentuk pemahaman yang sama akan demokrasi Pancasila sehingga diharapkan dapat membentuk persatuan dan kesatuan nasional.

Dengan demikian dapat membentuk opini rakyat yang kuat yang mendukung pemerintah Orde Baru. Penataran P4 ini menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru telah memanfaatkan Pancasila dengan telak terbukti dengan imbauan untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal yang akhirnya memicu peristiwa Tanjung Priok. Penataran P4 ini ditujukan sebagai sarana doktrin ideologi yang menjadikan Pancasila sebagai bagian dari sistem kepribadian, budaya dan sistem sosial masyarakat Indonesia.

Pengaturan Politik Luar Negeri

Keadaan politik pada masa orde baru antara Indonesia dan luar negeri juga berada pada tahap yang kritis sebagai akibat berbagai penyimpangan pada masa orde lama. Beberapa kebijakan baru terkait dengan hubungan Indonesia dengan luar negeri secara politis yaitu:

1. Kembali Menjadi Anggota PBB

Desakan dari komisi bidang pertahanan keamanan dan luar negeri dari DPR GR kepada pemerintah membuat Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada 28 Desember 1966. Keputusan ini diambil karena pemerintah menyadari akan adanya banyak manfaat yang akan diperoleh dari keanggotaan PBB untuk kepentingan nasional. Kembalinya Indonesia disambut baik oleh sejumlah negara Asia dan PBB sendiri dan dibuktikan dengan penunjukan Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB pada masa sidang 1974.

2. Membekukan Hubungan Dengan RRC

Pembekuan hubungan dengan Republik Rakyat Cina secara diplomatik juga dilakukan pemerintah Indonesia didasarkan pada bantuan RRC kepada PKI dalam melakukan kudeta sehingga RRC dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Indonesia juga memperbarui hubungan politik  yang sempat renggang dengan India, Filipina, Thailand dan Australia serta negara lain yang sempat menegang akibat kebijakan politik Orde Lama.

3. Memperbaiki Hubungan Dengan Singapura

Keadaan politik pada masa orde baru juga dilakukan dengan pemulihan hubungan Indonesia – Singapura melalui perantara Habibur Rachman, duta besar Pakistan untuk Myanmar. Pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura pada 2 Juni 1966 kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yeuw, sehingga pemerintah Singapura pun menyatakan kesediaan untuk menjalin hubungan diplomatik.

4. Memulihkan Hubungan Dengan Malaysia

Pemulihan hubungan dengan Malaysia dilakukan dengan perundingan di Bangkok pada 29 Mei – 1 Juni 1966 dengan isi Perjanjian Bangkok sebagai berikut:

• Rakyat Sabah kembali diberi kesempatan untuk menegaskan kembali keputusan mengenai kedudukan mereka di Federasi Malaysia.
• Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyetujui pemulihan hubungan diplomatik dan menghentikan permusuhan.
• Persemian pemulihan hubungan Indonesia – Malaysia dilakukan di Jakarta yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Accord oleh Tun Abdul Razak dan Adam Malik. Dilanjutkan dengan penempatan perwakilan pemerintahan masing – masing negara.

Keadaan politik pada masa orde baru juga diperkuat dengan menjadi salah satu negara yang mempelopori pendirian ASEAN pada Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967. Banyaknya perubahan dan gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah pada awal – awal pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah Orde Baru dinilai membawa angin segar bagi kondisi negara dan rakyat dan kelancaran proses pembangunan negara. Namun lama kelamaan rakyat pun merasakan kejanggalan dari setiap kebijakan politik yang diambil oleh negara, yang menunjukkan berbagai penyimpangan pada masa Orde Baru sehingga mendapat julukan sebagai rezim diktator. Puncak dari ketidak setujuan rakyat dari faktor penyebab runtuhnya orde baru  adalah penuntutan agar Soeharto turun dari jabatannya pada tahun 1998.

The post 10 Keadaan Politik Pada Masa Orde Baru dan Kebijakannya appeared first on Sejarah Lengkap.

Orde Baru dimulai dengan tekad untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat dan negara yang didasari Pancasila serta UUD 1945. Era Orde Baru juga dibuat untuk mengatasi penyimpangan di masa orde lama. Berbagai kondisi lain seperti ekonomi yang terpuruk dengan tingkat inflasi mencapai 600 persen, munculnya Tritura yang dipicu oleh latar belakang G30S PKI, dan lain sebagainya turut menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah.

Pemerintahan di Masa Orba

Era Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru dimulai sejak 23 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998 dalam bentuk Negara Indonesia Kesatuan (NKRI), sistem pemerintahan Presidensial, bentuk pemerintahan Republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi atau undang – undang yang berlaku. Secara sistem, pemerintahan Orde Baru tidak memiliki perubahan berarti dari era sebelumnya. Namun tetap ada beberapa perbedaan mendasar dilihat dari masa orde baru yang diubah karena dianggap sebagai penyimpangan di masa orde lama.

Misalnya jabatan Presiden menjadi seumur hidup, dan belum adanya MPR, DPR dan DPA yang sah. Sistem pemerintahan masa Orde Baru mengubah tatanan kehidupan rakyat dan negara dengan berlandaskan kemurnian pelaksanaan Pancasila serta UUD 1945 untuk setiap kebijakan pemerintah. Beberapa pokok sistem pemerintahan pada masa Orde Baru yang tercantum pada Penjelasan UUD 1945 yaitu:

• Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem konstitusional
• Kekuasaan negara tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
• Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi dan berada di bawah MPR
• Menteri adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
• Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
• Kekuasaan yang dimiliki Kepala Negara atau Presiden tidak tak terbatas.

Pelaksanaan pemerintahan Orde Baru pada prakteknya menyimpang dari pokok – pokok awalnya. Kekuasaan dipegang penuh oleh Presiden dan walaupun pada awalnya kehidupan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan, tetapi dalam perkembangannya ternyata tidak jauh berbeda prakteknya dengan masa Demokrasi Terpimpin. Jika dulunya pemerintah Indonesia pada masa Orba berniat menjalankan Demokrasi Pancasila dan memutuskan sistem berdasarkan Trias Politika, tetapi hal tersebut juga tidak berjalan dengan baik. Orde Baru bertujuan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, terbukti dari beberapa peraturan berikut yang membuat UUD 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral yaitu:

• Ketetapan MPR nomor I/MPR/1983 menyatakan bahwa MPR telah menetapkan untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak akan merubahnya.
• Ketetapan MPR nomor IV/MPR/1983 mengenai Referendum yang antara lain menyatakan bahwa apabila MPR hendak mengubah UUD 1945 maka rakyat terlebih dulu harus dimintai pendapat melalui referendum.
• UU no. 5 tahun 1985 mengenai Referendum yang menjadi suatu pelaksanaan dari Tap MPR sebelumnya.

Dalam sistem pemerintahan pada masa Orde Baru juga dilakukan perampingan partai – partai politik sehingga hanya menjadi tiga partai, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Perjuangan Indonesia (PDI). Dalam pelaksanaannya, Golkar menjadi mayoritas tunggal yang selalu memenangkan setiap pemilu di masa Orde Baru. Ketidak puasan apapun yang muncul pada masa itu dengan cepat langsung diredam. Ciri pokok orde baru yang tampak pada sistem pemerintahan pada masa Orde Baru yaitu bahwa Lembaga Kepresidenan memegang kekuasaan yang sangat besar.

Hampir semua kewenangan Presiden yang diatur menurut UUD 1945 dilakukan tanpa keterlibatan pertimbangan dan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Sistem demikian bisa berdampak positif dengan kendali di tangan Presiden maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan bisa dikendalikan sehingga pemerintahan lebih solid, stabil dan tidak mudah digoyahkan. Akan tetapi tanpa adanya pengawasan dan persetujuan DPR maka kewenangan Presiden menjadi mudah disalahgunakan.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Orde Baru

Kondisi negara perlahan mulai menemukan makna orde baru berkat berbagai sistem pemerintahan pada masa Orde Baru yang diterapkan, yaitu dengan terlihatnya perbaikan di berbagai bidang. Beberapa kelebihan orde baru yaitu:

1. Angka Gross Domestik Produk Indonesia secara perkapita meningkat hingga lebih dari 1000% dari hanya mencapai 70 dolar pada tahun 1968, dan pada 1996 meningkat menjadi 1000 persen hingga mencapai lebih dari 1.565 dolar Amerika.
2. Kesuksesan program keluarga berencana yang mengedepankan slogan ‘Dua Anak Cukup’.
3. Program pemberantasan buta huruf yang dilakukan di masyarakat dengan sukses sehingga tingkat pengangguran pun berkurang.
4. Bidang swasembada pangan juga menemui kesuksesan sehingga negara dapat mencukupi kebutuhan pangan rakyat, membuktikan bahwa Indonesia adalah negara agraris yang tidak perlu mengekspor untuk memenuhi kebutuhan pangan.
5. Sukses mencanangkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)
6. Situasi keamanan di dalam negeri tetap stabil.
7. Mensukseskan program nasional Gerakan Nasional Orangtua Asuh (GN-OTA) dan Gerakan Wajib Belajar untuk seluruh rakyat yang masih masuk usia pelajar.
8. Bekerjasama dengan investor asing dan menerima banyak pinjaman dana dari luar negeri.

Kekurangan Pemerintahan Orde Baru

Sebagaimana lazimnya suatu kebijakan tetap memiliki dua sisi. Selain kelebihan ada juga kekurangan orde baru, terutama berasal dari penyimpangan pada masa orde baru yang pemerintah. Kekurangan sistem pemerintahan pada masa orde baru yaitu:

1. Berkembangnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di pemerintahan.
2. Pembangunan di Indonesia tidak merata di setiap daerah misalnya di Aceh dan Papua tidak tersentuh pembangunan sehingga menimbulkan pemberontakan di kalangan masyarakat. Sehingga kesenjangan sosial di masyarakat juga meningkat.
3. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat kalangan non pribumi
4. Kebebasan pers juga dikekang sebagai salah satu bentuk kebijakan politik pada masa orde baru. Hal itu tidak dialami oleh pers pada masa reformasi yang lebih bebas.
5. Sistem birokrasi yang negatif semakin berkembang dikenal dengan istilah ‘Asal Bapak Senang’ yang diingat sampai sekarang bahkan sulit dihapus dari kebiasaan.
6. Sistem keamanan menggunakan kekerasan untuk menekan protes terhadap pemerintah.
7. Kekayaan negara banyak dikuasai dan dieksploitasi swasta. Kebijakan ekonomi terlalu berpihak pada investasi asing.
8. Kalangan tentara ikut mengurusi politik negara dengan Dwifungsi ABRI.
9. Kekuasaan satu pihak atau Presiden berkelanjutan dan termasuk otoriter tanpa adanya tanda – tanda akan peralihan kekuasaan.
10. Adanya program transmigrasi yang ditetapkan pemerintah dan menimbulkan kecemburuan penduduk setempat karena tunjangan yang cukup besar untuk para transmigran pada tahun – tahun pertamanya.
11. Kekuasaan Presiden berada diatas UUD 1945.

Segala kelebihan dan kekurangan dalam sistem pemerintahan orde baru tersebut membuat masyarakat yang awalnya merasa nyaman mulai terusik, terutama karena berbagai penyimpangan sistem pemerintahan yang terjadi dan ketidak bebasan mengungkapkan pendapat. Tuntutan akan perubahan kepemimpinan dan sistem pemerintahan mulai mengemuka. Terlebih lagi saat itu imbas dari krisis ekonomi Asia juga mempengaruhi Indonesia.

Berbagai demonstrasi dan tuntutan pun terus bergulir hingga menyebabkan korban tragedi trisakti 1998 sejumlah empat orang  mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut kemunduran Presiden Soeharto. Peristiwa itu dikenal dengan sejarah peristiwa Trisakti yang akhirnya menyebabkan kerusuhan Mei 1998 yang berbau SARA. Akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah rentetan kejadian tersebut, dan Indonesia memasuki era Reformasi dalam pemerintahan.

The post Sistem Pemerintahan Pada Masa Orde Baru Tahun 1966 – 1998 appeared first on Sejarah Lengkap.

Penetapan Pancasila sebagai asas tunggal banyak ditolak oleh masyarakat terutama di Jakarta sehingga situasi di Jakarta termasuk wilayah Jakarta Utara tegang akan isu politik dan keagamaan selama beberapa minggu sebelum kejadian Tanjung Priok terjadi. Hampir setiap minggu di dalam dakwahnya para ulama di masjid – masjid menyisipkan kritik keras kepada pemerintah Orde Baru. Kewajiban menggunakan Pancasila sebagai satu – satunya asas di Indonesia dinilai sebagai pemaksaan. Pada saat itu di musala As – Saadah Tanjung Priok, seorang ulama bernama Abdul Qodir Jaelani juga kerap memberikan khotbah yang menentang asas tunggal Pancasila.

Dari berbagai macam kebijakan orde baru inilah muncul gelombang ketidak puasan yang pada akhirnya memuncak menjadi kejadian Tanjung Priok. Demonstrasi yang terjadi sebagai penolakan terhadap Pancasila sebagai satu – satunya asas berawal dari penahanan terhadap empat orang warga yaitu Achmad Sahi, Syafwan Sulaeman, Syarifuddin Rambe dan Muhammad Nur. Keempatnya ditahan setelah terjadinya aksi pembakaran sepeda motor seorang Babinsa, yang kemudian menjadi latar belakang peristiwa Tanjung Priok yang mengerikan tersebut.

Pemicu Peristiwa Tanjung Priok

Aksi pembakaran itu sendiri dipicu ketika masyarakat mendengar aksi provokasi yang dilakukan oleh oknum Babinsa di musala / masjid As – Saadah, penahanan empat orang warga dan mereka menolak penahanan tersebut. Kejadian Tanjung Priok kini tercatat sebagai salah satu peristiwa pada masa orde baru yang bermula dari tanggal 8 September 1984 sebagaimana kesaksian Adul Qodir Jaelani di pengadilan. Seorang Bintara Pembina Desa (Babinsa) Sersan Satu Hermanu dan seorang tekannya dari Koramil tiba di Masjid / Musala As-Saadah, gang IV Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka bertujuan untuk membersihkan spanduk, pamflet dan brosur di dalam masjid tersebut yang isinya diangggap berupa dakwah menentang pemerintah.

Para jamaah menolak melepasnya sehingga petugas melakukannya sendiri. Kemudian isu tersebar bahwa para Babinsa masuk area masjid tanpa melepas alas kaki. Tindakan itu adalah dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap etika umum di masjid karena pada setiap masjid ada area dimana seseorang tidak diizinkan memakai alas kaki. Bahkan ada selentingan bahwa mereka membersihkan pamflet dengan air comberan karena tidak ada peralatan yang memadai. Setelahnya terjadi pertengkaran antara beberapa jamaah di masjid tersebut dengan para Babinsa.

Pertengkaran sempat terhenti ketika kedua petugas dibawa masuk ke kantor pengurus Masjid Baitul Makmur yang letaknya tidak jauh dari situ. Usaha untuk meredamnya gagal karena kabar sudah tersebar dan banyak masyarakat yang sudah berkumpul ke masjid. Masyarakat datang untuk menuntut kedua petugas meminta maaf atas tindakannya. Syarifuddin Rambe dan Sofwan Sulaeman sebagai pengurus masjid Baitul Makmur mencoba menengahi dengan musyawarah, namun massa yang sudah emosi kemudian membakar motor milik Hermanu. Sebagai akibatnya aparat kemudian menangkap keempat orang tersebut. Ketahui juga mengenai sejarah peristiwa 13 Mei 1969 di Malaysia yang merupakan kerusuhan besar serta apa saja yang menjadi faktor penyebab runtuhnya orde baru.

Terjadinya Peristiwa

Warga kemudian meminta bantuan kepada Amir Biki, tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh luas. Amir Biki dianggap mampu menjembatani massa dengan tentara di Kodim dan Koramil karena memiliki hubungan luas dengan para pejabat militer di Jakarta. Amir Biki kemudian mendatangi kantor Kodim Jakarta Utara, tempat ditahannya keempat orang tersebut. Amir Biki juga bertemu dengan As Intel Kodam V Jaya, Kolonel Sampurno. Tetapi tidak ada respon yang baik. Tidak juga ketika Amir Biki berusaha bertemu dengan Pangdam Jaya Mayjen Tri Sutrisno dan tidak berhasil. Pada tanggal 12 September, kantor Kodim 0502 dihubungi Amir Biki.

Ia menyampaikan ultimatum kepada petugas piket untuk meminta pembebasan keempat orang yang ditahan hingga pukul 23.00 WIB. Sambil menunggu Amir Biki dan beberapa tokoh agama lain kemudian mengundang umat Islam di Jakarta dan sekitarnya dalam sebuah acara tabligh akbar. Tanggal 12 September 1984 pada peristiwa Tanjung Priok, sekitar 1500 hingga 3000 orang massa berkumpul untuk menuntut pembebasan. Mereka datang dari arah pelabuhan Tanjung Priok menuju ke arah Kodim. Sebagian massa juga menuju Polres Tanjung Priok.

Pasukan militer bersenjata lengkap sudah menghadang massa, bahkan menggunakan alat berat seperti panser. Tentara langsung menembak dengan senapan otomatis karena massa terus maju. Tembakan tidak segera berhenti walaupun sudah jatuh korban dan ribuan orang lari dengan panik, aparat terus menembak dengan beringas dan tidak berhenti. Rombongan Amir Biki yang menuju Kodim juga mengalami nasib sama. Mereka ditembak ketika sudah mendekat sehingga Amir Biki langsung tewas. Setelah peristiwa terjadi, para korban penembakan baik itu yang tewas maupun luka – luka langsung diangkut menggunakan truk ke RSPAD Gatot Subroto.

Solidaritas Nasional Untuk Peristiwa Tanjung Priok (Sontak) melakukan penyelidikan yang menyimpulkan jumlah korban tewas diperkirakan mencapai 400 orang, tidak termasuk korban yang cacat dan luka – luka. Akan tetapi pemerintah menyatakan jumlah korban sama sekali tidak sebanyak itu. Data Komnas HAM juga hanya mencatat sejumlah 24 orang korban tewas dan 55 orang luka – luka. Hingga sekarang kejadian Tanjung Priok yang sarat dengan ciri pokok orde baru masih simpang siur terutama dalam detil urutan peristiwanya. Tidak ada satupun cerita yang benar – benar sama mengenai latar belakang peristiwa ini.

Jenderal LB. Moerdani sebagai Pangkopkamtib menyatakan bahwa ada yang membawa senjata tajam dan bensin diantara massa pada waktu itu sehingga memberi alasan bagi para aparat untuk bertindak. Aparat mulai bertindak kasar ketika massa tidak mau membubarkan diri. Setelah peristiwa, aparat TNI kemudian menggeledah dan menangkap orang – orang di sekitar lokasi penembakan yang dicurigai memiliki hubungan dengan kejadian Tanjung Priok. Sekitar 160 orang kemudian ditangkap tanpa adanya prosedur yang jelas dan juga tanpa surat perintah penangkapan, bahkan tidak diinformasikan ke keluarganya. Orang – orang yang ditangkap pada kejadian Tanjung Priok kemudian ditahan di Laksusda Jaya, Kramat V, Mapomdam Guntur dan RTM Cimanggis.

Peristiwa Tanjung Priok yang berakhir kepada kerusuhan dan pembunuhan brutal kemudian dilanjutkan pada sidang subversi, dimana pada sidang itu sejumlah orang diadili atas tuduhan telah melawan pemerintahan yang sah. Ulama Abdul Qadir Djaelani ditangkap dan diadili, Salim Qadar mendapat hukuman selama 20 tahun penjara, Tonny Ardie dihukum 17 tahun penjara, dan terdakwa lain bernama Ratono menghadapi dakwaan merongrong dan menyelewengkan ideologi serta haluan negara.

AM Fatwa sebagai anggota Petisi 50 yang kerap memprotes kebijakan pemerintah orde baru juga ditahan ketika kelompoknya menerbitkan penjelasan berbeda dari versi pemerintah mengenai apa tepatnya yang menjadi pemicu peristiwa Tanjung Priok. Hingga saat ini keluarga korban masih banyak yang menuntut keadilan dan penyelidikan menyeluruh atas pelanggaran HAM besar – besaran. Mereka masih menginginkan penutup yang memiliki keadilan atas apa yang terjadi, namun sampai saat ini siapa persisnya pelaku kerusuhan dan segala hal yang berkaitan dengan penyebab peristiwa Tanjung Priok itu tidak ada kejelasan yang berarti.

The post Peristiwa Tanjung Priok 1984 Secara Singkat appeared first on Sejarah Lengkap.

Banyak masyarakat terutama di Jakarta yang menolak penetapan Pancasila sebagai asas tunggal. Situasi di Jakarta Utara tegang akan isu politik dan keagamaan beberapa minggu sebelum peristiwa terjadi. Hampir setiap minggu para ulama di masjid – masjid menyisipkan kritik keras kepada pemerintah Orde Baru. Mereka memprotes mengenai pemaksaan Pancasila sebagai satu – satunya asas di Indonesia. Pada saat itu seorang ulama bernama Abdul Qodir Jaelani di musala As – Saadah juga kerap memberikan khotbah yang menentang Pancasila sebagai asas tunggal.

Dari kebijakan orde baru inilah muncul suatu gelombang ketidak puasan yang memuncak menjadi penyebab peristiwa Tanjung Priok. Demonstrasi yang terjadi sebagai penolakan terhadap Pancasila sebagai satu – satunya asas berawal dari aksi kekerasan dan penahanan terhadap empat orang warga yaitu Achmad Sahi, Syafwan Sulaeman, Syarifuddin Rambe dan Muhammad Nur. Keempatnya ditahan setelah aksi pembakaran sepeda motor Babinsa, yang kemudian menjadi latar belakang peristiwa Tanjung Priok yang mengerikan tersebut.

Penyebab Peristiwa Tanjung Priok

Pemicu aksi pembakaran itu sendiri terjadi ketika masyarakat mendengar aksi provokasi yang dilakukan oleh oknum Babinsa di musala/ masjid As – Saadah dan mereka menolak penahanan tersebut. Penyebab Peristiwa Tanjung Priok sebagai salah satu peristiwa pada masa orde baru bermula dari tanggal 8 September 1984. Ketika itu seorang Bintara Pembina Desa (Babinsa) Sersan Satu Hermanu dan seorang tekannya dari Koramil tiba di Masjid / Musala As-Saadah, gang IV Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Menurut kesaksian Adul Qodir Jaelani di pengadilan, mereka bertujuan untuk membersihkan spanduk dan brosur di dalam masjid tersebut yang isinya dianggap berupa dakwah menentang pemerintah. Para jamaah menolak sehingga petugas melakukannya sendiri. Tetapi kemudian isu menyebar luas bahwa para Babinsa masuk area masjid tanpa melepas alas kaki. Tindakan itu adalah sikap yang merupakan pelanggaran serius terhadap etika umum di masjid, yaitu melanggar batas suci masjid. Bahkan ada selentingan bahwa mereka membersihkan pamflet yang ditempel dengan air comberan karena tidak tersedia peralatan.

Terjadi pertengkaran antara beberapa jamaah di masjid atau musala tersebut dengan para Babinsa setelahnya yang sempat terhenti ketika kedua petugas dibawa masuk ke kantor pengurus Masjid Baitul Makmur yang tidak jauh dari situ. Namun kabar sudah tersebar dan masyarakat sudah terlanjur berdatangan ke masjid. Masyarakat menuntut kedua petugas meminta maaf atas tindakan tersebut. Syarifuddin Rambe dan Sofwan Sulaeman sebagai pengurus masjid Baitul Makmur mencoba menengahi dengan bermusyawarah, namun massa yang sudah emosi membakar motor milik Hermanu. Aparat kemudian menangkap Rambe, Sulaeman, pengurus lain bernama Ahmad Sahi, dan Muhamad Nur sebagai akibatnya. Ketahui juga mengenai faktor penyebab runtuhnya orde baru.

Terjadinya Peristiwa Tanjung Priok

Masyarakat kemudian meminta bantuan kepada Amir Biki, seorang tokoh masyarakat yang dianggap mampu menjembatani massa dengan tentara di Kodim dan Koramil karena memiliki hubungan luas dengan para pejabat militer di Jakarta. Setelah itu Amir Biki mendatangi kantor Kodim Jakarta Utara, tempat ditahannya keempat orang tersebut dan bertemu dengan As Intel Kodam V Jaya, Kolonel Sampurno. Tetapi ia tidak mendapatkan respon yang baik. Tidak juga ketika berusaha bertemu dengan Pangdam Jaya Mayjen Tri Sutrisno dan tidak berhasil. Pada tanggal 12 September, Amir Biki menghubungi kantor Kodim 0502 dan menyampaikan ultimatum kepada petugas piket untuk meminta pembebasan keempat orang yang ditahan hingga pukul 23.00 WIB. Amir Biki dan beberapa tokoh agama lain kemudian mengundang umat Islam di Jakarta dan sekitarnya dalam sebuah acara tabligh akbar sambil menunggu.

Tanggal 12 September 1984 pada latar belakang peristiwa Tanjung Priok, sekitar 1500 hingga 3000 orang massa berkumpul untuk menuntut pembebasan empat orang yang ditahan. Mereka datang dari arah pelabuhan Tanjung Priok dan bergerak ke arah Kodim, sebagian menuju Polres Tanjung Priok. Massa yang menuju Polres dihadang pasukan militer bersenjata lengkap, bahkan juga alat berat seperti panser. Karena massa terus maju, tentara langsung menembak dengan senapan otomatis. Walaupun sudah jatuh korban dan ribuan orang lari dengan panik, aparat terus menembak dengan beringas dan tidak berhenti. Rombongan Amir Biki yang menuju Kodim juga mengalami nasib serupa, ditembak begitu mendekat sehingga Amir Biki langsung menjadi korban tewas. Setelah peristiwa terjadi, datanglah truk tentara yang mengangkut para korban penembakan ke RSPAD Gatot Subroto. Ketahui juga mengenai kerusuhan dalam penyebab peristiwa Aceh 1990 , sejarah peristiwa malari dan sejarah perang Ambon.

Menurut investigasi dari Solidaritas Nasional Untuk Peristiwa Tanjung Priok (Sontak) jumlah korban diperkirakan mencapai 400 orang tewas tidak termasuk yang cacat dan luka – luka. Akan tetapi menurut pemerintah, jumlah korban sama sekali tidak mencapai angka sebanyak itu. Data Komnas HAM juga hanya mencatat korban tewas sejumlah 24 orang dan 55 orang luka – luka. Hingga sekarang pun penyebab peristiwa Tanjung Priok dan latar belakangnya yang sarat dengan ciri pokok orde baru masih simpang siur terutama dalam detil peristiwanya. Bahkan konon hingga dua tahun setelah peristiwa itu, suasana di Tanjung Priok masih terasa mencekam.

Menurut Pangkopkamtib LB. Moerdani, diantara massa pada waktu itu ada yang membawa senjata tajam dan bensin sehingga memberi alasan bagi para aparat untuk bertindak brutal ketika massa tidak mau membubarkan diri.Setelah peristiwa tersebut, aparat TNI kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan orang – orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan peristiwa Tanjung Priok. Mereka menangkap para tersangka di rumah atau di sekitar lokasi penembakan. Sekitar 160 orang ditangkap tanpa prosedur yang jelas dan surat perintah penangkapan, bahkan tanpa memberitahu keluarganya. Orang – orang yang ditangkap ditahan di Laksusda Jaya, Kramat V, Mapomdam Guntur dan RTM Cimanggis.

Penyebab peristiwa Tanjung Priok yang berakhir kepada kerusuhan dan pembunuhan brutal berlanjut pada sidang subversi, dimana sejumlah orang diadili atas tuduhan melawan pemerintahan yang sah. Abdul Qadir Djaelani ditangkap dan diadili, Salim Qadar dihukum 20 tahun penjara, Tonny Ardie selama 17 tahun penjara, dan seorang terdakwa lain bernama Ratono yang menghadapi dakwaan merongrong dan menyelewengkan ideologi serta haluan negara. AM Fatwa sebagai anggota Petisi 50 yang kerap memprotes kebijakan pemerintah orde baru juga ditahan karena kelompoknya menerbitkan penjelasan berbeda dari versi pemerintah mengenai penyebab peristiwa Tanjung Priok. Hingga saat ini keluarga korban masih banyak yang menuntut keadilan dan investigasi menyeluruh atas pelanggaran HAM besar – besaran yang terjadi, namun belum ada tanggapan yang berarti dari pemerintah.

The post Penyebab Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984 appeared first on Sejarah Lengkap.

Penyebab Tragedi Trisakti

Aksi damai yang dilakukan para mahasiswa untuk menentang pemerintahan Soeharto kemudian berubah menjadi peristiwa berdarah dan brutal yang menelan banyak korban luka dan korban jiwa dari pihak mahasiswa. Kejadian itu diikuti dengan peristiwa kerusuhan Mei 1998 berbau rasial sehari setelahnya, tanggal 13 – 15 Mei 1998. Hingga sekarang, peristiwa ini dikenang sebagai simbol perlawanan para mahasiswa terhadap pemerintahan Orde Baru dan sebagai tanda dimulainya orde reformasi.

1. Kekacauan Ekonomi Indonesia

Kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami ketidak stabilan pada tahun 1998 dipengaruhi krisis keuangan Asia sejak 1997 – 1999 dan menjadi penyebab tragedi Trisakti karena banyak rakyat yang sengsara sehingga mahasiswa pun bergerak. Saat itu banyak mahasiswa melakukan demonstrasi besar – besaran ke Gedung Nusantara termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mahasiswa dari Trisakti pada awalnya dianggap sebagai kampus elit dan tidak akan ikut berdemo untuk memprotes berbagai penyimpangan pada masa orde baru.

Pada Sidang Umum MPR tertanggal 10 Maret 1998 Soeharto kembali dilantik menjadi Presiden untuk ketujuh kalinya. Sejak itu aksi mahasiswa semakin terbuka dan berani hingga keluar kampus. Posisi kampus yang strategis karena dekat dengan kompleks gedung MPR/DPR, membuat Universitas Trisakti digunakan sebagai titik berkumpulnya mahasiswa dari berbagai kampus berbeda.

2. Aksi Damai Mahasiswa

Mahasiswa kemudian melanjutkan aksi demo keluar kampus yang menjadi salah satu penyebab tragedi Trisakti. Aksi 12 Mei 1998 dimulai pada pukul 11.00 WIB dengan agenda orasi dari Jenderal Besar AH. Nasution tetapi beliau batal datang ke lokasi. Acara kemudian diisi oleh orasi dari para guru besar, dosen dan mahasiswa lain. Para peserta aksi mulai keluar kampus sekitar pukul 13.00 WIB hingga ke jalan S. Parman. Tujuan mereka adalah untuk melakukan long march menuju gedung MPR/DPR di Senayan. Para mahasiswi berada di barisan depan dan membagikan bunga mawar kepada para petugas polisi yang menghadang peserta aksi.

Negosiasi dilakukan antara pimpinan mahasiswa, alumni, Dekan Fakultas Hukum Trisakti Adi Andojo, Komandan Kodim Jakarta Barat Letkol (Inf) A. Amril menyetujui bahwa aksi damai hanya dilakukan hingga depan Kantor Walikota Jakarta Barat atau sekitar 300 meter dari pintu utama kampus Trisakti. Mahasiswa kemudian melanjutkan aksi dengan mimbar bebas untuk menuntut reformasi dan Sidang Istimewa MPR. Hingga pukul 17.00 aksi berjalan damai tanpa adanya ketegangan yang berarti dan sebagian peserta sudah ada yang mulai masuk ke dalam kampus Trisakti.

3. Penembakan Oleh Aparat

Ketika para mahasiswa sudah siap membubarkan diri, letusan senjata api justru terdengar dari arah aparat keamanan yang berjaga. Penembakan itu menjadi awal dari penyebab tragedi Trisakti  yang memakan korban mahasiswa. Seketika itu juga suasana berubah menjadi panik dan para mahasiswa lari menyelamatkan diri ke arah kampus. Dalam berbagai dokumentasi, terlihat tembakan berasal dari atas jembatan layang Grogol dan juga dari atas jembatan penyebrangan. Aparat keamanan justru mulai bersikap agresif. Mereka mulai memukuli dan mengejar para mahasiswa yang sudah mundur ke arah kampus, sehingga mahasiswa mulai melawan dengan melempari aparat dengan batu dan benda apapun di sekitar mereka.

Pada saat inilah keempat mahasiswa tewas. Korban tragedi Trisakti 1998 yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana (1978 – 1998) dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Heri Hertanto (1977 – 1998) dari Fakultas Teknologi Industri, Hafidin Royan (1996 – 1998) dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan jurusan Teknik Sipil, dan Hendriawan Sie (1975 – 1998) dari Fakultas Ekonomi. Hasil autopsi mengungkap keempatnya memiliki luka tembak yang sangat mematikan. Ada yang mengalami luka tembak di dahi yang tembus sampai ke belakang kepala, leher, punggung dan dada. Keempatnya diketahui telah berada di dalam kampus dan mencari perlindungan ketika penembakan terjadi.

Penyelidikan Peristiwa Trisakti

Pada saat itu satuan pengamanan yang berjaga di lokasi adalah Brimob, Batalyon Kavaleri 9, Batalyon Infanteri 202 dan 203, Artileri Pertahanan Udara Kostrad, Pasukan Anti Huru Hara Kodam, juga terdapat Pasukan Bermotor yang melengkapi diri dengan tameng, gas air mata, Steyr dan SS – 1. Walaupun pihak aparat keamanan membantah penggunaan peluru tajam yang menjadi penyebab tragedi Trisakti, tetapi hasil otopsi terhadap korban menunjukkan bahwa peluru tajam adalah penyebab kematian mereka. Peluru kaliber 5,56 mm yang ditemukan di tubuh Heri Hertanto biasanya digunakan oleh senjata laras panjang berjenis Steyr atau SS – 1. Senjata jenis ini konon yang biasa digunakan oleh satuan Brimob atau Kopassus. Begitu juga pernyataan hasil otopsi yang diungkap oleh Tim Pencari Fakta ABRI, dan uji balistik yang dilakukan di Forensic Technology Inc di Montreal, Kanada.

Kapolri Jenderal Pol Dibyo Widodo yang menjabat pada sejarah peristiwa Trisakti saat itu membantah penggunaan peluru tajam. Kapolda Metro Jaya Hamami Nata juga menyatakan bahwa polisi hanya menggunakan tongkat pemukul, peluru karet dan peluru kosong, juga gas air mata. Walaupun kemudian ditetapkan enam terdakwa yang disidangkan beberapa tahun setelahnya, siapa penembak dan motifnya tetap tidak terungkap dengan jelas dan tuntas. Enam terdakwa tersebut hanya menerima tuduhan dan dakwaan mengenai sengaja tidak menaati perintah atasan.

Penyebab tragedi Trisakti kemudian memancing berbagai situasi yang memburuk seperti terjadinya kerusuhan Mei 1998, peristiwa Semanggi I dan peristiwa Semanggi II yang juga menelan korban luka, tewas dan kerugian materiil serta kerusakan mental yang tidak sedikit. Kerusuhan dan berbagai peristiwa yang terjadi setelah itu tetap tidak menggoyahkan konsentrasi para mahasiswa untuk bergerak dan menuntut adanya perubahan. Mahasiswa telah berhasil menguasai kompleks gedung MPR/DPR pada 18 Mei 1998. Soeharto pada akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan menyerahkan jabatannya pada Wakil Presiden BJ. Habibie sebagai Presiden RI ketiga untuk memerintah dan meninggalkan ciri pokok orde baru yang selama ini dipraktekkan dalam pemerintahan.

Segala upaya untuk mengusut siapa dalang penembakan terhadap mahasiswa dalam sejarah peristiwa Trisakti belum menemui titik terang yang berarti sampai sekarang, puluhan tahun kemudian. Segala upaya pengungkapan dan penyelidikan selalu menemui halangan padahal pada peristiwa tersebut terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa sebagai dampak tragedi Trisakti. Pengungkapan akan penyebab dari tragedi Trisakti perlu dilakukan lebih lanjut demi terciptanya keadilan bagi para korban. Tidak hanya untuk menemukan titik terang mengenai sejarah peristiwa Trisakti, namun juga untuk kasus kerusuhan Mei 1998 dan peristiwa Semanggi I dan II yang belum dapat terungkap secara jelas dan terdapat dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat besar.

The post 3 Penyebab Tragedi Trisakti Tahun 1998 Secara Singkat appeared first on Sejarah Lengkap.

1. Perbedaan Orientasi Kebijakan Ekonomi

Perbedaan orde lama dan orde baru pertama terlihat dari orientasi kebijakan ekonomi. Pada orde lama mempunyai kebijakan ekonomi berbentuk ekonomi yang tertutup komunis atau sosialis. Sedangkan orde baru adalah ekonomi terbuka yang menganut pahamk orientasi kapitalis. Ketika memasuki masa orde baru, tingkat inflasi bisa diturunkan dimana pada tahun 1966 sebesar 500% dan hanya dalam waktu empat tahun, tingkat inflasi bisa dipotong hingga 5 sampai 10% lebih tepatnya terjadi pada tahun 1970. Ini sedikit banyak dipengaruhi dengan peningkatan presentasi masyarakat yang bersekolah atau golongan terpelajar yang menjadi salah satu ciri pokok orde baru.

2. Perbedaan Kemauan Politik

Orde lama dan orde baru juga memiliki perbedaan dari segi kemauan politik. Pada orde lama, kondisi negara masih dalam suasana menikmati kemerdekaan dan emosi nasionalisme masyarakat masih sangat tinggi. Selain itu, maraknya proyek mercusuar berdampak dari keinginan supaya bisa terlihat lebih unggul dalam pandangan bangsa asing. Sedangkan makna orde baru, kemauan politik bertambah kuat dengan tujuan untuk mencapai kemauan dalam membangun ekonomi sekaligus membuka ruang yang relatif besar untuk perkembangan modal asing.

3. Sosial Budaya

Perbedaan orde lama dan orde baru berikutnya juga terlihat dalam bidang sosial budaya. Perbedaan ini bisa terjadi sebab jarak waktu dari era kemerdekaan ke era pemerintahaan yang terjadi. Pada orde lama masih mempunyai perubahan dari masa penjajahan menuju masa kemerdekaan. Selama masa orde lama, kondisi sosial budaya sedang berada di suasana yang tradisional. Sedangkan pada masa orde baru, kondisi sosial budaya mulai berkembang ke arah yang positif seperti kebebasan berbicara, kebebasan bersikap dan juga kebebasan dalam bertindak.

Ketika memasuki era orde baru, bidang sosial sudah mengalami perubahan. Masyarakat Indonesia sudah mempunyai kebebasan dari berbagai aspek meski masih ditemui beberapa masalah yang berhubungan dengan SARA. Di beberapa daerah, terjadi perselisihan antara umat beragama, kelompok dan juga suku di beberapa daerah di Indonesia yang menjadi salah satu peristiwa pada masa orde baru yang tidak bisa dilupakan.

4. Bidang Politik

Perubahan pimpinan dan juga era pemerintahan dalam satu negara tentunya bisa mengubah beberapa hal yang berkaitan dengan bidang politik. Meski dalam satu negara tetap menganut ideologi dan memakai peraturan yang sama, namun dibawah pimpinan yang berbeda dengan cara yang berbeda tentunya juga membuat politik yang dijalankan jadi berbeda. Hal ini juga terjadi pada Indonesia, dimana ketika masa orde lama atau masa pemerintahan Ir. Soekarno, masyarakat Indonesia masih terlena dengan kenikmatan kemerdekaan yang baru saja diraih sehingga masih begitu banyak ditemukan warga yang memiliki nasionalisme tinggi.

Selain itu, warga Indonesia juga mempunyai keinginan yang jauh lebih tinggi agar bisa terlihat lebih unggul dibandingkan dengan bangsa lainnya. Dengan berjalannya waktu, pandangan politik di Indonesia mulai mengalami perubahan. Sesudah melewati orde lama, keinginan agar bisa terlihat lebih unggul mulai redup dan dalam masa orde baru, kemauan politik sudah berubah ke proses mengembangkan Indonesia untuk pembangunan ekonomi dan ini menjadi salah satu kebijakan politik pada masa orde baru. Untuk itu, pemerintahan era Soeharto ini kemudian membuka ruang untuk perkembangan modal asing di tanah air.

5. Perubahan Perekonomian

Perubahan perekonomian juga sangat dirasakan dari orde lama ke orde baru khususnya terlihat pada orientasi kebijakan serta stabilitas ekonomi. Ketika orde lama, pemerintah menerapkan kebijakan berbentuk ekonomi yang tertutup sosialis atau komunis. Stabilitas ketika orde lama diperlihatkan dengan adanya tingkat inflasi yang masih tinggi. Kemudian, masa orde baru memberikan perubahan dalam kebijakan ekonomi pemerintahan. Sama seperti kelebihan dan kekurangan orde baru, pada era Soeharto ini lebih mengedepankan ekonomi terbuka kapitalis. Inflasi mengalami penurunan pada masa orde baru namun kemudian kembali menngkat secara signifikan di akhir era pemerintahan Soeharto tersebut.

6. Sumber Daya Manusia

Selama masa orde lama masih berlangsung, sumber daya manusia masih bisa dikatakan sangat terbatas. Sesudah berhasil memperoleh kemerdekaan, pemerintah masih terus berusaha untuk mempertahankan kemerdekaannya sehingga masih belum ada program untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia baik lewat pekerjaan atau pendidikan. Selain itu, jumlah sumber daya manusia yang berkualitas juga masih sangat terbatas selama masa orde lama. Ini kemudian mulai mengalami perubahan sesudah memasuki masa orde baru. Kualitas sumber daya manusia terlihat semakin meningkat dan pemerintah sudah melakukan banyak usaha seperti meningkatkan jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan formal.

7. Kondisi Politik Dunia

Di masa pemerintahan presiden Soekarno yakni orde lama, kondisi politik dunia bisa dikatakan belum stabil yang disebabkan karena Perang Dunia II atau PD II dan ini menjadi salah satu kelebihan dan kekurangan orde lama. Ketika saat itu, Perang Dunia II baru saja selesai dan memberikan banyak dampak negatif pada kondisi politik dunia khususnya di Indonesia. Kemudian, kondisi politik dunia mulai mengalami perbaikan ketika memasuki era orde baru yakni pada pemerintahan Soeharto yang menggantikan presiden Soekarno. Ini dikenal sebagai kondisi oil boom yakni perang dingin serta perang dunia Vietnam yang belum lama selesai memberikan dampak positif yang juga berpengaruh pada Indonesia.

Demikian ulasan dari kami kali ini tentang perbedaan orde lama dan orde baru di Indonesia. Perubahan orde lama dan orde baru ini tentunya juga sangat berpengaruh pada pemerintahan. Perbedaan ini bisa terjadi akibat adanya perbedaan pemimpin serta aturan yang diterapkan.

The post 7 Perbedaan Orde Lama dan Orde Baru Dalam Berbagai Bidang appeared first on Sejarah Lengkap.

Salah satu tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto pasukannya mengambil alih kekuasaan pada tahun 1965 adalah memberikan perintah likuidasi sampai setengah juta musuhnya di kiri politik. Sesudah itu, puluhan ribu pendukung dari mantan presiden Soekarno dibersihkan dari jajaran pemerintah dan juga milikiter. Di awal 1 Oktober 1965, sekelompok konspirator tentara memanggil dirinya sebagai Gerakan 30 September yang kemudian menculik serta membunuh enam jenderal militer dan yang ketujuh yakni Nasution berhasil melarikan diri.

PKI menyatakan jika upaya kudeta merupakan urusan dari internal tentara. Sedangkan pimpinan angkatan darat bersikeras jika hal tersebut merupakan bagian dari rencana PKI untuk kembali merebut kekuasaan dan memulai misi untuk membersihkan negara dari ancaman komunis yang dirasakan. Lalu, apakah sebenarnya yang menjadi Tujuan Pemerintah Orde Baru tersebut lengkap dengan ciri pokok orde baru?, berikut penjelasan selengkapnya untuk anda.

1. Membuat Program Repelita

Pada awal kekuasaannya, Pemerintah Orde Baru mewarisi kemerosotan ekonomi dari pemerintahan sebelumnya yang ditandai dengan pendapatan perkapita penduduk Indonesia yang rendah dan hanya mencapai 70 Dollar AS, hancurnya sarana ekonomi dan juga tingginya inflasi yang mencapai 65%. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Orde Baru membuat program jangka pendek yakni Rencana Pembangunan Lima Tahun [Repelita] yang dimulai pada 1 April 1969.

Repelita ini fokus pada rehabilitasi prasarana penting serta mengembangkan iklim usaha serta investasi. Pembangunan sektor pertanian juga diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sedangkan pembangunan lain yang dilakukan untuk membangun prasarana pertanian adalah perhubungan, irigasi, teknologi pertanian, kredit perbankan dan juga kebutuhan pembiayaan dimana ini menjadi peristiwa pada masa orde baru.

2. Menata Kehidupan Politik

Tujuan Pemerintah Orde Baru untuk menata kehidupan dan kebijakan politik pada masa orde baru dari mulai pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi masanya hingga ke Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila [P4]. Pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta organisasi masanya bertujuan untuk menjamin keamanan, ketenangan dan juga stabilitas pemerintahan yang akhirnya menghasilkan kebijakan yakni membubarkan PKI, menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang di Indonesia sampai mengamankan 15 menteri yang dianggap terlibat dalam Gerakan 30 September 1965.

Pada tahun 1973, dilakukan pemilihan umum pertama dengan melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik yang tidak didasari dengan kesamaan ideologi namun lebih kepada persamaan program. Tiga kekuatan sosial politik tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan [PPP], Partai Demokrasi Indonesia [PDI] dan juga Golongan Karya. Ini kemudian menciptakan stabilitas kehidupan bangsa dan negara.

Penataan kehidupan politik juga dilakukan dengan cara menyelenggarakan Pemilihan Umum sebanyak enam kali yakni pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan juga 1997 dan Golkar selalu mendapatkan mayoritas suara dan memenangkan Pemilu.

3. Menata Politik Luar Negeri

Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali pulih. MPR kemudian mengeluarkan beberapa ketetapan yang dijadikan landasan politik luar negeri Indonesia. Beberapa kegiatan untuk kembali menata politik luar negeri yang dilakukan diantaranya adalah:

• Kembali menjadi anggota PBB: Karena diyakini jika ada banyak manfaat yang bisa diambil ketika Indonesia menjadi anggota dari tahun 1965 sampai 1964.
• Memulihkan hubungan dengan Singapura: Lewat perantara Dubes Pakistan untuk Myanmar, hubungan Indonesia dan Singappura bisa kembali pulih.
• Pemulihan hubungan dengan Malaysia: Dimulai dengan diadakannya perundingan di Bangkok yang menghasilkan Perjanjian Bangkok berisi rakyat Sabah diberi kesempatan ntuk menegaskan kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia, Pemerintah kedua belah pihak setuju untuk memulihkan hubungan diplomatik dan juga penghentian tindakan permusuhan antara dua belah pihak.

4. Menata Kehidupan Ekonomi

Tujuan Pemerintah Orde Baru juga untuk menata kembali kehidupan ekonomi. Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengatasi kondisi ekonomi yang sedang kacau tersebut diantaranya adalah memperbaharui kebijakan ekonomi, pembangunan dan juga keuangan sertaMPRS yang mengeluarkan garis program pembangunan yakni program penyelamatan, program stabilitas dan juga rehabilitasi.

Program pemerintah Orde Baru ini diarahkan untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Yang dimaksud dengan rehabilitasi ekonomi merupakan perbaikan secara fisik dari saana dan prasarana ekonomi. Langkah langkah yang dilakukan Kabinet Ampera yang mengacu pada Ketetapan MPRS adalah:

• Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor lain yang menyebabkan kemacetan seperti rendahnya penerimaan negara dan terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri.
• Melakukan debirokrasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.
• Berorientasi untuk kepentingan produsen kecil.

5. Melakukan Kerjasama Luar Negeri

Sama seperti orde lama, ada juga kelebihan dan kekurangan orde baru yang terjadi. Orde Baru juga bertujuan untuk melakukan kerja sama luar negeri. Pemerintah Indonesia mengadakan perundingan dengan beberapa negara di Tokyo, pertemuan Amsterdam dengan tujuan untuk membicarakan kebutuhan Indonesia untuk bantuan luar negeri dan juga kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunas yang lebih dikenal dengan IGGI [Intergovernmental Group for Indonesia].

6. Melaksanakan Pembangunan Nasional

Sesudah berhasil memulihkan keadaan politik Indonesia, langkah berikutnya yang dilakukan pada pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan nasional yang saat itu direalisasikan lewat pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Untuk pembangunan jangka pendek tersebut dirancang lewat Pembangunan Lima Tahun [Pelita].

Masing masing Pelita tersebut mempunyai misi pembangunan untuk mencapai tingkat kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Sementara untuk pembangunan jangka panjang membutuhkan periode 20 sampai 30 tahun. Pembangunan nasional sendiri merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan juga negara. Pembangunan nasional ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari nasional yang sudah terulis di dalam pembukaan UUD 1945 yang menjadi latar belakang orde baru.

Demikian ulasan dari kami kali ini tentang beberapa Tujuan Pemerintah Orde Baru yang berlangsung selama berada di bawah pemerintahan Soeharto. Selain memiliki beberapa tujuan, namun sama seperti pada orde lama, orde baru juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang tentunya sangat berpengaruh pada masyarakat Indonesia.

The post 6 Tujuan Pemerintah Orde Baru Pasca Kemerdekaan appeared first on Sejarah Lengkap.

Gambaran Singkat Peristiwa Malari

Peristiwa Malari terjadi pada saat Perdana Menteri (PM) Jepang Tanaka Kakuei sedang berkunjung ke Jakarta, yakni pada tanggal 14 – 17 Januari 1974. Mahasiswa menyambut kedatangannya dengan melakukan demonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Namun ketatnya penjagaan, menyebabkan rombongan mahasiswa tidak mampu menerobos masuk pangkalan udara.

Tanaka Kakuei berangkat dari Istana Kepresidenan tidak menggunakan mobil, tetapi diantar oleh Presiden Soeharto dengan helikopter dari Bina Graha ke pangkalan udara pada tanggal 17 Januari 1974 pukul 08.00. Kedatangan dari Ketua Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), Jan P. Pronk menjadi momentum untuk demonstrasi antimodal asing. Klimaksnya pun terjadi saat kedatangan PM Jepang, Januari 1974. Akan tetapi, demonstrasi tersebut diwarnai dengan kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan. Jakarta pun menjadi berasap.

Dampak Peristiwa Malari

Peristiwa Malari memberikan dampak yang cukup luas terhadap Indonesia. Dampak Peristiwa Malari tidak hanya terjadi pada tubuh pemerintahan, tetapi juga pda gerakan mahasiswa di kampus. Dampak Peristiwa Malari diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemberhentian Soemitro sebagai Panglima Kopkamtib

Peristiwa ini berdampak pada pemberhentian Soemitro dari jabatannya sebagai Panglima Kopkamtib oleh Soeharto. Soeharto langsung mengambil alih jabatan tersebut. Jenderal Soemitro ialah Deputi Panglima Angkatan Bersenjata dari Panglima Kopkamtib pada awal pemerintahan Orde Baru. Pada awal 1970-an, beliau sering memanggil para menteri ke kantornya dan mengadakan rapat mingguan. Langkah tersebut menjadikan Ali Moertopo mempertanyakan Soeharto tentang manuver yang dilakukan Soemitro.

Soemitro memulai langkahnya dengan mendatangi kampus-kampus pada 1973. Ia menyatakan gagasannya agar mahasiswa menjadi lebih kritis terhadap pemerintah. Hal ini pun mendapatkan penentangan keras dari Ali Moertopo. Presiden Soeharto kemudian mengumpulkan jenderal-jenderalnya untuk mengetahui duduk perkara yang ada pada akhir tahun 1973. Soemitro menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk merongrong wibawa pemerintahan Presiden Soeharto. Jumpa pers pun diadakan pada 2 Januari 1975 dan memberitahukan kepada media bahwa tidak ada masalah atau perpecahan di kubu militer.

Namun, jumpa pers tersebut tidak menyurutkan langkah mahasiswa untuk tetap berdemonstrasi. Demonstrasi diawali dengan apel ribuan mahasiswa dan pelajara yang berlangsung di kampus Universitas Indonesia di Jalan Salemba menuju kampus Universitas Trisakti di bilangan Grogol pada tengah hari, 15 Januari 1974.

Mahasiswa dan pelajar kemudian memaklumatkan Apel Tritura 1974. Mahasiswa yang berdemonstrasi meminta pemerintah menurunkan harga, membubarkan asisten preside, dan menggantung para koruptor. Patung Perdana Menteri (PM) Jepang Kakuei Tanaka dibakar setelah apel bubar. Aksi dilanjutkan dengan menuju ke Istana Kepresidenan. Istana Kepresidenan saat itu menjadi tempat pertemuan antara Presiden Soeharto dengan PM Kakuei Tanaka.

2. Pembubaran Asisten Pribadi Presiden

Pasca peristiwa ini, jabatan Asisten Pribadi Presiden dibubarkan. ASPRI atau Asisten Pribadi dibentuk oleh Presiden Soeharto. Anggota ASPRI diantaranya adalah Mayjen Ali Murtopo, Mayjen Sujono Hurmadani, Letjen Suryo, dan Mayjen Tjokropranolo. ASPRI bertugas diantaranya untuk membantu presiden dalam memimpin pemerintahan negara yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menjadi penghubung pribadi presiden dengan pejabat atau instansi baik resmi maupun swasta. Selain itu, ASPRI juga bertugas mencari bahan keterangan yang sekiranya perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.

3. Penggantian Kepala Bakin

Peristiwa Malari juga berdampak pada pencopotan jabatan Kepala Bakin dari Sutopo Juwono kepada Yoga Seogomo. Yoga Seogomo sedang berada di New York saat terjadi kerusuhan 15 Januari 1974. Lima hari setelahnya ia dipanggil ke Jakarta dan menggantikan Soetopo Juwono untuk menjadi Kepala Bakin.

4. Munculnya korban jiwa, kerusakan, dan penjarahan

Peluru mulai ditembakan ke arah demonstran yang dinilai melakukan kekerasan, tetapi mahasiswa membantah telah melakukan kekekerasan. Kerusuhan terjadi di sekitar Pasar Senen, sementara saat itu mahasiswa berdemonstrasi di sekitar Jalan MH Thamrin. Kerusuhan terjadi satu jam setelah aksi long march mahasiswa selesai dilaksanakan. Kerusuhan tersebut ditandai dengan buruh yang menyerbu Blok M, Pasar Senen, dan Glodok. Kerusuhan disertai dengan aksi penjarahan dan pembakaran terhadap mobil-mobil buatan Jepang.

Peristiwa Malari memunculkan korban jiwa. Pada peristiwa tersebut, tercatat sedikitnya 11 orang meninggal, 300 luka-luka, dan 775 orang ditahan. Tidak hanya korban jiwa, peristiwa tersebut merusak atau membakar sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor. Selain itu, 144 bangunan rusak dan sebanyak 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan. Proyek Pasar Senen yang diperkirakan bernilai sekitar Rp 2,6 miliar juga terbakar habis.

5. Dampaknya terhadap pers

Peristiwa Malari juga berdampak bagi pers, karena Presiden Soeharto melakukan tindakan represif. Presiden Soeharto menutup secara paksa media massa yang diduga memprovokasi masyarakat untuk membenci Jepang. Media massa yang diumumkan Menteri Penerangan untuk dilarang terbit adalah Abadi, Harian Kami, Indonesia, Raya, Nusantara, dan Pedoman. Presiden Soeharto beranggapan bahwa fungsi pers tidak berjalan dengan seimbang. Berita-beritan yang disajikan sudah melakukan provokasi rasa anti Jepang hingga memanaskan aksi mahasiswa yang berpuncak pada peristiwa 15 Januari 1974. Namun, ada banyak media massa yang memutuskan untuk meminta maaf kepada Pemerintah hingga akhirnya diperbolehkan kembali untuk terbit.

6. Dampaknya terhadap kehidupan mahasiswa di kampus

Kerusuhan sosial yang terjadi di Jakarta pada 15 Januari 1974 mendapatkan tanggapan serius dari Presiden Soeharto. Kerusuhan tersebut dianggap mencoreng kewibawaan pemerintah Orde Baru. Pasca peristiwa tersebut maka diambil berbagai kebijakan Orde Baru yang mempengaruhi kehidupan gerakan mahasiswa di kampus yakni sebagai berikut:

• Banyaknya penangkapan tokoh-tokoh mahasiswa.
• Pemerintah mengontrol atau melakukan gerakan kontrol pada Dewan Mahasiswa dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM).
• Pemerintah Orde Baru akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Pemerintah No. 028/U/1974 yang berisi petunjuk pemerintah dalam rangka pembinaan kehidupan kampus.
• Normalisasi kehidupan kampus serta pembentukan BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan).
• Pencabutan otonomi lembaga kemahasiswaan intra universitas.
• Pencopotan jabatan Rektor Universitas Indonesia.

Baca juga biografi Soeharto, dampak Tragedi Trisakti, kelebihan dan kekurangan Orde Baru, dan latar belakang Orde Baru.

7. Dampaknya terhadap hubungan diplomatik Indonesia-Jepang

Jepang menganggap Peristiwa Malari sebagai peristiwa yang penting. Studi kawasan Asia Tengga mulai berkembang di Jepang. Selain itu, Pemerintah Jepang menganggap pentingnya studi Indonesia, sehingga kalangan swastanya mendapat pengetahuan yang cukup sebelum berbisnis di Indonesia.

Baca juga masa penjajahan Jepang di Indonesia, akhir pendudukan Jepang di Indonesia ,dan akibat penjajahan jepang. Inilah penjelasan mengenai dampak Peristiwa Malari. Semoga bermanfaat.

The post 7 Dampak Peristiwa Malari 15 januari 1974 appeared first on Sejarah Lengkap.